0




PANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP

1.      RAPERDA SUMBER PENDAPATAN DESA
2.      RAPERDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Ketua Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Penjabat Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap  Raperda Sumber Pendapatan Desa dan Raperda Pengelolaan Lingkungan Hidup  dalam keadaaan yang penuh keberkahan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapka terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap kedua Raperda tersebut. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Penjabat Bupati, yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD beberapa hari kemaren. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus pembahas raperda termaksud, dan SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tesebut.


Rapat Dewan Yang Terhormat
Setelah membaca dan mencermati kedua Raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

Pertama,  Raperda Sumber Pendapatan Desa
Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang merupakan bagian
dari subsistem pemerintahan di daerah diharapkan dapat menyentuh langsung
dengan masyarakat sehingga mempunyai peranan penting dalam
merealisasikan tujuan otonomi daerah. Desa diharapkan lebih berperan dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi
terlaksananya pembangunan secara nasional.

Berkaitan dengan pemerintahan Desa, pemerintahan juga memberikan
otonomi kepada desa melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
telah diubah melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam peraturan
tersebut diatur bahwa Desa tidak lagi merupakan level administrasi saja,
melainkan menjadi independent community. Masyarakat desa berhak berbicara
atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Menurut
paradigm tersebut, desa pada hakikatnya merupakan kesatuan hukum yang
otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga
sendiri. Pemerintahan desa yang merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki kewenangan yang luas untuk
mengatur dan mengurus kepentingan daerah dan kepentingan masyarakatnya
sendiri. Sehingga desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek,
berubah peran sebagai akto
Pada sisi pengelolaan anggaran, dengan adanya dana
perimbangan maka pemerintah desa memiliki keleluasaan untuk
mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan. Terlebih lagi saat ini
banyak proyek / program pembangunan yang berasal baik dari
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun lembaga donor
menjadi energi pendorong tersendiri untuk mengoptinalkan
pemenuhan kebutuhan desa.
Selain itu dalam mencari sumber pembiayaan pemangunannya,
desa memiliki wewenang mengupayakan dan mengelola pendapatan
asli desa. Terbatasnya subsidi dari pemerintah menuntut pemerintah
desa untuk berinovasi menggali pendapatan asli desanya. Untuk itu
diperlukan pula pengelolaan keuangan yang baik serta kemampuan
untuk mencari sumber pendapatan desa secara mandiri

sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang berasal dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dimana ADD sebesar 10 % dari dana Perimbangan yang di terima oleh kab – kota dengan mempertimbangan kebutuhan penghasilan kepala desa, perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan luas wilayah desa serta tingkat kesulitan geografis desa. Dengan Berlakukan uu no 6 tahun 2014  maka peraturan alokasi dana desa telah tidak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku maka dalam rangka menegakkan tertib hukum maka peraturan alokasi dana desa  dicabut kemudian diatur sesuai dengan peraturan bupati. Berkaitan dengan besaran tunjangan perangkat Desa sesuai pasal 66 ayat 1 dan 2 sesuai dengan UU no 6 tahun 2014 bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berasal dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima kab kota yang ditetapkan dalam APBD kab Kota juga menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran belanja desa juga dimana tanah bengkok dialokasikan untuk tunjangan kepala desa.



sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang berasal dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dimana ADD sebesar 10 % dari dana Perimbangan yang di terima oleh kab – kota dengan mempertimbangan kebutuhan penghasilan kepala desa, perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan luas wilayah desa serta tingkat kesulitan geografis desa. Dengan Berlakukan uu no 6 tahun 2014  maka peraturan alokasi dana desa telah tidak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku maka dalam rangka menegakkan tertib hukum maka peraturan alokasi dana desa  dicabut kemudian diatur sesuai dengan peraturan bupati. Berkaitan dengan besaran tunjangan perangkat Desa sesuai pasal 66 ayat 1 dan 2 sesuai dengan UU no 6 tahun 2014 bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berasal dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima kab kota yang ditetapkan dalam APBD kab Kota juga menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran belanja desa juga dimana tanah bengkok dialokasikan untuk tunjangan kepala desa.
Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pendapatan Desa, Hendrawan Astono mengemukakan pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang desa.

Menurutnya Raperda yang sedang dirancang tidak menyebabkan banyak perubahan. Hanya mengatur pendapatan desa yang lebih rinci dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, dana desa dari APBN, dan pendapatan lain yang sah dari pihak ketiga yang bisa dimanfaatkan desa. "Pada dasarnya ini merupakan upaya kami untuk mendorong desa agar bisa mengelola potensinya untuk dijadikan sumber pembangunan," ujar Hendrawan, Senin (14/12).

Selain itu Raperda tersebut ditujukan agar desa bisa mengeksplorasi sumberdayanya lebih kreatif dan tidak hanya bertumpu pada rencana pengembangan daerah biasanya. Menurut Hendrawan, jika desa memiliki kemampuan mengelola sumber daya dengan kreatif, maka pemanfaatan dana desa dapat lebih dimaksimalkan.



Kedua,   Raperda tentang Penyerahan  dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan

Rapat Dewan yang Terhormat,
Sebagai sebuah prasyarat untuk mendapatkan lingkungan hunian yang nyaman, perlu adanya suatu kawasan yang pemanfaatannya digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai sarana interaksi sosial guna menciptakan kawasan yang nyaman dan menarik bagi penduduk perumahan tersebut. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan), penyelenggaraan perumahan harus mencakup juga penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) untuk perumahan tersebut.  Untuk setiap PSU yang telah selesai dibangun harus diserahkan kepada Pemerintah kabupaten yang mana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Permendagri No. 9/2009).
Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah tujuan menikmati hari tua bagi para pendatang sehingga perkembangan perumahan luar biasa,  sehingga Kabupaten Sleman perlu segera mempunyai aturan tentang pengelolaan PSU tersebut, berkaitan dengan raperda tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan ini,


 Fraksi PKB memberikan beberapa catatan diantaranya:
1.    Masih banyak pengembang yang memiliki etika kurang baik seperti mereka pergi begitu saja padahal pengembangan perumahannya masih belum selesai dan terkadang menjual lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada oknum lain. Sehingga perlu sangsi yang tegas untuk pengembang-pengembang tersebut. Mohon tanggapan?
2.    Adanya pengembang yang tidak menyerahkan rencana rancangan pembangunan perumahan (siteplan) atau rencana tapak yang berisikan mengenai tempat dimana prasarana, sarana dan utilitas akan dibangun di atas lahan perumahan yang akan dikembangkan. Mohon ketegasan sangsi?
3.    Masih sering terjadi perselisihan antara warga masyarakat perumahan dengan warga masyarakat pribumi (penduduk asli) berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana perumahan terutama jaringan saluran air limbah, saluran pembuangan air hujan (drainase dan sumur peresapan air hujan dan tempat pembuangan sampah. Mohon tanggapan?
4.    Penyediaan sarana pemakaman sering menjadi masalah yang serius, baik di internal warga perumahan sendiri yang tidak memiliki sarana pemakaman, maupun dengan warga sekitar yang memiliki makam namun hanya untuk warganya dan tidak disediakan untuk umum, untuk itu mohon ketegasan tentang aturan pemakaman ini. Mohon tanggapan?
5.      Terkait dengan perumahan yang berbentuk 'cluster' atau real estate atau perumahan eksklusif yang hanya mengkhususkan penghuni yang bisa bebas keluar-masuk, sementara pengunjung atau masyarakat luar harus meninggalkan kartu identitas, harus dibatasi. Sebab justru dengan perumahan eksklusif seperti itu pengembang akan enggan untuk menyerahkan PSU nya kepada pemerintah daerah, karena pengembang khawatir jika PSU diserahkan maka akan dibuka untuk akses warga di luar perumahan yang berhimpitan dengan perumahan mereka. Mohon tanggapan?



Ketiga,    Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Pengelolaan cagar budaya memerlukan penanganan tidak saja oleh para arkeolog tetapi oleh semua pemangku kepentingan. Cagar budaya yang merupakan warisan budaya adalah milik publik. Cagar budaya memerlukan sebuah sistem legislasi dan administrasi yang khas sesuai dengan publiknya. Permasalahan dalam pengelolaan selama ini sebagian besar terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang konsep dasar pelestarian khususnya dalam pemanfaatannya. Pengembangan dalam berbagai kajian manajemen sumber daya arkeologi dari berbagai bidang ilmu harus dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelolaannya sehingga sesuai dengan kepentingan publik. Berkaitan dengan  Raperda Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Fraksi PKB memberikan catatan-catatan sebagai berikut:
1.    Berkaitan dengan BCB (benda cagar budaya) kami mohon perhatian dengan BCB peninggalan mataram Islam yang berupa Masjid Pathok Negoro yang berada di Mlangi Nogotirto Gamping Sleman dan Masjid Pathok Negoro yang ada di dusun Plosokuning, Minomartani Ngaglik, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Mohon tanggapan?
2.    Perlu adanya komunikasi yang intensif antara stake holder yang ada terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan cagar budaya, sebagai contoh kasus penemuan candi yang berada di dalam di komplek kampus terpadu UII Jl. Kaliurang Km.14.4, begitu juga dengan penemuan candi kadisoka yang di dekat lahan pertanian warga, pemerintah daerah harus bijak untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Mohon tanggapan?
3.      Perlu sosialisasi yang intensif tentang warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sleman, apalagi Sleman termasuk salah satu unggulan destinasi wisata budaya, sehingga masyarakat tahu jumlah cagar budaya yang ada seperti jumlah dan lokasi candi, penemuan-penemuan cagar budaya yang baru, sejarah kabupaten Sleman dan lain sebagainya. Mohon tanggapan?



III. Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat,
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Penyelenggaraan Jalan Daerah, Raperda Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan  Raperda Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Penjabat Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 20 November 2015
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH. Sekretaris

Post a Comment

 
Top