PUF RAPERDA PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN, CAGAR BUDAYA

PANDANGAN UMUM

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

1.      RAPERDA PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

2.      RAPERDA PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

3.      RAPERDA PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Ketua Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Penjabat Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap  Raperda Penyelenggaraan Jalan Daerah, Raperda Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan  Raperda Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya  dalam keadaaan yang penuh keberkahan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapka terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap ketiga Raperda tersebut.
Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Penjabat Bupati, yang telah menyampaikan Nota Pengantar Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus I, II dan III, dan SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan ketiga raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tesebut.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan ketiga Raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

Pertama,  Raperda Penyelenggaraan Jalan Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, tanggung jawab penyelenggaraan dalam pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan regional beralih ke pemerintah daerah. Peralihan tanggung jawab tersebut sudah sewajarnya harus dapat diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam kemampuan teknik, manajerial dan pembiayaan dalam penyelenggaraan jalan. Jalan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi pada era otonomi daerah, hal tersebut mengakibatkan jalan dikelola oleh pemerintah daerah dan diberikan kebebasan menggunakan dana yang tersedia, baik yang berasal dari potensi daerah maupun berupa bantuan dan perimbangan pemerintah pusat. Sehingga kabupaten Sleman sudah saatnya memiliki regulasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalan, untuk itu kami Fraksi PKB memberikan beberapa catatan dan masukan agar dapat segera ditindak lanjuti:

1.    Sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan saling lempar tanggungjawab kesalahan dalam penanganan infrastruktur jalan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah. Bahkan ketika ada laporan dan usulan tentang adanya jalan yang rusak, masyarakat dibuat bingung sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa yang harus memperbaikinya. Mohon tanggapan?

2.    Klasifikasi Jalan harus diperjelas sehingga dapat diwujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah, saat ini masih banyak jalan-jalan daerah bahkan jalan desa sering dilewati oleh kendaraan berat seperti truk tronton maupun truk-truk yang melebihi batasan tonasenya sehingga jalan menjadi cepat rusak. Dengan klasifikasi tersebut dapat dengan mudah diketahui jalan mana yang masuk dalam klasifikasi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Sehingga sangsi hukum mudah diterapkan terhadap pelanggarnya, untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan membuat peta yang jelas tentang klasifikasi jalan tersebut. Mohon tanggapan?

3.    Berkaitan dengan pemanfaatan bagian-bagian jalan daerah untuk Iklan, media dan informasi seperti dalam pasal 25 paragraft 2, dan pasal 27 belum dicantumkan aturan tentang mengganggu keindahan lingkungan dan jalan. Hal ini didasarkan bahwa kita masih melihat beberapa ruas jalan yang terpasang  iklan (billboard maupun baliho) yang mengganggu pandangan mata, merusak estetika, terkesan semrawut, asal pasang dan tidak tertata. Untuk itu kami menilai perlu ditambahkan satu ayat yang mengatur tentang larangan mengganggu keindahan tersebut. Mohon tanggapan?

4.    Berkaitan dengan leger jalan, pemerintah daerah diharapkan membuat informasi identitas jalan dengan jelas sehingga masyarakat dengan mudah melihat identitas jalan dan tidak mudah tersesat, mengingat Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman menjadi derah tujuan wisata. Banyak wisatawan yang tersesat atau bingung karena identitas jalan yang tidak terlihat dengan jelas. Selain itu pemerintah daerah perlu mensosialisasikan jalan-jalan yang diubah namanya sehingga masyarakat mengetahuinya seperti Jl. Gejayan telah berubah menjadi Jl. Afandi tetapi masyarakat masih banyak yang menggunakan Jl. Gejayan sebagai identitas alamatnya. Mohon tanggapan?

5.      Kurangnya koordinasi lintas sektoral di antara stakholder terkait, sebagai contoh jalan yang baru saja di diperbaiki dengan pengaspalan baru tiba-tiba di lobangi untuk jaringan pipa air oleh PDAM, kemudian baru saja ditambal dilubangi lagi untuk jaringan kabel fiber optic oleh provider telepon, setelah ditutup di lubangi lagi untuk jaringan drainase dan pembuangan air. Mohon tanggapan?

Kedua,   Raperda tentang Penyerahan  dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan

Rapat Dewan yang Terhormat,

Sebagai sebuah prasyarat untuk mendapatkan lingkungan hunian yang nyaman, perlu adanya suatu kawasan yang pemanfaatannya digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai sarana interaksi sosial guna menciptakan kawasan yang nyaman dan menarik bagi penduduk perumahan tersebut. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan), penyelenggaraan perumahan harus mencakup juga penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) untuk perumahan tersebut.  Untuk setiap PSU yang telah selesai dibangun harus diserahkan kepada Pemerintah kabupaten yang mana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Permendagri No. 9/2009).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah tujuan menikmati hari tua bagi para pendatang sehingga perkembangan perumahan luar biasa,  sehingga Kabupaten Sleman perlu segera mempunyai aturan tentang pengelolaan PSU tersebut, berkaitan dengan raperda tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan ini,

 Fraksi PKB memberikan beberapa catatan diantaranya:

1.    Masih banyak pengembang yang memiliki etika kurang baik seperti mereka pergi begitu saja padahal pengembangan perumahannya masih belum selesai dan terkadang menjual lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada oknum lain. Sehingga perlu sangsi yang tegas untuk pengembang-pengembang tersebut. Mohon tanggapan?

2.    Adanya pengembang yang tidak menyerahkan rencana rancangan pembangunan perumahan (siteplan) atau rencana tapak yang berisikan mengenai tempat dimana prasarana, sarana dan utilitas akan dibangun di atas lahan perumahan yang akan dikembangkan. Mohon ketegasan sangsi?

3.    Masih sering terjadi perselisihan antara warga masyarakat perumahan dengan warga masyarakat pribumi (penduduk asli) berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana perumahan terutama jaringan saluran air limbah, saluran pembuangan air hujan (drainase dan sumur peresapan air hujan dan tempat pembuangan sampah. Mohon tanggapan?

4.    Penyediaan sarana pemakaman sering menjadi masalah yang serius, baik di internal warga perumahan sendiri yang tidak memiliki sarana pemakaman, maupun dengan warga sekitar yang memiliki makam namun hanya untuk warganya dan tidak disediakan untuk umum, untuk itu mohon ketegasan tentang aturan pemakaman ini. Mohon tanggapan?

5.      Terkait dengan perumahan yang berbentuk 'cluster' atau real estate atau perumahan eksklusif yang hanya mengkhususkan penghuni yang bisa bebas keluar-masuk, sementara pengunjung atau masyarakat luar harus meninggalkan kartu identitas, harus dibatasi. Sebab justru dengan perumahan eksklusif seperti itu pengembang akan enggan untuk menyerahkan PSU nya kepada pemerintah daerah, karena pengembang khawatir jika PSU diserahkan maka akan dibuka untuk akses warga di luar perumahan yang berhimpitan dengan perumahan mereka. Mohon tanggapan?

Ketiga,    Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Pengelolaan cagar budaya memerlukan penanganan tidak saja oleh para arkeolog tetapi oleh semua pemangku kepentingan. Cagar budaya yang merupakan warisan budaya adalah milik publik. Cagar budaya memerlukan sebuah sistem legislasi dan administrasi yang khas sesuai dengan publiknya. Permasalahan dalam pengelolaan selama ini sebagian besar terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang konsep dasar pelestarian khususnya dalam pemanfaatannya. Pengembangan dalam berbagai kajian manajemen sumber daya arkeologi dari berbagai bidang ilmu harus dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelolaannya sehingga sesuai dengan kepentingan publik. Berkaitan dengan  Raperda Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Fraksi PKB memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

1.    Berkaitan dengan BCB (benda cagar budaya) kami mohon perhatian dengan BCB peninggalan mataram Islam yang berupa Masjid Pathok Negoro yang berada di Mlangi Nogotirto Gamping Sleman dan Masjid Pathok Negoro yang ada di dusun Plosokuning, Minomartani Ngaglik, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Mohon tanggapan?

2.    Perlu adanya komunikasi yang intensif antara stake holder yang ada terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan cagar budaya, sebagai contoh kasus penemuan candi yang berada di dalam di komplek kampus terpadu UII Jl. Kaliurang Km.14.4, begitu juga dengan penemuan candi kadisoka yang di dekat lahan pertanian warga, pemerintah daerah harus bijak untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Mohon tanggapan?

3.      Perlu sosialisasi yang intensif tentang warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sleman, apalagi Sleman termasuk salah satu unggulan destinasi wisata budaya, sehingga masyarakat tahu jumlah cagar budaya yang ada seperti jumlah dan lokasi candi, penemuan-penemuan cagar budaya yang baru, sejarah kabupaten Sleman dan lain sebagainya. Mohon tanggapan?

III. Penutup

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Penyelenggaraan Jalan Daerah, Raperda Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan  Raperda Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Penjabat Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 20 November 2015 DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
Tri Nugroho,SE Ketua		Rahayu Widi Nuryani, SH. Sekretaris