0



PANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
  1. RAPERDA PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN,
  2. RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
  3. RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
  4. RAPERDA PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANGRETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN       


Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Ketua Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap  Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan  dalam keadaaan yang penuh keberkahan.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.
Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi, hari ini tanggal 27 Desember 2017, perkenankan kami mengucapkan Selamat Hari Natal dengan pantun berikut:
Si Rahmat pergi ke jakal, Beli derkuku buat dik Bani
Selamat Hari Natal, Bagi Saudaraku Umat Kristiani
Ke kaliurang membawa bantal, Hati-hati jangan niat tidur melulu
Sekarang ucapkan selamat Natal, Lima hari lagi selamat tahun baru

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap keempat Raperda tersebut.
Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus, dan SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan keempat raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tesebut.



Rapat Dewan Yang Terhormat
Setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan keempat Raperda tersebut diatas, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

Pertama,  Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang SIUP
Surat izin usaha perdagangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki setiap orang yang memiliki usaha, karena surat tersebut berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha yang dirikan. Surat izin dari pemerintah tersebut dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Tidak hanya usaha berskala besar saja yang membutuhkan izin mendirikan usaha, usaha kecil juga membutuhkan adanya surat izin usaha perdagangan agar usaha yang dijalankan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha.
Terkait dengan Reperda SIUP tersebut, Fraksi PKB memberikan beberapa catatan sebagai berikut:
1.    Substansi dari Raperda SIUP ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dengan pemberian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha dibidang perdagangan sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Sleman, salah satunya adalah dengan dihapusnya daftar ulang SIUP pada Ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang semula harus dilakukan setiap 5 tahun.
2.    Terkait dengan Pasal 5 ayat (2), dimana pemerintah daerah dapat memberikan SIUP Mikro bagi perusahaan perdagangan mikro sebagaimana tercermin pada ayat (1) huruf c. Apakah SIUP Mikro yang akan diberikan sama dengan IUMK (izin usaha mikro kecil) yang diterbitkan oleh Kecamatan. Mohon Penjelasan
3.    Tanggapan dari masyarakat cukup baik terhadap raperda SIUP ini, karena tidak harus daftar ulang lagi dan proses mengurusnya lebih cepat, sayangnya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum didukung oleh dinas terkait lainnya. Sebagai contoh untuk mengrus SIUP hanya dibutuhkan waktu 2 hari namun ketika mengurus IMB sebagai syarat pendirian perusahaan waktunya berbulan-bulan. Mohon tanggapan  

Kedua,   Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Rapat Dewan yang Terhormat,
Banyaknya aktivitas masyarakat akan membawa permasalahan bagi perkembangan suatu wilayah. Salah satu permasalahan tersebut adalah masalah persampahan, meskipun pemerintah daerah telah mempunyai regulasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tentang, namun dirasa belum memberikan hasil yang optimal jika dilihat dari kontribusi retribusi pelayanan persampahan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Disisi lain Fraksi PKB memberikan aprisiasi atas keberhasilan Kabupaten Sleman berhasil meraih penghargaan Adipura yang merupakan prestasi Kabupaten Sleman dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Semoga prestasi ini dapat menjadi triger bagi Pemerindah Daerah dan Masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Terkait dengan Raperda  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini kami memberikan beberapa catatan sebagai berikut:
  1. Sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu alasan perubahan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini adalah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana prioritasnya adalah sampah berbasis Community melalui (KPSM) Kelompok Pengelola Sampah Mandiri. Sayangnya KPSM yang ada dimasyarakat tidak terorganisir secara baik, sehingga jalan sendiri-sendiri. Mohon Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap KPSM. Mohon Tanggapan
  2. Terkait dengan Penjelasan Bupati bahwa pemerintah Daerah tidak lagi melayani permohonan dari rumah ke rumah, dan hanya pada perumahan padat, hal ini bisa memunculkan kenaikan harga bagi bagi pemungut sampah atau KPSM yang tidak terorganisir. Mohon tanggapan.
  3. Kami bisa memahami penyesuaian tarif retribusi yang ditentukan karena pertimbangan perubahan harga pasar dan selama 6 tahun sejak berlakunya Perda Nomor 13 tahun 2011 belum ada kenaikan.

Ketiga,   Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Kehadiran UPT TPU (Taman Pemakaman Umum) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman untuk menjawab kesulitan lahan makam yang mulai dirasakan warga yang tinggal di komplek perumahan. Seiring dengan pertumbuhan perumaham formal di Kabupaten Sleman, ternyata persoalan tempat pemakaman menimbulkan konflik dengan warga setempat. Ada warga yang bersedia tempat pemakaman mereka dipakai oleh masyarakat pendatang, terutama yang tinggal di komplek perumahan yang ada di lingkungan mereka, namum ada juga yang menolak. Disisi lain dalam perspektif keruangan (tanah, lahan), pemakaman dapat dipandang sebagai potensi dan aset untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, pemakaman dapat dijadikan sebagai potensi retribusi daerah. Persoalan bagaimana agar pemakaman menjadi bernilai investasi ekonomi sehingga mendatangkan retribusi bagi daerah tentu saja berkaitan dengan persoalan manajemen.
Terkait dengan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tersebut, Fraksi PKB memberikan catatan sebagai berikut:

  1. Masalah daftar ulang pemanfaatan tanah makam sebagaimana termaktub pada Pasal 8 huruf (b) bahwa daftar ulang pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan sebesar Rp.500.000 per tiga tahun dirasa memberatkan padahal tanah makam masih sangat luas (madurejo 7 ha) dan baru 5 jenasah yang dimakamkan. Perlu ada tambahan penjelasan daftar ulang jika area pemakaman sudah penuh, dan jika tidak melakukan daftar ulang maka makam yang bersangkutan akan digusur. Mohon tanggapan.
  2. Terkait dengan perjanjian hibah sarana pengabuan mayat dari PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) kepada Pemerintah Daerah yang sekarang masih dalam proses mohon dapat segera di selesaikan, Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap hal tersebut. Sehingga sudah sepantasnyalah jika PHDI juga didengar masukannya terkait dengan besaran retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat yang ditetapkan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juga rupiah). Mohon Tanggapan
  3. Terkait dengan fasilitas ambulan yang tersedia di UPT TPU dan menurut informasi jarang sekali digunakan karena (beberapa organisasi masyarakat, organisasi politik, LSM termasuk PMI) memberikan fasilitas ambulance gratis. Alangkan bijaknya jika pemerintah daerah memberikan layanan mobil ambulan gratis juga di UPT TPU, dengan catatan khusus bagi jenasah yang dimakamkan di TPU, toh ahliwaris telah dikenakan biaya Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Mohon Tanggapan
  4. Sosialisasi keberadaan UPT TPU baik yang di Seyegan maupun di Madurejo perlu ditingkatkan lagi, terutama di perumahan-perumahan termasuk rincian biaya retribusinya. Sehingga tidak terjadi lagi ada jenasah yang meninggal di Sleman terlantar karena tidak ada solusi pemakamannya.Mohon Tanggapan

Keempat, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan,

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Saudara Bupati bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah telah mengatur pengahapusan Izin Gangguan.
Terkait dengan hal tersebut maka sudah selayaknya Peraturan Daerah yang terkait dengan Izin Gangguan untuk dihapus, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya.




Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat,
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.







Jika ada pena yang patah, jangan simpan didalam laci
Jika ada kata yang salah, jangan simpan didalam hati

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 27 Desember 2017
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Sekretaris

Post a Comment

 
Top