PANDANGAN UMUM FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA

PANDANGAN UMUM

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

1. Raperda Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

2. Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa

3. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap   Raperda Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam keadaaan yang penuh keberkahan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap ketiga Raperda tersebut. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD beberapa hari yang lalu. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus pembahas raperda termaksud, dan SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tersebut.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi, perkenankan kami mengucapkan SELAMAT HARI PAHLAWAN, yang kita peringati tanggal 10 November 2018 pada Hari Sabtu yang baru lalu, Mari lanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan kita dengan menjadikan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dan jadilah pahlawan untuk keluarga dan orang-orang di sekeliling kita.

Selanjutnya setelah kami membaca dan mencermati ketiga Raperda tersebut dan menerima masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, pada kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

I.  Raperda Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Perkembangan toko modern di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan toko modern di daerah. Kehadiran toko modern di Kabupaten Sleman sudah menjamur di berbagai lokasi, bahkan merambah hingga ke permukiman padat penduduk, bukan lagi di jalan protokol, jalan nasional maupun jalan propinsi namun semakin merambah ke jalan desa. Pertumbuhan toko modern jenis minimarket di Kabupaten Sleman cukup pesat, data jumlah toko modern per Agustus 2018 di Kabupaten Sleman sudah mencapai 203 buah, dan jumlah tersebut telah melampaui kuota yang seharusnya, sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman yaitu 178 buah, jumlah tersebut dimungkinkan semakin lama akan semakin meningkat dan memberikan dampak buruk bagi toko usaha kecil pada umumnya. Kelebihan kuota dari yang seharusnya tersebut diindikasikan adanya beberapa minimarket dan toko modern adalah illegal. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan tapi sudah merambah di daerah-daerah bahkan kota kecil di tanah air. Saat ini kita dengan sangat mudah menjumpai Minimarket, Supermarket, Hypermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya, namun dibalik kesenangan tersebut ternyata membuat toko kelontong, peritel kelas menengah dan bawah mengeluh dan terancam gulung tikar. Hal ini berkaitan dengan preferensi masyarakat yang memiliki kemungkinan untuk cenderung beralih berbelanja di minimarket daripada di Toko Kelontong.  

Berkaitan dengan raperda Raperda Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini, kami banyak menerima keluhan baik yang secara langsung maupun ketika pelaksanaan publik hearring, Fraksi PKB memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Keterpurukan para pedagang kecil terlihat dari jumlahnya yang kian menyusut karena gulung tikar, karena keberadaan toko swalayan membuat mereka sulit bersaing. Kondisi ini sangat memprihatinkan, toko swalayan semakin terus bertambah sedangkan pedagang kecil dan pemilik toko kelontong kian habis, dan mungkin mereka adalah saudara-saudara kita. Semoga kondisi tersebut mampu menggugah nurani kita.
2. Terkait dengan jarak antara pasar rakyat dan toko swalayan, kami tetap konsisten pada jarak 1 km baik jalan kabupaten, provinsi maupun jalan nasional, sebab jika menggunakan kuota (rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani) maka pemerintah daerah akan kesulitan untuk menentukan pengaturan secara detail, dan berpotensi menimbulkan masalah. Mohon tanggapan.
3. Terkait dengan pihak yang melakukan konsinyasi dengan toko swalayan kami sepakat dengan pansus didalam penjelasan harus diatur maksimal pembayarannya 15 hari karena mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 56 tahun 2018 pasal 13. Mohon tanggapan
4. Kami juga sepakat bahwa pemohon franchise WAJIB memiliki NPWPD, dengan harapan ada pemasukan pajak ke daerah dan dampaknya dapat meningkatkan PAD. Mohon tanggapan
5. Terkait dengan kemitraan dengan UMKM kami mengusulkan minimal sama dengan perda yang lalu yaitu 10 % dari keseluruhan ruang usaha dan 5% dari keseluruhan komoditas yag dijual. Jangan sampai perda yang baru tidak berpihak kepada masyarakat. Meskipun kita juga berharap produk-produk UMKM kita bisa didorong untuk meningkatkan kualitasnya dan sekaligus produk lokal/tradisional mendapatkan tempat, sebab toko swalayan memiliki quality control yang cukup ketat. Mohon tanggapan
6. Terkait dengan sosialisasi pendirian toko swalayan kepada masyarakat sekitar kami masih berpegang pada perda yang lama yaitu 50 kepala keluarga dengan harapan pendirian toko swalayan tersebut betul-betul atas persetujuan masyarakat sekitar. Mohon tanggapan
7. Dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran terdidik dan penyiapan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, kami mengusulkan agar kuota untuk tenaga kerja lokal di angka 70% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja. Mohon tanggapan

Rapat Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia

II. Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Sebagai mitra kepala desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa diperlukan untuk membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan juga sebagai bentuk perwujuan demokrasi desa yang lebih baik. Dengan demikian peran Badan Permusyawaratan Desa dapat ditingkatkan untuk bisa bermitra dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa. Membahas demokrasi berarti berbicara tentang “kuasa rakyat”. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam mengembangkan kehidupan desa yang semakin demokratis, maka desa harus didukung dengan asas rekognisi,yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Agar desa menjadi mandiri, sebaiknya prinsip demokrasi juga perlu dibangun agar tidak terjadi dominasi elite desa semata dan tumbuh kedaulatan serta kemandirian desa dan rakyatnya.

Berkaitan dengan raperda pengelolaan sumber pendapatan desa ini Fraksi PKB memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1.    Hak untuk “mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat 1 (huruf e) sebaiknya mendekati UMP meskipun diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab anggota BPD. Sebagai ilustrasi, anggota BPD Desa Catur Tunggal jumlahnya 9 orang, sedangkan jumlah penduduknya 49.190 maka 1 orang BPD mewakili 5.465 orang, hampir setara dengan kursi DPRD. Apakah layak jika hanya memperoleh tunjangan maksimal 1.5 juta perbulan. Mohon tanggapan

2.    Terkait dengan “Tenaga staf administrasi BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa” sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 (ayat 5) kami mengusulkan Staf administrasi tersebut juga bertanggung jawab kepada BPD karena dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD tidak diatur secara eksplisit pertanggungjawabannya. Mohon tanggapan

3.    Pada penjelasan raperda sebaiknya dicantumkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebab salah satu alasan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini adalah penyesuaian dengan permendagri tersebut. Mohon Tanggapan

4.      Terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39 dan 40, perlu diatur kewenangan BPD untuk melihat pengelolaan keuangan desa. Mohon tanggapan

5.      Pemerintah daerah perlu memberikan apresiasi terhadap Forum Komunikasi BPD Kabupaten Sleman yang sudah terbentuk, agar bisa menjadi penyelaras hubungan antar pemerintah desa, sehingga keberadaan forkom diharapkan lebih dapat membantu pelaksanaan program pemerintahan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wujud dari apresiasi tersebut dapat berupa fasilitasi maupun pendanaan kegiatan dari OPD terkait. Mohon tanggapan.

III. Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Secara umum air limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses pruduksi industri maupun domestik (rumah tangga), yang terkadang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negative terhadap lingkungan tertutama kesehatan manusia sehingga dilakukan penanganan terhadap limbah. Sedangkan air kotor adalah air bekas pakai yang sudah tidak memenuhi syarat kesehatan lagi dan harus dibuang agar tidak menimbulkan wabah penyakit. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait dengan raperda tentang pengelolaan air limbah domestik tersebut Fraksi PKB memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1.    Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah merupakan persyaratan perijinan bangunan baik perumahan, pabrik, hotel, apartemen, mall. Pertanyaannya adalah apakah dari sisi perijinan tersebut sudah dilakukan dengan baik dan benar, mengingat pentingnya kita menjaga kualitas air tanah di Kabupaten Sleman, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk anak cucu kita. Mohon tanggapan

2.    Terkait dengan nomor 1. perlu dilakukan pemantauan secara serius jika perlu sidak terhadap pabrik, hotel, apartemen, mall, apakah sudah memiliki sistem pengelolaan air limbah, hal ini perlu dilakukan karena pembuangan air limbah skala besar tersebut yang memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran air tanah disekitarnya. Mohon tanggapan

3.    Terkait dengan  Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), terutama yang dikelola secara komunal, kami berharap pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membantu pembuatan IPAL komunal terutama di pemukiman padat penduduk sehingga kualitas air dapat terjaga dengan baik. Mohon tanggapan.

4.    Perlu sosialisasi dari OPD terkait kepada masyarakat, tentang pentingnya menjaga kualitas air dengan pengelolaan air limbah secara benar, sebab seperti kita ketahui bersama saat ini banyak usaha laundry baik sekala UMKM maupun usaha rumahan yang tidak memperhatikan pembuangan air limbahnya. Mohon tanggapan

III. Penutup

Rapat Dewan yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik  Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 12 November 2018 DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
Tri Nugroho,SE Ketua		Rahayu Widi Nuryani, SH.,MH Sekretaris

Tweet

Subscribe to receive free email updates: