0



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP:

RANCANGAN PERATURAN DARAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2015


Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Ykh. Saudara Ketua Rapat Paripurna
Ykh. Saudara Penjabat Bupati Sleman
Ykh. Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Ykh. Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Ykh. Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan  nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga Kita dapat bersilaturahim dalam Sidang Paripurna DPRD hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.
Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepaada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan  Kabupaten Sleman Tahun 2015. Demikian pula kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Penjabat Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar terhadap Raperda ini dan tidak lupa teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sleman yang telah mencermati angka-angka dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sleman 2015 ini sekaligus mengkritisi dan memberikan masukan demi kesejahteraan rakyat Kabupaten Sleman.
Sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, perkenankan Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah kepada saudara-saudara kami sesama muslim dan tidak lupa kami turut berduka cita atas Tragedi Mina hari kamis kemarin yang menimpa saudara-saudara dimana lebih dari 700 orang meninggal dunia dan lebih dari 800 orang terluka, kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang meninggal dunia digolongkan orang yang mati syahid dan yang menderita segera diberi kesembuhan.. Amin. Kami juga masih menyuarakan agar renovasi Masjid Agung Sleman segera direalisasikan dan pengelolaan Masjid tersebut dilakukan secara optimal sehingga dapat menambah keberkahan bagi kita semua.


Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,
Setelah mencermati, berdiskusi dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015, dalam kesempatan ini, akan disampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda tersebut:

I. PENDAHULUAN
          Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa anggaran (termasuk di dalamnya APBN maupun APBD) adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat akuntabilitas, anggaran berfungsi menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai alat manajemen maka anggaran mempunyai asas profesionalitas dan proporsionalitas, sedangkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Konsekuensi bahwa anggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi sudah seharusnya dapat diamati, dan dibahas secara seksama.

II. PANDANGAN UMUM
Berkaitan dengan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terutama berkaitan dengan perubahan pendapatan daerah, sebagai berikut:
1.    Besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau (SiLPA) sebesar 499 milyar lebih perlu mendapatkan perhatian bersama.  Jika Silpa tersebut disebabkan karena efisiensi, hal itu tidak ada masalah karena pemerintah daerah telah melakukan penghematan anggaran. Namun jika besarnya Silpa disebabkan karena kesalahan perencanaan, maupun karena SKPD yang tidak mampu melaksanakan program, maka hal itu akan menjadi catatan tersendiri. Mohon pencermatan saudara Penjabat Bupati
2.    Berkaitan dengan SiLPA yang cukup besar tersebut dan salah satu mata anggaran yang mempengaruhi besarannya adalah dana hibah yang tidak terserap oleh masyarakat dan salah satu penyebabnya karena adanya UU Nomor 23/2014 yang mensyaratkan penerima dana hibah harus berbadan hukum. Kami menganggap pemerintah daerah kurang jeli terhadap regulasi yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan. Surat Edaran bernomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat 5 Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam Pasal 298 ayat 5 itu disebutkan dana hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi masyarakat (Ormas) yang berbadan hukum. Yang dimaksud badan hukum, sesuai penjelasan SK Kemendagri, penerima bansos tidak harus terdaftar ke Notaris atau bahkan sampai ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) cukup surat keterangan terdaftar [SKT] dari pemerintah kabupaten, sehingga seharusnya semua kelompok masyarakat calon penerima dana hibah yang sudah tercantum dalam Perubahan APBD 2015 dapat segera dicairkan melalui masing-masing dinas. Mohon pencermatan lebih lanjut
3.    Berkaitan dengan Belanja Hibah tersebut  yang berkurang hingga 6 milyar 185 juta 964 ratus ribu 918 rupiah (Rp.6.185.964.918) yang tidak tersalurkan merupakan angka yang cukup besar yang mengakibatkan masyarakat miskin dalam kondisi sulit saat ini tidak dapat mengakses bantuan dari pemerintah. Mohon perhatian
4.    Pada Rancangan P-APBD anggaran 2015 ini, rencana pendapatan yang bersumber dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD berkurang sebesar 11 milyar 627 juta 449 ratus ribu 46 rupiah (Rp.11.627.449.046). Besarnya penurunan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kinerja dari 2 BUMD selama ini, terutama dari keuntungan BUMD masih dinilai tidak sebanding dengan jumlah rupiah yang telah digelontorkan untuk BUMD melalui suntikan modal penyertaan. Mohon tanggapan
5.    Jika permasalahan bagian laba penyertaan modal tersebut berkurang karena jumlah penyertaannya dipandang kecil khususnya yang berkaitan dengan PD BPR Bank Sleman yang menjadi salah satu icon BUMD Sleman, sebagaimana tertuang dalam Perda No.20 TH 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman. Dimana penyertaan modal daerah sebesar 110 Milyar sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 dimana besaran penyertaan modal tiap tahunnya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Maka perlu adanya regulasi baru untuk merubah Perda No.20 Tahun 2013 tersebut karena hakekat penyertaan modal tersebut adalah untuk menambah PAD, bahkan jika sudah saatnya PD BPR Bank Sleman harus menjadi Bank Umum, maka Fraksi PKB siap mendukung dan mendorong untuk segera direalisasikan sehingga penerimaan gaji pegawai dan transaksi-transaksi pemerintah daerah lainnya bisa di rekening Bank Sleman. Mohon tanggapan
6.    Pertanyaan yang sama tentang penyertaan modal daerah khususnya pada BPD DIY sebagaimana termaktub dalam Perda No.21 Tahun 2013 Kabupaten Sleman, Rancangan  P-APBD anggaran 2015 ini pendapatan bagian laba juga berkurang sebesar 11 milyar 377 juta 449 ratus ribu 46 rupiah. Penurunan yang cukup besar. Mohon penjelasan
7.    Peluang pendapatan yang masih terbuka hanyalah pendapatan dari dana hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil cukai. Dimana pendapatan dari hasil pajak berasal dari PPH 21 dan 25, pendapatan dari dana bagi hasil bukan pajak terdiri atas IHH dan IHPH, penerimaan sektor pertambangan dan pungutan hasil perikanan. Pendapatan bagi hasil cukai adalah bagi hasil cukai tembakau. Seperti yang tertuang dalam nota keuangan Penjabat Bupati merupakan analisis yang kurang akurat, masih banyak peluang-peluang untuk mendongkrak sektor pendapatan misalnya : Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata, Retribusi parkir, Retribusi menara telekomunikasi, Pajak reklame/iklan, Pajak Hotel dan restoran, dll Mohon perhatiannya
8.    Berkaitan dengan bertebarannya minimarket dan toko modern tanpa ijin dan merugikan toko dan warung warga kami meminta pemerintah daerah menindak tegas, sesuai aturan semua toko modern dan minimarket harus melalui pengurusan izin seperti, izin lokasi, izin HO, IMB, izin operasional, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal. Disamping mematikan toko dan warung kecil juga tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah. Mohon perhatian
9.    Tentang pasar tradisional yang dalam proses pembangunan dan renovasi baik Pasar Sleman, Pasar Godean dan Pasar Prambanan, setelah dicermati, selama ini perputaran ekonomi lebih berpihak kepada warga non lokal karena para pedagang banyak yang berasal dari luar daerah. Sehingga perlu regulasi yang mengatur kepemilikan kios maupun los agar memberi kemanfaatan lebih bagi warga Kabupaten Sleman. Mohon perhatian
10. Berkaitan dengan bantuan aspal kepada masyarakat yang selama ini telah berjalan dengan baik kemudian dialihkan menjadi pemeliharaan jalan, kami merasa perlu ditinjau ulang dan dicarikan solusi. Karena dengan bantuan aspal secara langsung akan memacu pembangunan infrastruktur jalan di kampung-kampung dengan swadaya dimana pemerintah daerah hanya memberikan aspal sedangkan material lainnya dari  swadaya masyarakat. Mohon tanggapan
11. Dalam hal pendapatan yang berasal dari pajak terutama Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) yang selama ini masih banyak yang menunggak perlu ada penanganan khusus terutama untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan besar, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan sanksi bagi wajib pajak yang nakal tersebut, karena PBB memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD. Mohon tanggapan

III. PENUTUP
Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,
Sebagai penutup kami menggarisbawahi bahwa akuntabilitas dan transparansi harus menjadi “roh” dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita semua berharap, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalan Raperda ini  akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Penjabat Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.


Sleman, 25 September 2015
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH. Sekretaris

Post a Comment

 
Top