0



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Ykh. Saudara Ketua Rapat Paripurna
Ykh. Saudara Penjabat Bupati Sleman
Ykh. Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Ykh. Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Ykh. Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,


Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap  Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam keadaaan yang penuh keberkahan . Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua dan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sleman atas suksesnya pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sleman Tanggal 9 Desember yang lalu, Saatnya kita bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun Sleman lebih Sejahtera. Tidak lupa kami juga mengucapkan “Selamat tahun baru 2016,  Semoga segala harapan terwujud, kesempatan datang menyapa, dan keberhasilan mampu dijemput di tahun 2016 ini”, Jalan-jalan ke pasar baru, beli tahu minumnya es, selamat tahun baru, semoga selalu sukes.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini pula, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada saudara Penjabat Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar terhadap Raperda termaksud, Begitu juga kepada Rekan-rekan Panitia Khusus Pembahas Raperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini yang dengan penuh semangat telah  melakukan pembahasan bersama stakeholder terkait. Sehingga kita harapkan Raperda ini akan ditetapkan menjadi Perda baru di Sleman dan akan menjadi istrumen regulatif yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan di Sleman.


Rapat Dewan Yang Terhormat
Setelah mencermati, berdiskusi dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan Pandangan Umum fraksi terhadap  Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .

I. PENDAHULUAN
Infrastruktur menara telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan daya saing Kabupaten Sleman, karena insfrastruktur tersebut sangat penting untuk memberikan kemudahan dalam berkomunikasi bagi pelaku bisnis dan masyarakat Kabupaten Sleman. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi sangat membantu aktivitas bisnis dan sosial masyarakat Sleman, sehingga keberadaan menara telekomunikasi menjadi sangat penting untuk kemajuan pembangunan di Sleman terutama dalam mewujudkan Sleman sebagai Smart city dan Smart Regency.
Disisi lain, sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana didalamnya ada penambahan jenis retribusi yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi, meskipun kemudian terbit putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 45. Namun sudah semestinya pemerintah derah membuat perda mengenai retribusi  pengendalian menara telekomunikasi karena memang di Undang-Undang itu mengarahkan pemerintah daerah boleh menarik retribusi pengendalian menara telekomunikasi (dengan penyesuaian tarif baru pasca putusan MK), dalam rangka mendukung kemandirian daerah dengan menggali potensi daerah yang akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Semangat dalam raperda ini adalah peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa umum, khususnya dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan tetap menjaga keindahan dan keserasian tata ruang di Kabupaten Sleman.

II. PANDANGAN UMUM
Berkaitan dengan Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut  maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, sebagai berikut:
1.    Penentuan besaran angka Rp.8.414.545 sebagai TD (tarif dasar) apakah sudah melalui kajian keekonomian yang mendalam, mengingat angka tersebut merupakan variabel inti dalam menentukan besarnya RPM (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi). Sebagaimana dicontohkan dalam penjelasan Raperda ini, satu menara telekomunikasi hanya dikenakan RPM sebesar Rp. 2.484.920,- padahal rata-rata penerimaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.456.352,- per menara, Mohon penjelasan?
2.    Sebagaimana disampaikan dalam nota penjelasan bahwa selama tahun 2014 baru sejumlah 280 menara yang yang tertagih, sedangkan asumsi penerimaan pendapatan dari retribusi pengendalian menara pada tahun 2015 didapatkan dari 315 menara, artinya ada kenaikan jumlah menara pada tahun 2015 hanya sebesar 35 menara, padahal di lapangan mungkin labih dari itu. Mohon Tanggapan.
3.    Berkaitan dengan penentuan tinggi menara, NT (nilai tinggi menara) sebagaimana dicontohkan dalam penjelasan raperda ini, bagaimana dengan perhitungan nilai tinggi menara jika menara tersebut hanya ditempatkan diatas menara masjid (contoh kasus di Masjid Blotan wedomartani) atau diatas hotel 8 lantai (contoh kasus di atas hotel Quality). Mohon penjelasan.
4.    Jika dalam raperda ini hanya mengatur retribusi menara telekomunikasi saja, bagaimana dengan perlakukan bagi menara radio, menara RIK (hubungan melalui pemancar), dan menara televisi , agar supaya juga ada pengendalian dan kepastian hukum. Mohon Tanggapan.
5.    Berkaitan dengan raperda ini, perlu dipikirkan juga dengan pengendalian dan pencegahannya agar Sleman tidak menjadi “hutan tower” karena banyaknya operator yang mendirikan tower tanpa mengindahkan aspek estetika artinya retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini harusnya tidak memandang dari sisi kebijakan fiskal saja, tetapi juga harus memperhatikan dari sisi struktur ruang yaitu terwujudnya keserasian tata ruang, keamanan dan kepentingan umum daerah. Mohon Tanggapan


III. Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat,
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,  adapun masukan lebih rinci akan kami sampaikan dalam rapat sinkronisasi yang membahas raperda tersebut,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Penjabat Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 4 Januari 2016
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH., MH Sekretaris

Post a Comment

 
Top