PUF RAPERDA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PANDANGAN UMUM

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

1. RAPERDA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
2. RAPERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Ketua Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksiterhadap  Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban kekerasan dan Raperda Penanggulangan Kemiskinandalam keadaaan yang penuh keberkahan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pandangan Umum terhadap kedua Raperda tersebut.
Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan Nota Pengantar Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD hari Selasa 27 Desember 2016 kemaren. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam Panitia Khususdan SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan kedua raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda tesebut.

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi, Kami mengingatkan kembali pentingnya Masjid Agung Sleman sebagai ikon umat islam di Kabupaten Sleman yang butuh perhatian kita bersama. Mari kita ramaikan sholat fardhu berjamaah di Masjid Agung, khususnya pada jam kerja minimal sholat dzuhur, perkenankan saya membaca syair berikut:
                                   Bila sholat Dzuhur teratur,

diri ini jadi jujur,

hati ini tidak kufur,

jiwa selalu bersyukur,

amal ibadah tidak uzur,

keluarga tambah akur,

maka pribadi akan menjadi makmur.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan kedua Raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

Pertama,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

Kekerasan terhadap terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sleman cukup memprihatinkan meskipun secara kuantitas belum bisa teridentifikasi secara valid, dari data  BKBPMPP (Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Sleman selama tahun 2015 dilaporkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 539 kasus. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut juga akibat rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, rendahnya kesadaran untuk tidak bertingkah laku kasar, bahkan pelaku tindak kekerasan kadang tidak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bekaitan dengan raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan ini Fraksi PKB memberikan catatan catatan kritis sebagai berikut:

1.    Berkaitan dengan judul, kata pelindungan dan Perlindungan yang masih beda persepsi, Kami tetap konsisten sesuai dengan masukan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, agar judul menggunakan kata  perlindungan sehingga sesuai azaz lex superiori derogate lex inferiori (perundang-udangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya) dimana didalam Undang undang dan peraturan pemerintah menggunakan kata perlindungan, bahkan Kementerian terkaitpun merupakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukan pelindungan anak, Mohon Tanggapan

2.    Berkaitan dengan kalimat Perlindungan anak korban kekerasan adalah spesifik untuk anak korban kekerasan, tidak termasuk perempuan korban kekerasan, dan hal ini juga tidak sesuai dengan pertimbangan huruf a, b, c. Seharusnya jika berbicara pemberdayaan perempuan dalam konteks pemberdayaan perempuan korban kekerasan itu bagian dari perlindungan korban kekerasan, artinya dalam judul ini perempuan dan anak korban kekerasan tidak menjadi satu kesatuan yang dimaksud dalam Raperda ini. Mohon Tanggapan

3.    Hal yang menurut kami perlu di cermati dan perlu diubah kebiasaan buruk copy paste tanpa mekanisme cek recek atau review yang seksama sehingga masih ada 'bekas' raperda penanggulangan kemiskinan di pasal 27. Mohon dicermati lagi

4.    Bab VI Kelembagaan, Pasal 21 ayat (1) :  ‘Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT sebagai pelaksana fungsi pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan.’ Diperbaiki menjadi:  Kata ‘dapat’ pada ayat tersebut dihilangkan.  ‘Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT sebagai pelaksana fungsi pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan.’ Diperbaiki menjadi:  Kata ‘dapat’ pada ayat tersebut dihilangkan. Mohon tanggapan

5.    Perlu dicantumkan penjelasan jenis kekerasan yang dilindungi oleh peraturan daerah ini apa saja. (kekerasan fisik, kekerasan psykis, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi) karena perlakuan masing-masing kekerasan tersebut akan berbeda penanganannya. Mohon Tanggapan

Kedua, Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Rapat Dewan yang Terhormat,

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Salah satu kepedulian kita adalah dengan raperda penanggulangan kemiskinan ini, langkah ini merupakan upaya nyata pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk menurunkan jumlah warga miskin. Dalam reperda ini  Fraksi PKB memberikan beberapa catatan kritis diantaranya:

1.    Berkaitan dengan judul, Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan  kemiskinan. Kita tetap merujuk Nomenklatur diatasnya dengan kata penanggulangan dan menambahkan penanganan untuk mengakomodir yang ingin mengganti judul dengan kata penanganan. Sehingga peraturan daerah berbunyi “Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan”. Mohon Tanggapan

2.    Penanganan kemiskinan perlu pendidikan mental, karena selama ini masyarakat sudah menjadi manja karena terlalu sering mengharapkan bantuan dari pemerintah yang diberikan langsung seperti BLT maupun Raskin. Ibaratnya, yang selalu diberikan kepada warga adalah pelampung untuk berenang, bukan keterampilan untuk berenang. Akibatnya, ketika air meluap, warga yang tak punya keterampilan untuk berenang dipastikan tenggelam bersama luapan air. Akhirnya mental masyrakatpun jadi rusak. BLT secara tidak langsung mengajarkan masyarakat menjadi pemalas  dan justru dapat menumbuhkan mental pengemis.Mohon Tanggapan

3.    Pentingnya sebuah basis data kemiskinan yang terpadu antara beberapa instansi terkait Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga bisa melihat data pasti jumlah kemiskinan di Kabupaten Sleman, selama ini masih belum jelas masing-masing menggunakan indikator sendiri-sendiri. Mohon Tanggapan

4.    Indikator kemiskinan sebagaimana disebut dalam pasal 14 ayat 2, ini akan berbeda dengan indikator yang digunakan oleh BPS yaitu menggunakan 14 indikator kemiskinan sehingga data yang ada tidak valid dan tidak terupdate (karena sensus dilakukan tahunan sedang masyarakat yang rentan miskin sudah menjadi miskin) di tambah lagi ketika pelaksanaan sensus dilakukan dengan tidak obyektif sehingga perlu dirumuskan data kemiskinan bisa diupdate per semester. Mohon Tanggapan

5.    Perlu diperjelas dalam peraturan daerah ini hak dan kewajiban Tim Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana disebut dalam pasal 18 tidak dengan Peraturan Bupati. Mohon Tanggapan

III. Penutup

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban kekerasan dan Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Dan kami tutup dengan satu pantun ”Ketika anda sudah menjabat, Laksanakan dengan hati-hati.  Jangan lupa untuk diingat, kita harus bekerja karena sudah digaji”

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 28 Desember 2016 DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
Tri Nugroho,SE Ketua		Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Sekretaris