0

PANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP

  1. RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
  2. RAPERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  3. RAPERDA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SLEMAN (PERSERODA)
  4. RAPERDA TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati
Saudara Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,


Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Raperda Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Sleman (PERSERODA), dan Raperda Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam keadaaan yang penuh keberkahan.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin. Satu pantun buat penyemangat kita
”Roti donat rotinya leker, diatas cawan dimakan lalat”
”Meski penat karena kunker, anggota dewan tetap semangat”

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap keempat Raperda tersebut.
Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus I, II, III dan IV, SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan keempat raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tesebut.

Rapat Dewan Yang Terhormat
Setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan raperda-raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

Pertama,  Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
Infrastruktur menara telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan daya saing Kabupaten Sleman, karena insfrastruktur tersebut sangat penting untuk memberikan kemudahan dalam berkomunikasi bagi pelaku bisnis dan masyarakat Kabupaten Sleman. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi sangat membantu aktivitas bisnis dan sosial masyarakat Sleman, sehingga keberadaan menara telekomunikasi menjadi sangat penting untuk kemajuan pembangunan di Sleman terutama dalam mewujudkan Sleman sebagai Smart Regency. Berkaitan dengan raperda ini, perlu dipikirkan juga dengan pengendalian dan pencegahannya agar Sleman tidak menjadi “hutan tower” karena banyaknya operator yang mendirikan tower tanpa mengindahkan aspek estetika, dan sisi struktur ruang yaitu terwujudnya keserasian tata ruang, keamanan dan kepentingan umum daerah.
Fraksi PKB memberikan catatan-catatan sebagai berikut:
1.    Penegakan terhadap Perda Menara masih belum ada tindakan yang tegas. Menurut data masih ada 103 (seratus tiga) yang belum berijin, belum perpanjangan 93 (sembilan puluh) dan yang sudah berizin 208 (dua ratus delapan). Dari permasalahan tersebut diatas Pemerintah Daerah belum ada payung hukumnya untuk menindak tegas pelanggar perda dimaksud. Mohon Tanggapan?
2.    Perlu adanya jaminan dari pelaku bisnis untuk biaya pembongkaran ketika sudah habis masa berlakunya perizinan menara, sehingga dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar apabila bangunan menara tidak dibongkar sendiri. Mohon Tanggapan?
3.    Pasal 15 ayat (1), pengecualian sosialisasi pada pendirian tiang microsell pada ruang milik jalan SANGAT MERUGIKAN WARGA. Menurut pendapat kami tidak ada alasan kuat adanya pengecualian tersebut. Tiang microcell tidak bisa disamakan dengan tiang listrik, karena hakikat radius keselamatan ruang untuk melindungi warga, perlindungan tidak ada kaitannya dengan status lokasi pendirian tiang, mau tanah milik warga ataupun milik Negara. Esensi keselamatan risiko tetap sama, jadi PENGECUALIAN itu hanya akal-akalan untuk membela pebisnis. Mohon Penjelasan?

Kedua,   Raperda Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dasar Hukum terkait dengan Penyertaan Modal Bagi Pemerintah Daerah adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dimana disebutkan bahwa investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan dari investasi pemerintah yang harus dicapai adalah memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.  Terkait dengan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT BPD DIY, Fraksi PKB memberikan masukan sebagai berikut:
  1. Mohon disampaikan bagaimana hasil perkembangan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap BPD DIY selama ini? Berapakah deviden yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari penyertaan modal tersebut pada tahun 2017 yang lalu?. Mohon tanggapan?
  2. Kami sepakat dengan raperda penambahan penyertaan modal bagi PT Bank BPD DIY ini, karena  selaras dengan status Bank BPD DIY sebagai BUMD berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 dan hasil RUPS Tahunan Nomor 40, tanggal 21 April 2017 yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mendapatkan prosentase penyertaan modal sebesar 14,82% .
  3. Fraksi PKB juga sepakat dengan Penyetoran Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp.444.600.000.000,- (empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) yang dilaksanakan dalam waktu 8 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 dengan pembagian sama rata setiap tahunnya atau sebesar Rp.55.575.000.000,- (lima puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap tahun dan pelaksanaanya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Ketiga, Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sleman (PERSERODA)
Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan khususnya perbankan syariah dan dalam rangka penguatan system ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan local, sudah saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki Bank Pembiayaan Syariah sehingga masyarakat Sleman tidak terpaku kepada perbankan konvensional yang kemudian membentuk bank syariah. Terkait dengan Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sleman, Fraksi PKB memberikan catatan sebagai berikut:
1.    Sudah seharusnya diterbitkan Peraturan Daerah tersebut sebagai salah satu syarat utama untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sehingga Kabupaten Sleman segera mempunyai BPR Syariah?
2.    Terkait dengan pasal 23 ayat (3) “Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”, Rekomendasinya dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sleman. Mohon tanggapan?
3.    Fraksi PKB Mendorong agar Raperda tentang Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) segera dibahas pada tahap selanjutnya dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Mohon Tanggapan

Keempat, Raperda Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai unit bisnis milik pemerintah daerah dihadapkan pada masalah manajemen pembiayaan dimana alokasi anggaran yang tidak memadai sedang penerimaan masih rendah dan tidak boleh digunakan secara langsung. Kondisi ini akan memberikan dampak yang serius bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit karena sebagai organisasi yang beroperasi setiap hari, likuiditas keuangan merupakan hal utama dan dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.  Namun hal tersebut bukan sebagai alasan pembenar untuk tidak memberikan pelayanan kesehatan yang optimal terutama bagi warga miskin dan pemegang BPJS terutama terkait dengan layanan dengan pasien umum,  karena sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melindungi warganya. Terkait materi Raperda Tarif Pelayanan Kelas III Pada RSUD, Fraksi PKB berpendapat tidak ada masalah karena sudah dilakukan pendalaman, pencermatan dan disepakati antara Pansus IV dan Eksekutif. Namun ada beberapa masukan yang kami sampaikan dalam rangka menyempurnakan Raperda tersebut:
1.    Sudah seharusnya Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dicabut dan diganti dengan Raperda baru tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah. Mohon Tanggapan
2.    Terkait dengan peninjauan tarif secara periodik akibat dampak perkembangan ekonomi dan perubahan indeks harga dapat ditinjau setiap 3 (tiga) tahun, namun Fraksi PKB meminta agar dilakukan secara cermat dan hati - hati dengan tetap mengedepankan aspek kemampuan masyarakat. Mohon Tanggapan
3.    Terkiat dengan point (2), meskipun peninjauan tarif tersebut menjadi domain eksekutif yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati namun seyogyanya dibicarakan dengan DPRD. Mohon Tanggapan
4.    Meskipun tidak terkait langsung dengan Raperda Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD, kami mohon pelayanan kesehatan dimasyarakat khususnya pelayanan di Puskesmas perlu ditingkatkan dengan menambah lagi Puskesmas Rawat Inap (24 Jam) salah satunya adalah di Kecamatan Cangkringan. Sebagaimana diketahui Kecamatan tersebut jika dilihat dari sisi regulasi (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2017) telah memenuhi syarat.




III. Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat,
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Raperda Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Sleman (PERSERODA), dan Raperda Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin. Kami tutup dengan satu pantun
“Perawan seksi  wajahnya nan menawan, hari-harinya diisi dengan perawatan”
“Pandangan Fraksi telah kami sampaikan, sudi kiranya Bupati memberi jawaban

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh


Sleman, 9 Mei 2018
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH,MH.
Sekretaris

Post a Comment

 
Top