0






TANGGAPAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2017

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sleman
Saudara Sekretaris DPRD dan hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,
Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan pada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali dikesempatan yang berbahagia ini dalam Rapat Paripurna Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun 2017 dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Semoga acara ini berjalan lancar serta dipenuhi limpahan barokah, Amin.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan-Nya dan mendapatkan safaatnya kelak di hari akhir. Tak terasa saat ini kita sudah di pertengahan bulan Sya’ban, sebentar lagi kita menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1439 H, kami persembahkan pantun:
“Kalau siang ada matahari, Kalau malam ada bintang bulan
Mari kita mensucikan hati, untuk menyambut bulan suci ramadhan
“Setelah sholat baca al quran, dalam quran ada surat yasin
Selamat menyambut bulan ramdhan, mohon maaf lahir batin


Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan tanggapan terhadap Laporan LKPJ Bupati Tahun 2017. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada rekan-rekan anggota dewan yang tergabung dalam Pansus 1,2,3,4, yang telah bekerja keras untuk mencermati dan membahas LKPJ Bupati termaksud dengan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan tanggapan terhadap laporan hasil kerja LKPJ Bupati Sleman Tahun 2017 sebagai berikut:
A. Pendahuluan
Sesuai dengan konstitusi bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan laporan pelaksanaan tugas (progress report) dari Bupati kepada DPRD selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. FPKB dalam memberikan penilaian terhadap LKPJ 2017 ini secara umum melakukan kajian terhadap indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dimana hal tersebut mengacu kepada dokumen RPJMD 2017-2021 yang telah ditetapkan, RKPD, KUA dan PPAS termasuk RKA dan DPA SKPD serta Perda APBD 2017. Selanjutnya evaluasi dan penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian kinerja dengan target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dokumen perencanaan tersebut di atas.

B. Pembahasan
1. Bidang Pemerintahan
Bahwa Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah  “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2021”. Sedangkan salah satu misinya adalah : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.” Terkait dengan bidang pemerintahan Fraksi PKB memberikan tanggapan sebagai berikut:
  1. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, maka mulai tahun 2016 seluruh anak diharapkan memiliki KTP dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). Namun sosialisasi tentang Permendagri tersebut tidak dilakukan dengan baik sehingga muncul berita hoax, bahwa keberadaan KIA ini dibutuhkan untuk keperluan masuk sekolah.
2.    Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kepemerintahan yang baik hendaknya mengedepankan prinsip Good Governance, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta sosialisasi untuk mendukung proses pembangunan ditingkat local. Pelibatan masyarakat dalam musrenbang dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten perlu di tingkatkan.
3.    Sebagaimana direkomendasikan Pansus I tentang Pewacanaan “Smart Regency” dengan melibatkan komponen masyarakat dalam penyusunan desainnya. Hal ini didasarkan pada perkembangan arah layanan Pemda Sleman yang berbasis daring /jaringan internet. Fraksi PKB setuju, jangan sampai “Smart Regency” hanya jargon semata. Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan, sebagai contoh: perlunya sosialisasi secara masif tentang aplikasi-aplikasi pemerintah daerah yang bisa diunduh dismartphone dan pemanfaatannya, disamping itu perlu diperbanyak free wifi area dilingkungan pemerintah daerah. Perlu ada Upgrade kompetensi ASN agar sekiranya bisa menyesuaikan diri dengan keterbukaan informasi dan teknologi.


Rapat Dewan Yang Terhormat, dan hadirin yang berbahagia
2. Bidang Keuangan
Setelah mencermati kerangka anggaran dan laporan hasil pansus II yang melakukan pencermatan Bidang Keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai Pendapatan Asli Daerah :
1.    Dari sisi pendapatan, untuk mengukur keberhasilan PAD tidak cukup hanya dengan membandingkan antara PAD dan rencana anggaran, ada variabel lain yang harus diperhitungkan, yaitu POTENSI penerimaan PAD. Perlu kajian dan analisa secara komprehensif terhadap potensi pendapatan dari masing-masing jenis pendapatan yang termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah. Baik Pajak, Retribusi maupun Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Sehingga kita dapat mengetahui berapa sebenarnya pendapatan yang tersedia yang belum dapat dicapai pada masing-masing jenis pendapatan,
2.    Dari sisi belanja, masih didapati kesan adanya indikasi formalitas anggaran atau hanya sekedar copy paste dari tahun-tahun sebelumnya, padahal anggaran sebagai alat untuk merealisasikan visi dan misi dengan strategi-strategi yang dikembangkan harusnya mampu merepresentasikan keyakinan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berdimensi jangka panjang harusnya mendapat alokasi yang dapat dipersepsikan wajar, bukan malah sebaliknya.
3.    Terkait dengan point 2, dilatarbelakangi beberapa kejadian kasus intoleran berlatar belakang agama yang terjadi di Kabupaten Sleman, kami sepakat dengan rekomendasi Pansus I, perlu Penguatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan program kemitraan wawasan kebangsaan terutama dengan FKUB sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, terutama bagi generasi muda.

3. Bidang Pembangunan
Perlu dipahami bahwa realisasi pelaksanaan kebijakan/program yang baik, belum tentu berpengaruh secara positif terhadap capaian kebijakan. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa antara capaian program (sebagai instrumen kebijakan) dengan tujuan kebijakan, tidak terlalu berkorelasi linear, karena sesungguhnya linear
tidaknya kedua hal tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana program/kebijakan itu didasarkan pada akar masalah sehingga kebijakan/program yang diambil benar-benar mengarah pada pemecahan masalah yang ditemukan dalam analis SWOT dan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu Fraksi PKB berkaitan dengan bidang pembangunan memberikan catatan-catatan sebagai berikut:;
1.    Program evaluasi RTRW perlu segera dilakukan agar penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin akan terjadi dapat ditanggulangi dengan lebih baik, selain telah ada regulasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, namun belum dituangkan dalam bentuk tahapan maupun skala prioritas realisasinya (berdasar kapasitas/kemampuan pemerintah dan masyarakat) sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagaimana direncanakan, atau setidaknya dapat diketahui sasaran yang dapat dicapai dan prakiraan perpanjangan waktu (bila perlu) untuk mewujudkannya secara optimal ;
2.    Perlu dipertahankan lahan produktif di Sleman terutama lahan-lahan yang bisa menghasilkan swasembada pangan dan terus meningkatkan branding serta jaringan pemasaran produk lokal beras Sleman sebagai unggulan dimasa yang akan dating.
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Laporan Pansus IV yang bertugas mencermati dan mambahas LKPJ Bupati dibidang Kesejahteraan Rakyat telah merangkum banyak hal baik urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan masyarakat desa, budaya, pemberdayaan perempuan dan anak, Keluarga Berencana dan  pariwisata. Banyak hal telah dilaporkan, Fraksi PKB memberikan apresiasi, beberapa tambahan diantarantya:
1.    Sehubungan dengan belum tergambarkannya kondisi moralitas pelajar di Kabupaten Sleman, perlu ada pemaparan dalam LKPJ kondisi tersebut mengingat terjadinya beberapa perilaku negatif bahkan menjurus kriminal di kalangan remaja seperti narkoba, klitih, pernikahan dini, perkelahian remaja antar suporter, dan lain-lain.
2.    Perlu ada intervensi yang proporsional diantara sekolah-sekolah tingkat SMP yang kualitasnya sudah di atas rata-rata dengan yang masih di bawah rata-
rata sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pada sekolah-sekolah tingkat SMP yang secara kualitas masih di bawah rata-rata. Hal tersebut untuk menjamin terwujudnya pemerataan kualitas SMP dan sekaligus mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah SMP di Kabupaten Sleman.
3.    Masalah tingginya angka pernikahan dini (belum cukup umur) di Sleman kurang mendapatkan perhatian, mirisnya lagi dari data yang ada, terjadinya pernikahan dini disebabkan karena faktor kecelakaan. Pemerintah daerah perlu menggandeng Ormas keagamaan untuk menanggulangi terjadinya pernikahan dini dan tingginya angka perceraian
4.    Kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses berbagai hal yang sifatnya kompleks di Sleman masih tinggi, persoalan data yang tidak akurat dan belum terdokumentasi dengan baik sehingga dari tahun ke tahun persoalan validitas data kemiskinan terus terjadi.

C. Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia
Demikian tanggapan Fraksi PKB terhadap Laporan Pansus LKPJ Bupati Sleman Tahun 2017,  Selanjutnya kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman untuk dapat ditindaklanjuti dan dijadikan rekomendasi secara komprehensif dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan tanggapan fraksi ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.
Akhirul kalam wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Sleman, 2 Mei 2018
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)







Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH.
Sekretaris



Post a Comment

 
Top