0



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP RAPERDA :

1.    RENCANA INDUK KEPARIWISATAAN KEBUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2025
2.    PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
3.    PERUBAHAN PERDA NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Ykh. Saudara Ketua Rapat Paripurna
Ykh. S
audara Penjabat Bupati Sleman
Ykh. Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Ykh. S
audara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Ykh. Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap  Raperda Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2025, Raperda Perubahan Perda No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Raperda Perubahan Perda No.5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam keadaaan yang penuh keberkahan.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.


Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap ketiga Raperda tersebut.
Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Bapak Penjabat Bupati, yang telah menyampaikan Nota Pengantar Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus I, II dan III, dan SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan ketiga raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tesebut.

Rapat Dewan Yang Terhormat
Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami hanya mengingatkan kembali keberadaan Masjid Sudiro Husodo sebagai Masjid Agung nya Kabupaten Sleman saat ini  sangat membutuhkan renovasi, pembangunan menara, perluasan parkir dan penambahan fasilitas-fasilitas lain agar betul-betul menjadi icon “Masjid Agung” dan menjadi kebangganaan masyarakat Kabupaten Sleman.
Selanjutnya, setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan ketiga Raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi terhadap ketiga Raperda tersebut:

Pertama, Raperda Rencana Induk Kepariwisataan Kab. Sleman 2015-2025
Kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting bagi suatu daerah. Untuk memberikan payung hukum dan kebijakan nasional tentang pariwisata, telah ditetapkan UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan nasional tahun 2010 – 2025. Sudah lama Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia bahkan sering dikatakan daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Yogyakarta dibanjiri wisatawan domestik pada masa liburan sekolah, liburan panjang akhir pekan, liburan lebaran maupun liburan akhir tahun termasuk diantaranya mengunjungi destinasi yang ada di kabupaten Sleman, mulai dari candi prambanan, ratu boko, monumen jogja kembali, museum gunung merapi hingga desa-desa wisata dan budaya yang kini menjadi wisata alternatif di Kabupaten Sleman. Secara nyata dunia kepariwisataan telah menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan yang sangat besar, dan mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya. Mulai dari sektor jasa akomodasi hotel, restoran/rumah makan/catering, transportasi (taxi, rental, andong, becak), pengrajin, pedagang oleh-oleh khas Yogyakarta, pramuwisata dan lain-lain. Dengan demikian peran sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Sleman sangat besar baik saat ini maupun di masa mendatang. Maka dengan adanya Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sleman, bisa menjadi dasar pijakan arah pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, berkesinambungan dan inovatif dalam menghadapi persaingan dunia kepariwisataan yang semakin ketat.

Dari Raperda Rencana Induk Kepariwisataan ini Fraksi PKB memberikan catatan dan pertanyaan sebagai berikut:

1.    Perlu adanya Identifikasi permasalahan-permasalahan mendasar sebagai langkah awal dalam membuat Rencana Induk Kepariwisataan dengan mencari feedback dari wisatawan yang telah berkunjung berkaitan dengan destinasi wisata, misalnya: perparkiran, retribusi, kemacetan jalan, tarif rumah makan, transportasi dll.
2.    Pembangunan kawasan daya tarik wisata sebagaimana yang tercantum dalama pasal 15 huruf ayat (2) huruf (b) Perlu ditambahkan satu huruf lagi yaitu  Daya Tarik Wisata Religi, sebagaimana diketahui Ziarah ke makam wali dibanyak tempat di kelola oleh pemerintah daerah sebagai obyek wisata religi,  seperti diketahui bahwa di Sleman ada satu makam yang ramai dikunjungi peziarah yaitu makam  Kyai Nuriman di Mlangi Nogotirto Gamping Sleman, mohon tanggapan dari Penjabat Bupati?
3.    Pengembangan kawasan budaya sekaligus agama terutama kawasan yang termasuk peninggalan Mataram Islam belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah, Masjid Pathok Negoro yang ada di Mlangi dan di Plosokuning, mohon tanggapan dari Penjabat Bupati.
4.    Seni budaya yang berbasis Islami selama ini belum mendapatkan porsi perhatian yang lebih dari pemerintah daerah, sebagai contoh: kesenian hadroh, sholawatan, seni badui, kobro siswo, dll. Mohon tanggapan dari Penjabat Bupati?.
5.    Terkait dengan dasar hukum, Fraksi PKB mohon penjelasan Saudara Penjabat Bupati terkait sinkronisasi raperda ini dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi DIY? Sebagai contoh pengelolaan pariwisata di kawasan Gunung Merapi yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

         
Kedua, Raperda Perubahan Perda No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Sebagaimana kita sepakati bersama, tempat rekreasi merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat khususnya di kabupaten Sleman sebagai sarana rekreasi dan olah raga serta sosialisasi. Semakin hari luas ruang terbuka sebagai sarana rekreasi di kabupaten Sleman semakin sempit berganti dengan bangunan mall, appartement, perumahan dll, sehingga rasio luas ruang terbuka dengan jumlah penduduk semakin kecil, sarana dan lapangan olahraga semakin jarang, implikasinya prestasi olahraga di Sleman pun semakin menurun. Tragedi sepak bola gajah dan pengaturan skor yang menimpa PSS Sleman telah mencoreng wajah sepakbola tidak saja di Sleman namun di tingkat nasional. Oleh karena itu Raperda tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga harus menjadi semangat dan motivasi pemerintah daerah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan tempat-tempat rekreasi dan olah raga yang menjadi obyek dalam raperda ini, seperti wisata menara pandang, museum gunung merapi, stadion maguwoharjo, stadion tridadi, gedung olahraga pangukan, dan lapangan tenis tridadi.
Berdasarkan hal tersebut maka Fraksi PKB memiliki pandangan dan pendapat terkait dengan Raperda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai berikut:
1.    Fraksi PKB berpandangan, perlu adanya stimulus bagi perkembangan pariwisata pada objek retribusi rekreasi ini. Stimulus tersebut antara lain dapat disinergikan dengan dunia pendidikan di kabupaten Sleman. Idealnya fasilitas rekreasi dan olahraga tersebut selain berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olahraga juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kebudayaan. Oleh karenanya perlu diatur dalam raperda ini perihal pembebasan retribusi bagi aktivitas pendidikan semacam kunjungan studi oleh lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan pada objek retribusi dalam raperda ini. Mohon tanggapan Penjabat Bupati?.
2.    Fraksi PKB juga mengganggap retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini, khususnya tempat olah raga perlu stimulus bagi peningkatan pendidikan rohani khususnya kegiatan-kegiatan keagamaan,  sehingga perlu diatur dalam raperda ini perihal pembebasan retribusi bagi kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian akbar, mujahadah, istighosah, sholawatan, dan kegiatan lainnya yang dilakukan pada objek retribusi dalam raperda ini. Mohon tanggapan Penjabat Bupati?.
3.    Terkait dengan maraknya penggunaan stadion Maguwoharjo untuk kegiatan-kegiatan diluar kegiatan olahraga seperti aktivitas-aktivitas pentas musik di lahan parkir perlu ditertibkan, bahkan masih adanya pungutan liar yang dilakukan oknum pada aktivitas masyarakat yang ingin berlajar stir mobil di halaman parkir stadion maguwoharjo, Mohon tanggapan Penjabat Bupati.
4.    Dalam pengelolaan stadion maguwoharjo, khususnya terkait dengan event-event olahraga maupun kegiatan lain, perlu diantisipasi adanya tiket palsu. Mohon perhatian Penjabat Bupati.
5.    Dalam hal penentuan tarif atau biaya retribusi yang dikenakan harus berprinsip sebagai pemulihan biaya (cost recovery) yaitu untuk menutupi total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pelayanan publik tersebut. Fraksi PKB perpendapat masih perlu kajian akademik yang komprehensif untuk penentuan dan perhitungan biaya retribusi atas objek dalam raperda ini, kajian ini harus bisa menghitung berapa total biaya penyediaan jasa pada masing-masing tempat yang harus dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahunnya, dan berapa jumlah pengunjung yang harus ada pada setiap bulan sampai tercapainya titik impas (break even point). Kajian ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah tarif retribusi yang dikenakan dalam raperda ini layak (feasible) bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Mohon penjelasan Penjabat Bupati?

Ketiga,  Raperda Perubahan Perda No.5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Selanjutnya terkait dengan Raperda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimana asset yang dimiliki kabupaten Sleman yang cukup besar memang perlu diberdayakan. Melalui pengelolaan asset yang baik maka retribusi akan pemakaian kekayaan daerah ini bisa berjalan dengan tepat, seperti kita ketahui dalam struktur PAD kabupaten Sleman retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi-retribusi lainnya menjadi salah satu andalan dari sisi penerimaan maka perlu dilakukan upaya demi terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan kekayaan daerah agar dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Mengingat bahwa managemen pengelolaan kekeyaan daerah di kabupaten Sleman kami pandang masih belum baik, maka dengan disepakatinya peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah ini diharapkan dapat memperbaiki sitem dan atau management pengelolaan kekeyaan milik daerah.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kekayaan yang dimiliki daerah dapat dikelola sebaik-baiknya sehingga dengan kekayaan yang dimiliki daerah akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Oleh karenanya, dengan adanya Peraturan  Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah adalah salah satu solusi dalam mendayagunakan kekayaan daerah agar berhasil guna, dalam pengertian lain bahwa kekayaan daerah dapat diusahakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut maka Fraksi PKB memiliki pandangan dan pendapat terkait dengan Raperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:
1.    Pemerintah daerah perlu menginventarisir dan menghitung ulang aset milik daerah secara menyeluruh dan detail agar tidak ada aset yang hilang atau tidak dimanfaatkan , sehingga potensi-potensi untuk meningkatkan PAD semakin besar, Mohon tanggapan Penjabat Bupati
2.    Dalam hal penentuan besarnya tarif retribusi dalam Raperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat kami pahami, namun akan lebih baik kalau penentuan besarnya tarif juga didasari dengan kajian-kajian yang komprehensif termasuk membuat komparasi dengan daerah lain. Mohon penjelasan Penjabat Bupati.
3.    Mengingat bahwa kewenangan dalam pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah berada pada SKPD yang berbeda-beda, maka Fraksi PKB mengusulkan perlu adanya aturan yang mengatur tentang SKPD yang berwenang memungut retribusi pemakaian kekayaan daerah yang berbeda-beda tersebut.  Mohon tanggapan.
4.    Untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah maka Fraksi PKB juga mengusulkan adanya pembinaan dan pengawasan yang serius sehingga PAD dari sektor ini betul-betul sesuai dengan harapan. Mohon perhatian Penjabat Bupati
5.    Berkaitan dengan pengelolaan GOR Tridadi yang telah dikembalikan ke pemerintah daerah dari pihak ketiga mohon di tertibkan dan dikelola secara baik, karena selama ini tidak ada transparansi berkaitan dengan pengelolannya khususnya keuangan sehingga menjadi temuan BPK. Mohon tanggapan.
III. Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat,
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2025, Raperda Perubahan Perda No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Raperda Perubahan Perda No.5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Penjabat Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.
Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.
Sleman, 20 Agustus 2015
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH. Sekretaris

Post a Comment

 
Top