0







PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
1.  PENCABUTAN PERDA KABUPATEN SLEMAN NO.8 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN; PENCABUTAN PERDA KABUPATEN SLEMAN NO.4 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ; PERDA KAB SLEMAN NO. 4 TAHUN 2014  TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
2. HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN
3. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS



Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Ketua Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan pada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali dikesempatan yang berbahagia ini dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) usulan Rancangan Peraturan Daerah yaitu: Raperda Pencabutan Perda Kab.Sleman No.8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemkab Sleman, Perda Kab Sleman No.4 Tahun 2013 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Kab.Sleman No. 4 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Air Tanah; Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman serta,  Raperda tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Semoga acara ini berjalan lancar serta dipenuhi limpahan barokah dari Allah SWT.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan-Nya dan mendapatkan safaatnya kelak di hari akhir. Amiin


Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 3 Raperda termaksud. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan nota atas ketiga raperda termaksudbeserta jajaran eksekutif serta rekan-rekan Anggota Dewan yang tergabung dalam Panitia Khusus pembahas raperda termaksud yang dengan penuh semangat melakukan pembahasan bersama stakeholder terkait. Sehingga kita harapkan Raperda ini akan ditetapkan menjadi Perda baru di Sleman dan akan menjadi istrumen regulatif yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan di Sleman.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang berkembang di Masyarakat :
1.    Terkait dengan keberadaan Masjid Agung Sudiro Husodo terutama pengembangan kedepannya, perlu keterlibatan semua stakeholder (pemangku kepentingan) di Kabupaten Sleman. Selama ini pemerintah daerah tidak memiliki Master Plan terkait dengan Masjid Agung, sehingga pembangunan yang terkait Masjid Agung hanya parsial dan terkesan tambal sulam (jika ada masukan baru dianggarkan tanpa perencanaan yang komprehensif). Kita tidak bisa membayangkan Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Sleman ini 5 (lima) tahun kedepan bangunanannya seperti apa, fasilitas yang tersedia seberapa, manajemen dan pengelolaannya akan seperti apa. Untuk itu Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah daerah membuat Master Plan tentang Masjid Agung Kabupaten Sleman.
2.    Terkait dengan telah dimulainya pembangunan Menara Masjid Agung yang dianggarkan sebesar 7 milyar dan 4 milyar ditahun yang akan datang, mari kita awasi bersama pelaksanaannya jangan sampai terjadi kebocoran anggaran, sehingga bangunan Masjid tersebut insya Allah menjadi amal jariyah kita dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
3.    Sekedar mengingatkan bahwa pada bulan Ramadhan yang baru lalu ada sesuatu yang hilang, tidak seperti ramadhan tahun 2016, yaitu “Surat Edaran (SE) bupati berkaitan dengan penghentian seluruh kegiatan ketika adzan berkumandang” dimana dalam surat edaran tersebut dihimbau seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Sleman untuk menghentikan kegiatan dinas seperti rapat di jam shalat fardhu.
4.    Perlu disampaikan bahwa Pekan Olahraga Daerah (Porda) Provinsi DIY XIV (ke empat belas) telah berlangsung mulai 24 Juli hingga 5 Agustus 2017 di Bantul, Sleman akan mengirimkan sebanyak 766 atlet untuk mengikuti 42 Cabang Olahraga dalam 333 Nomor Pertandingan. Terkait dengan even tersebut, perlu perhatian serius dari pemerintah daerah agar gelar juara umum kembali dapat diraih. Salah satu bentuk dukungan kita adalah dengan menonton secara langsung dan memberikan dukungan kepada para atlit, sebagai informasi Kabupaten lain bahkan mewajibkan setiap SKPD untuk mengirimkan staff agar menjadi suporter untuk mendukung timnya.

Rapat Dewan Yang Terhormat, dan hadirin yang berbahagia

Selanjutnya setelah kami membaca, mencermati dan berdiskusi tentang ketiga usulan raperda tersebut serta menjaring aspirasi dari masyarakat melalui publik hearing yang telah dilaksanakan, dalam kesempatan ini, akan disampaikan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

PERTAMA: Pencabutan Perda Kab.Sleman No.8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemkab Sleman, Perda Kab Sleman No.4 Tahun 2013 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Kab.Sleman No. 4 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Air Tanah

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas peraturan  daerah tentang pencabutan 3 (tiga) peraturan daerah tersebut diatas, diterangkan bahwa pencabutan peraturan daerah tersebut selaras dengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah. Dengan pencabutan 3 peraturan daerah tersebut maka kewenangan untuk mengelola usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Terkait dengan hal tersebut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan beberapa catatan sebagai berikut:
1.    Ketika timbul permasalahan usaha pertambangan mineral bukan logam yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman, apakah pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator dan atau mediator, Mohon Penjelasan
2.    Kewenangan apa yang masih tersisa bagi pemerintah daerah terkait dengan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, ataukah perijinan langsung di provinsi. Mohon Penjelasan
3.    Terkait pengelolaan air tanah, termasuk didalamnya adalah mataair-mataair yang berada diwilayah Kabupaten Sleman, sejauhmana antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena didalamnya juga ada PDAM yang menguasai hajat hidup masyarakat Sleman dalam penyediaan air bersih. Mohon Tanggapan
Pada dasarnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menyetujui atas pencabutan ketiga peraturan daerah tersebut karena regulasinya memang menyebutkan bahwa kewenangan telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi. Harapan kami pemerintah daerah tetap serius mengurusi kewenangan yang masih diberikan yaitu kewenangan pemungutan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

KEDUA:  Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, ada hal baru yang memberikan semangat bekerja untuk kita semua, karena adanya tambahan kesejahteraan serta fasilitas lainnya. Pengaturan ini selain untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan) sebagai wakil rakyat, juga dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Tolok ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah dipihak lain. Terkait dengan tindaklanjut PP No.18 tahun 2017 tersebut, fraksi PKB memberikan sedikit catatan sebagai berikut:
1.    Sebagaimana catatan yang disampaikan BAPEMPERDA, dimana perlu dicantumkan pengertian “Fraksi” ada baiknya kata “representasi” juga perlu dicantumkan pengertiannya, karena Perda ini dibaca oleh khalayak umum yang belum tentu seketika tahu pengertian dari kata tersebut. Mohon tanggapan
2.    Kami menggarisbawahi seluruh rekomendasi dari BAPEMPERDA terkait dengan salah ketik dan beberapa catatan pada pasal-pasal yang sejatinya tidak merubah substansi dari isi peraturan daerah, agar dapat segera ditindaklanjuti. Mohon tanggapan
3.    Sudah semestinya peningkatan tunjangan bagi anggota dewan harus berbanding lurus dengan kinerja dan produktivitasnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selaras dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Oleh karena itu terbitnya perda ini harusnya kita maknai secara positif.  Untuk itu kami sampaikan satu pantun yang pas buat kita.
”Kerikil di daun talas, makan cabe akan perut mulas”
”Gaji kecil kerja malas, gaji gede jangan tidur pulas”

KETIGA: Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
Meskipun dirasa sudah terlambat, namun retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus memang sangat perlu untuk segera diadakan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan atas raperda ini bahwa pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan atas lingkungan yang sehat menyediakan pelayanan berupa penyediaan/penyedotan kakus. Penerbitan peraturan daerah ini selain faktor kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, juga dalam rangka mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah dari sisi retribusi (sektor retribusi baru memberikan 6.02% dari total pendapatan asli daerah). Disamping itu, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua peraturan daerah tentang pajak dan retribusi harus disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus termasuk didalamnya. Terkait dengan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan sebagai berikut:
1.    Berdasarkan data tahun 2015 menyebutkan bahwa di Kabupaten Sleman ada 369.534 Kepala Keluarga (KK), dari data tersebut yang memiliki dan menggunakan jamban yang layak 83,46 % atau 306.713 Kepala Keluarga (KK). Sehingga konsekuensi logis dari diundangkannya peraturan daerah ini adalah bagaimana memikirkan 366.713 jamban yang ada di Sleman. Untuk itu perlu dipikirkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti: armada tangki yang memadainya, jumlah SDM yang menangani, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dampak lingkungan dari buangan limbah. Mohon tanggapan
2.    Cakupan wilayah yang cukup luas (57.482 Ha atau 574,82 Km2) yang tersebar dalam 17 Kecamatan perlu zonasi terkait dengan penyediaan armada (misalnya sleman barat, tengah, timur) sehingga kebutuhan tangki penyedot untuk Desa Gayamharjo diujung timur Sleman tidak disuply dari Tridadi Sleman. Mohon Tanggapan
3.    Ketentuan tarip yang terlampir dalam lampiran raperda disebutkan bahwa penyedotan dari lokasi rumah tangga adalah sebesar Rp. 230.000,- apakah terif ini flat/tetap terkait dengan jauh dekatnya lokasi penyedotan. Mohon tanggapan
4.    Terkait dengan Image dari masyarakat yang sudah umum, bahwa jika dibandingkan dengan pihak swasta, masalah layanan / service yang diberikan oleh pemerintah selalu lebih jelek daripada swasta. Pemerintah daerah dapat belajar dari swasta agar lebih baik kedepannya. Mohon tanggapan
5.    Perlu dianggarkan lagi program sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat berupa IPAL Komunal disetiap desa agar pengelolaan limbah kakus dan penyedotan kakus lebih efektif. Selain itu dari sisi kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup lebih terjamin. Mohon tanggapan
6.    Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kakus atau hanya menumpang di WC umum, sehingga perlu pendataan ulang dari desa agar bisa dibuatkan kakus dan IPAL komunal. Mohon tanggapan


Rapat Dewan Yang Terhormat, dan hadirin yang berbahagia

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Pencabutan Perda Kab.Sleman No.8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemkab Sleman, Perda Kab Sleman No.4 Tahun 2013 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Kab.Sleman No. 4 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Air Tanah; Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman serta,  Raperda tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus  Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.
Beli Balsem Obat Pegel
Anak Kuda Di Depan Mata
Biar Pimpinan Kita Kesel
Kami Anggota Tetap Cinta

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 25 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.,MH Sekretaris


Post a Comment

 
Top