1



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP RAPERDA TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN RAPERDA PERPARKIRAN

Yth. Sdr. Bupati  & Wakil Bupati Sleman
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman beserta jajarannya.
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Sleman
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.


Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 Raperda, yakni Raperda Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Raperda Tentang Perparkiran. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar terhadap dua (2) Raperda baru yakni Raperda; Raperda Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Raperda Tentang Perparkiran. Begitu juga kepada Panitia Khusus I Pembahas Raperda Tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Panitia Khusus II Pembahas Raperda Tentang Perparkiran yang dengan penuh semangat telah  melakukan pembahasan atas kedua Raperda tersebut dengan beberapa stakeholder terkait. Sehingga kita harapkan dua Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda baru di Sleman ini akan menjadi istrumen regulatif yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan di Sleman.




Rapat Dewan Yang Terhormat
Setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum fraksi terhadap 2 Raperda, yakni  Raperda Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Raperda Tentang Perparkiran.

Pertama, Raperda Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
Seperti kita ketahui, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seiring diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 . Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemillihan Kepala Desa.
Regulasi pemerintah ini merupakan hal yang baru dan membutuhkan pemikiran yang lebih serius, sebab sebagai pemerintahan terkecil dalam sebuah negara Desa harus memainkan perannya sebagai benteng terdepan perekonomian bangsa sehingga optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi sebuah keniscayaan. Peran seorang kepala desa menjadi sangat strategis sehingga dibutuhkan kepala desa yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, akuntabilitas yang mampu membawa desanya lebih maju. Berkaitan dengan hal tersebut pemilihan kepala desa menjadi sangat penting jangan sampai virus korupsi meluber ke desa-desa akibat proses pemilihan kepala desa yang tidak benar sehingga menghasilkan kepala desa yang korup.
Karena itu, dalam kesempatan ini, F-PKB akan memberikan beberapa usulan terkait dengan raperda ini, diantaranya sebagai berikut ;
1.      Berkaitan dengan volume pekerjaan panitia pemilihan kepala desa yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa dirasa kurang jika dilakukan hanya dengan 11 orang panitia, untuk itu diperlukan tambahan sekretariat panitia yang jumlah personilnya disesuikan dengan jumlah pemilih.
2.      Tentang pembiayaan pemilihan kepala desa yang dibebankan APBD agar dilakukan secara transparan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
3.      Untuk melakukan penghematan pembiayaan pemilihan kepala desa dari APBD, kami meminta agar alat peraga seperti BILIK SUARA dan KOTAK SUARA tidak dilakukan pembelian tetapi meminjam ke KPUD Sleman.
4.      Jika pelaksanan pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tahun 2015, sedangkan pada tahun ini juga akan dilaksanakan Pilkada maka kami meminta agar pelaksanaan pilkades dilakukan sebelum pemungutan suara pilkada dilakukan.
5.      Untuk menjaga pelaksanaan pemilihan kepala desa yang jujur dan adil dan dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, kami meminta agar pemilihan kepala desa di 35 desa tersebut dilakukan dalam WAKTU yang SAMA.  
6.      Kami meminta agar fungsi pengawasan dan pemantauan pemilihan kepala desa oleh panwas dan inspektorat kabupaten sesuai dengan tupoksinya dan sanksi yang tegas harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi yang melanggar aturan main.

Kedua Raperda Perparkiran
Penyediaan tempat parkir merupakan kebutuhan masyarakat sleman. Parkir yang semrawut dan tidak proporsional akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, pencurian kendaraan bermotor dan lain sebagainya padahal seandainya pengelolaan parkir dilakukan secara baik akan memberikan kemanafaat  bagi masyarakat banyak dan sekaligus menjadi salah satu sektor unggulan dalam pendapatan asli daerah Sleman.
Dalam raperda perparkiran ini kami memberikan beberapa penekanan antara lain:
1.      Belum adanya aturan yang jelas tentang bongkar muat barang di jalan maupun lahan parkir sehingga menimbulkan kemacetan maka kami meminta agar segera aturan tentang bongkar muat barang.
2.      Dalam hal penentuan Zona (zonasi) kami merasa belum diatur secara baik, untuk itu kami mohon penjelasan lebih lanjut.
3.      Perlu dilakukan pembinaan Juru Parkir (jukir) dimana kami memandang para jukir sering melakukan kecurangan dengan tidak memberikan karcis parkir dan kalaupun karcis parkir diberikan karcis tersebut tidak disobek dan dipakai berkali-kali padahal dari bonggol karcis tersebut merupakan bukti berapa rupiah yang disetor ke kas daerah.
4.      Dilakukan penindakan terhadap pengelola parkir yang bertindak curang dan melanggar aturan yang ada.





Rapat Dewan yang Terhormat,
Demikian Pandangan umum F-PKB terhadap Raperda Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Raperda Tentang Perparkiran,  adapun masukan lebih rinci akan kami sampaikan dalam rapat sinkronisasi yang membahas masing-masing 2 raperda tersebut,  Mohon tanggapan yang proporsional dari eksekutif dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 13 April 2015
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH. Sekretaris

Post a Comment

 
Top