PUF RAPERDA TENTANG PERUBAHAN RPJMD, KEPALA DESA, RETRIBUSI TERA DAN PDAM

                               PANDANGAN UMUM FRAKSI   

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KAB. SLEMAN No.10 TAHUN 2010 TENTANG PDAM SLEMAN

2. PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. SLEMAN No.5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

3. PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. SLEMAN No.9 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD TAHUN 2016-2021

4. RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Ketua Rapat Paripurna
Yang kami hormati Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda, Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan Ketua       Pengadilan Agama Kabupaten Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan pada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali dikesempatan yang berbahagia ini dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap usulan empat Raperda DPRD Kabupaten Sleman dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Semoga acara ini berjalan lancar serta dipenuhi limpahan barokah, Amin.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan-Nya dan mendapatkan safaatnya kelak di hari akhir. Amin

Tak terasa saat ini kita sudah di pertengahan bulan Sya’ban, sebentar lagi kita menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1438 H, mari siapkan hati kita menuju bulan suci.: “ Jalan Kalasan, melewati Berbah, banyak kali satu muara

                     Bulan syakban menanti berkah, siapkan hati menuju puasa”

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan tanggapan terhadap empat Raperda DPRD Kabupaten Sleman. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan nota pengantar 4 raperda termaksud pada rapat paripurna hari yang lalu, tidak lupa penghargaan kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota dewan yang tergabung dalam panitia khusus atas kerja kerasnya dalam mencermati dan membahas 4 (empat) raperda ini. 

Rapat Dewan Yang Terhormat

Sebelum kami menyampaikan pandangan fraksi tentang 4 (empat) raperda yaitu: Perubahan Atas Perda Kab. Sleman No.9 Tahun 2015 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021, Perubahan atas Perda Kab. Sleman No.5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang dan Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Sleman No.10 Tahun 2010 Tentang PDAM Sleman. Kami ingin menyampaikan perkembangan proses rekuritment (pangangkatan) perangkat desa yang kini tengah berlangsung serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman. Kami melihat implementasi dari Perbup Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Sleman No.16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, banyak menimbulkan masalah, diantaranya adalah:

1.    Tujuan utama dari pengangkatan perangkat desa dengan test ini adalah untuk mencari calon perangkat desa yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai dengan bidangnya, namun dengan mekanisme harus mendapatkan dukungan suara minimal 5 maka calon peserta harus melakukan lobi, dan tidak tertutup kemungkinan terjadinya transaksional.

2.    Dengan mekanisme perhitungan nilai akhir sebagaimana pasal 10a perbup tersebut maka calon yang memiliki nilai tinggi pun (kompeten) akan tersingkir karena tidak mendapat dukungan suara yang significant.

3.    Tentang terjadinya transaksional yang masiv untuk mendapatkan dukungan suara ini, justru menciderai Misi dari Kapubaten Sleman yaitu ” Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat”

Selanjutnya kami juga mengingatkan kembali pentingnya posisi Masjid Agung Sleman sebagai salah satu icon Kabupaten Sleman, untuk kita pikirkan bersama keberadaannya, terutama sound system yang sudah tidak layak lagi, banyak jamaah yang mengeluhkan tentang sound system ini.

Rapat Dewan Yang Terhormat, dan hadirin yang berbahagia

Terkait dengan 4 raperda ini, dan setelah kami membaca, mencermati hasil dari pansus dan berdiskusi tentang keempat usulan draft tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan Pandangan Fraksi PKB sebagai berikut:

PERTAMA: Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Sleman No,10 Tahun 2010 tentang PDAM Sleman

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sleman adalah untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan air bersih (air minum) bagi masyarakat. Dengan tujuan mulia ini diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai perusahaan daerah, PDAM adalah lembaga profit yang berorientasi melayani kebutuhan air di Sleman. Untuk itu, pengelolaannya harus profesional dan menganut prinsip-prinsip good corporate governance. Hal ini agar PDAM dapat optimal dalam memberikan pelayanannya dan mempunyai visi pengembangan usaha ke arah yang lebih modern. Pelayanan yang optimal tentunya membutuhkan sistem manajemen yang prima dengan unsur-unsur manajemen yang berdayaguna baik SDM, sistem dan kecukupan modal.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, prasarana dan sarana PDAM Sleman melakukan penambahan penyertaan modal. Modal yang telah dimiliki oleh PDAM Sleman adalah sebesar Rp116.744.712.224,08 (seratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah delapan sen). Fraksi PKB mengingatkan sebelum ada penyertaan modal kepada PDAM tersebut perlu ada kajian dari  tim analisa investasi terlebih dahulu. Hal itu mengacu pada Permendagri nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Berkaitan dengan raperda Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Sleman No,10 Tahun 2010 tentang PDAM Sleman ini, kami memberikan catatan sebagai berikut:

1. Pada Perubahan Pertama atas Perda tentang PDAM ini, dalam rapat paripurna tanggal 7 Desember 2016,  kami telah memberikan beberapa catatan tentang PDAM. Berkaitan dengan tranparansi keuangan, bagaimana gambaran postur neraca keuangan PDAM Sleman, bagaimana liquiditasnya setelah penghapusan hutang dari pemerintah pusat, karena hal ini juga terkait dengan audit BPK. Jangan sampai PDAM Sleman masuk kategori perusahan daerah yang tidak sehat, yang bergelut dengan pembayaran cicilan utang pokok bersama bunganya dengan mengandalkan sumber bantuan dari pemerintah daerah, kami belum melihat hal ini. Mohon Tanggapan
2. Penambahan modal PDAM harus didasarkan pada business plan jangka panjang dengan memperhatikan kondisi masa kini dan kemampuan serta kapasitas PDAM itu sendiri, kami meminta dengan hormat penjelasan yang menyeluruh terhadap dasar penambahan modal tersebut sehingga bisa dipahami oleh seluruh anggota DPRD. Mohon Tanggapan
3. Pembagian hasil laba sebaiknya diberikan secara proporsional antara bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan dengan bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang ditanamkan kembali sebagai modal (reinvestment) PDAM. Mohon Tanggapan
4. Jangan sampai argumentasi PDAM yang belum melakukan setoran laba bersih ke PAD Kabupaten Sleman, hanya karena cakupan layanan belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Akan tetapi harus dengan argumentasi yang reasonable, terukur, dengan penjelasan berbasis data keuangan, kapan 80% tersebut dapat dicapai dengan penambahan modal yang sedemikian besar. Mohon Tanggapan

KEDUA: Perubahan atas Perda Kab. Sleman No.5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Secara umum raperda ini merupakan konsekuensi hukum yang mutlak harus dilaksanakan, sebagai tindak lanjut dari adanya Keputusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang intinya adalah merubah Pasal 33 huruf  g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana Kepala Desa yang harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran. Selain itu dalam Putusan MK sudah tepat bahwa hak untuk dipilih dan memilih bagi WNI memang tidak boleh dibatasi dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, terhadap hal ini nantinya diserahkan kepada masyarakat yang akan melakukan pemilihan terhadap orang yang dianggap cakap dan mampu memimpin daerahnya. Selain itu, Peran seorang kepala desa sangat strategis sehingga dibutuhkan kepala desa yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, akuntabilitas yang mampu membawa desanya lebih maju. Berkaitan dengan hal tersebut pemilihan kepala desa menjadi sangat penting jangan sampai virus korupsi meluber ke desa-desa akibat proses pemilihan kepala desa yang tidak benar sehingga menghasilkan kepala desa yang korup.

Karena itu, dalam kesempatan ini, F-PKB akan memberikan beberapa usulan terkait dengan raperda ini, diantaranya sebagai berikut ;

1.    Berkaitan dengan volume pekerjaan panitia pemilihan kepala desa yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa dirasa kurang jika dilakukan hanya dengan 11 orang panitia, Pasal 9 (6) “Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat desa”. Untuk itu diperlukan tambahan sekretariat panitia yang jumlah personilnya disesuikan dengan jumlah pemilih.

2.    Untuk melakukan penghematan pembiayaan pemilihan kepala desa dari APBD, kami meminta agar alat peraga seperti KOTAK SUARA tidak dilakukan pembelian tetapi meminjam ke KPUD Sleman, sebagaimana Pasal 74 (2b.) “Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk: b. pengadaan kotak suara;”

3.    Ketentuan untuk musyawarah kepala desa antar waktu,  ditambahkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a angka 5a.

5a. Dalam hal setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 terdapat kekurangan persyaratan administrasi, panitia pemilihan kepala desa antara waktu menyampaikan kekurangan persyaratan administrasi kepada bakal calon kepala desa.

Banyaknya protes dari Ketua RT dan RW karena tidak dilibatkan dalam Musyawarah Desa perlu ada Klausul mengenai Peserta musyawarah desa dengan melibatkan/menambahkan ketua RT dan ketua RW di atur di dalam Peraturan Bupati.

Rapat Dewan Yang Terhormat, dan hadirin yang berbahagia

KETIGA:Perubahan atas Perda Kab Sleman No. 9 Tahun 2016 ttg RPJMD Tahun 2016-2021

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Meskipun perubahan atas RPJMD diperbolehken oleh Undang-undang, namun demikian jangan sampai terjadi penetapan target RPJMD yang tidak wajar (over or under target) karena didorong oleh keinginan atau ambisi yang berlebihan, atau sebaliknya dengan mendasari asumsi perhitungan yang bersifat sangat pesimis sehingga menimbulkan kesan sangat lamban untuk pencapaian kondisi kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, maka Fraksi PKB menyampaikan pandangan yang bersifat kritis beberapa diantarannya:

1.    Berkaitan BAB V tentang visi, misi, tujuan dan sasaran dimana  Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021, jangan sampai visi ini hanya didorong oleh keinginan atau ambisi yang berlebihan tanpa melihat realitas yang ada, apakah infra strukturnya sudah siap, SDM nya memenuhi kualifikasi. Bagaimana mungkin menuju e-goverment dan smart regency juga ASN yang ada masih gaptek. Mohon tanggapan

2.    Masih terkait dengan Nomor 1, untuk menjadi Kabupaten Sleman menuju Smart regency perlu dukungan teknologi informasi yang memadai baik dari sisi hardware maupun software, kami mengapresiasi sistem informasi yang telah diiplementasikan di SKPD-SKPD, namun yang tidak kalah penting tersedianya sarana pendukung seperti Bandwith internet yang harus besar, selama ini masih ada keluhan internet yang tersedia masih lambat. Mohon Tanggapan

3.    Masih terkait dengan Nomor 1, kami masih belum melihat keseriusan pemerintah daerah dalam hal kesadaran menggunakan software resmi, terutama operating systemnya masih bajakan (windows bajakan), dan bagaimana Kabupaten Sleman menjadi berkah jika budaya mencuri/membajak software/operating system masih dilanggengkan. Kami mengapresiasi di tahun 2011 sempat ada wacana migrasi ke open source walaupun akhirnya tidak ada kelanjutannya. Mohon tanggapan

4.    Belum adanya naskah akademik yang komprehensif terkait dengan perubahan RPJMD 2016-2021 ini termasuk keterkaitan dengan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disamping itu belum terlihat dengan jelas implementasi janji politik kepala daerah dalam raperda perubahan RPJMD ini.  Mohon Tanggapan

5.    Secara umum, dasar kuantifikasi yang digunakan dalam mengukur indikator keberhasilan capaian porgram dan kerangka pendanaan pada BAB VIII masih dirasa lemah,  seharusnya kuantifikasi capaian indikator keberhasilan program/kegiatan didasarkan kepada ukuran yang jelas misalnya beberapa angka diatas target capaian indikator keberhasilan program/kegiatan RPJMN atau RPJMD Provinsi DIY. Mohon Tanggapan

KEEMPAT: Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

Aspek legal yang mendukung akan pelayanan dan retribusi tera/tera ulang bagi pemerintah kabupaten/kota telah diatur dan diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/ tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) serta barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) kepada orang pribadi dan/ atau badan.

Sedangkan retribusi bagi Pemerintah Daerah selain sebagai sumber pendapatan asli daerah juga merupakan alat bagi pemerintah untuk melakukan regulasi dan kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Retribusi sebagai sumber pendapatan pemerintah karena merupakan iuran wajib yang harus diberikan kepada pemerintah karena masyarakat telah menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan retribusi sebagai alat regulasi dan kebijakan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mendesain pola perilaku dan budaya masyarakat sesuai dengan tujuan besar pembangunan daerah yang ingin dicapai.

Berdasarkan filosofi diatas maka Fraksi PKB memberikan catatan-catatan kritis sebagai berikut:

1.    Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang keberadaannya didasarkan pada Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Dan  secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal serta Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 Tentang UTTP yang wajib di Tera/tera Ulang. Harus disusun bukan semata-mata untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman semata, tetapi juga harus didesain sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, serta alat regulasi dan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Sleman, untuk mencapai tujuan dan rencana pembangunan Kabupaten Sleman.

2.    Untuk dapat membahas dan menetapkan Raperda Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang perlu diketahui terlebih dahulu ketersediaan fasilitas pengujian dan SDM yang ada di Kabupaten Sleman

3.    Bahwa UPT Metrologi Kabupaten Sleman, perlu menyediakan fasilitas perbaikan/ reparasi alat  timbangan yang rusak. Sehingga semangat Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang ini adalah pelayanannya tidak hanya untuk menarik retribusinya. Sehingga apabila perlu perbaikan/ reparasi alat juga difasilitasi, bisa kerjasama dengan pihak ketiga.

4.    Bahwa di Kabupaten Sleman juga sudah ada pasar tertib ukur di Pasar Condong Catur dan Pasar Cebongan, di pasar tersebut tersedia pos tera / sidang tera. Hal ini agar dikembangkan di pasar-pasar lain di Kabupaten Sleman.

5.    Fraksi kami menilai, bahwa secara tidak langsung Raperda ini mestinya akan dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif di Kabupaten Sleman. Namun demikian, isi Raperda ini lebih banyak mengatur tentang sanksi kepada masyarakat yang menjadi obyek dari raperda ini. Sedangkan mekanisme pengawasan terhadap pemungutan, serta pengawasan petugas pelaksana pemungut dan pentera, tidak diatur secara jelas.

PENUTUP

Rapat Dewan yang Terhormat, dan hadirin yang berbahagia Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap 4 Raperda termaksud, Mohon tanggapan yang proporsional dari Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan. Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Kami tutup dengan sebuah pantun:

“Tridadi kecamatan sleman, banyak pohon masih perawan

Pak Bupati yang Budiman, kami mohon kasih tanggapan”

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 8 Mei 2017 DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
Tri Nugroho,SE Ketua		Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Sekretaris