PUF FPKB TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2016

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Ketua Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan pada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali dikesempatan yang berbahagia ini dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2016  dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Semoga acara ini berjalan lancar serta dipenuhi limpahan barokah dari Allah SWT.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan-Nya dan mendapatkan safaatnya kelak di hari akhir. Amiin

Sebelum kami membacakan pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, perkenankanlah kami menucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H, teriring ucapan "Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu waiyyakum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan bathin.

“Sumberadi dusun jumeneng” “Kali code watune item”

Idul fitri sampun dateng Fraksi PKB estu nyuwun ngapunten

Semoga dengan semangat bulan Syawal yang artinya peningkatan, menjadikan kinerja kita juga semakin meningkat.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Raperda Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD 2016 pada rapat paripurna tanggal 12 Juni 2017. Dalam kesempatan ini pula, Fraksi PKB juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah sehingga berhasil memperoleh beberapa penghargaan baik tingkat provinsi, terlebih prestasi di tingkat nasional.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat meskipun masih perlu ditingkatkan lagi, pemerintah daerah juga telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sesuai dengan kaidah tata kelola keuangan daerah yang professional dan akuntable, dibuktikan dengan masih diberikannya opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK-RI secara berturut-turut hingga ke-6 kalinya di tahun 2016, semoga WTP ini betul-betul sebuah penilaian laporan keuangan yang obyektif dan transparan. Sehingga dapat memacu semua SKPD untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku pada pemerintah daerah.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang berkembang di Masyarakat :

1.    Berkaitan dengan Keberadaan Masjid Sudiro Husodo sebagai Masjid Agung nya Kabupaten Sleman, kami masih mengetuk hati para hadirin sekalian untuk peduli akan keberadaannya, apapun bentuk kepeduliannya.

2.    Berkaitan dengan telah selesainya recruitment perangkat desa secara serentak di 17 Kecamatan, kami memberikan beberapa catatan agar bisa menjadi bahan evaluasi pada rekruitemen berikutnya: pertama, terkait dengan jumlah dukungan suara musdes maupun musdus yang menjadi point perhitungan hasil akhir, formula ini menjadikan proses rekruitmen menjadi tidak fair dan mengerdilkan kompetensi yang menjadi ruh profesionalitas dalam pelayanan publik. Kedua, terkait dengan standarisasi soal ujian yang perlu di kaji ulang, karena masing-masing formasi jabatan memiliki ke-khas-an dan basic skill yang berbeda

3.    Terkait dengan penghargaan kepada para Kyai, Alim ulama, Tokoh agama yang di lakukan oleh Saudara Bupati pada acara buka bersama, kami memberikan apresiasi meskipun penghargaan tersebut masih jauh dari layak, kedepan perlu di pikirkan agar lebih baik lagi. Jika memungkinkan Bagian Kesra bisa mengakomodirnya.

Rapat dewan yang terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang diatur dalam Pasal 184 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 101 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, dan diberikan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan pelaksanaan APBD sejatinya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan setiap tahunnya, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif, efisien, transparan dan dapat di kontrol oleh publik. Terkait dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang diajukan Saudara Bupati:

Aspek Pendapatan Daerah

Apabila melihat Laporan Pertanggungjawaban APBD yang telah diserahkan Saudara Bupati tersebut, secara umum kami memberikan apresiasi terhadap pencapaian penerimaan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 110.53% dari target yang ditentukan. Realisasi pendapatan daerah adanya pencapaian sebesar  Rp 717.151.176.028,57 (tujuh ratus tujuh belas milyar, seratus lima puluh satu juta, seratus tujuh puluh enam ribu, duapuluh delapan rupiah) masih didominasi dari pendapatan pajak daerah sebesar 56.84%, pendapatan retribusi 6.02%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5.86% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 31.26%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun Anggaran 2016 tersebut mengalami peningkatan terhadap target , fraksi kami memberikan Apresiasi yang tinggi atas kerja Pemerintah Daerah dengan harapan agar senantiasa terus di tingkatkan.

Rapat dewan yang terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah, pada peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sesuai dengan kewenangan dan potensi yang ada, dari sisi intensifikasi perlu di dorong dan dikembangkan lagi beberapa diantarannya:

1.    Menjamurnya kos-kosan eksekutif yang memiliki fasiltas setara dengan hotel berbintang ditengarai sebagai upaya untuk menghindari pajak hotel dan restoran, untuk itu perlu langkah konkrit untuk menertibkan hal tersebut. Disamping itu perlu pendataan ulang hotel-hotel dan apartement yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, disisi lain kurang maksimalnya penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar juga menjadi salah satu penyebab wajib pajak abai terhadap kewajibannya.

2.    Pendapatan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi relatif kecil (6.02%), hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, perlu dikaji ulang kebijakan besaran retribusi yang dipungut dari masyarakat, pengawasan yang serius agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan, misalkan IMB, retribusi perijinan, retribusi parkir, dan lain sebagainya.

3.    Perlu promosi dan kerjasama dengan EO untuk meningkatkan retribusi penggunaan kekayaan daerah seperti UPT Stadion Maguwoharjo, even-even di halaman parkir stadion masih jarang digelar, padahal fasilitas yang tersedia lebih dari cukup untuk menggelar konser-konser music.

Dari sisi ekstensifikasi pendapatan daerah, perlu di kaji dari sisi kelayakan bisnis untuk mendirikan BUMD atau Koperasi yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari pemerintah daerah. Perlu perhitungan secara cermat berapa kebutuhan ATK, Bahan bakar kendaraan (BBM), perawatan kendaraan, Barang habis pakai, dan kebutuhan lainnya dari  seluruh SKPD pertahunnya. Jika dari hasil studi kelayakan bisnis yang dilakukan memang layak/fisibile, tidak  ada salahnya jika pemerintah daerah mendirikan badan usaha baru sebagai profit center untuk menambah PAD.

Aspek Belanja Daerah

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 disebutkan bahwa agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Mencermati hal ini sepatutnya menjadi instropeksi bersama bahwa kebijakan umum pengelolaan anggaran Kabupaten Sleman 2016 masih belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kinerja untuk pembangunan. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional dimasa-masa mendatang. Pada sisi Belanja ini, Pemerintah Daerah masih belum terlihat melakukan pergeseran secara bertahap dominasi belanja operasi (belanja pegawai) dan memprioritaskan belanja-belanja modal. Hal ini terlihat pada laporan keuangan dimana Belanja Pegawai mengambil porsi 56.2% dari total Belanja, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah agar kedepan belanja-belanja publik mendapatkan porsi yang lebih banyak lagi, sehingga bisa dirasakan secara langsung kemanfaatannya bagi masyarakat.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Sebagai penutup kami berharap, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam Raperda ini  akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2016,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Yu Raminten lungo mlumpat jendelo

Nyuwun pangapunten sedoyo lepat kawulo

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 2 Juli 2017 DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
Tri Nugroho,SE Ketua		Rahayu Widi Nuryani, SH.M.H. Sekretaris