0

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP:

NOTA KEUANGAN  RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2017

Assalamu‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Ykh. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Ykh. Saudara Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman
Ykh. Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Ykh. Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Ykh. Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, senandung syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'alla, penguasa dan pemelihara alam semesta yang telah memberikan nikmat dan keberkahan kepada kita semua, semoga tugas dan amanah yang kita emban bersama ini, dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan-Nya. Amin.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati,
Pada Kesempatan ini Fraksi PKB menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Pandangan Umum dan kepada Bupati dan seluruh jajaran Eksekutif di Kabupaten Sleman yang telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017. Walaupun waktu untuk membahas Raperda ini menurut kami amat sangat pendek namun bukan sebuah hambatan, mudah-mudahan kita semua tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, sehingga Perda yang nantinya disyahkan akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Sleman.
Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi, perkenankan kami mengucapkan
“Anak klitih harus dibubarkan, jangan karena bocah jadi alasan”
Saat ini masih lebaran, Kilaf dan Salah mohon dimaafkan”
“Ada putri makan Kentang, kentangnya dimakan bersama ikan..
Hari yang fitri sudah datang, Segala kilaf mohon dimaafkan”
Minal Aidzin wal Faidzin, Mohon maaf lahir dan batin..

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa Fraksi PKB Mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah berkerja keras dengan memegang komitmen terhadap asas hukum, asas akuntabilitas dan tepat waktu, sehingga mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang diberikan pada 28 Mei 2018 kemarin, semoga momentum tersebut mampu mendorong kembali dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.


Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi suatu daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan daerahnya secara sinergi dan penuh tanggungjawab. Dalam hal ini, sebagai bentuk komitmen untuk dapat melaksanakan dan mengelola APBD tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proporsional, obyektif dan transparan, dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pengantar Nota Keuangan Pertanggungjawaban APBD 2017 bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 menganut prinsip kehati-hatian dalam mengalokasikan dana.
Kami memahaminya, agar program-program yang telah direncanakan pengalokasian dananya tetap terjaga dan terpadu.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,
Selanjutnya setelah  mendengar dan mencermati Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017, akan disampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap nota keuangan tersebut sebagai berikut:

1.    Terkait dengan target pendapatan Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan sebesar Rp 2,54 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.718,15 Miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,74 Triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp88,79 Miliar dapat direalisasikan sebesar Rp2,61 Triliun atau 102,67%. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menurut kami masih terlalu kecil sehingga muncul pertanyaan, sampai sejauh mana efektivitas langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini. Mohon Tanggapan
2.    Selaras dengan point Peningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, Fraksi PKB selalu mendorong peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu kontributor dan sebagai sumber PAD terbesar, ditambah lagi akan segera ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kepariwisataan yang didalamnya juga mengatur tentang retribusi daerah. Mohon tanggapan
3.    Regulasi yang terkait perda Pajak dan Retribusi Daerah perlu dipelajari kembali kemudian dilengkapi lagi dengan kajian-kajian terkait analisa potensi Pajak dan Retribusi Daerah ini di tahun mendatang (seperti Retrubusi IMB, Pajak Restoran, dll). Di sisi lain, kami juga mendorong kerjasama investasi yang dimungkinkan sebagai alternatif PAD di luar Pajak dan Retribusi, agar hendaknya benar-benar dirintis dan dilaksanakan, mengingat potensi nya yang besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sleman. Mohon tanggapan
4.    Pada poin peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada, khususnya point d tentang Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, kami belum melihat kontribusi signifikan yang diberikan oleh 2 (dua) BUMD yang ada. Mohon penjelasan
5.    Terkait dengan Belanja Daerah, dimana pada akhir tahun 2017 telah diimplementasikan Transaksi Non Tunai  atau non cash, Fraksi PKB memberikan sedikit evaluasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang pertama adalah: Bank BPD sebagai pemegang kas daerah terkesan belum siap untuk melayani transaksi yang membludak sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang. Yang kedua dari sisi SKPD juga belum siap dengan SDM yang memiliki kompetensi untuk melaksanankan transaksi non tunai sehingga perlu dilakukan workshop dan pelatihan. Mohon tanggapan
6.    Terkait dengan point 5 tersebut. Sebagai konsekuensi penerapan transaksi non tunai, BPD DIY sebagai pemegang kas daerah sudah saatnya menerapkan CMS (Cash Management System) sehingga transaksi online bisa dilakukan dengan cepat dan akurat sesuai dengan aturan yang ada. Mohon Tanggapan

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,
Sebagai penutup kami menggarisbawahi bahwa akuntabilitas dan transparansi harus menjadi “roh” dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita semua berharap, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam Raperda ini  akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr. Wb.


Sleman, 25 Juni 2018
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KABUPATEN SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)







Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH,. MH. Sekretaris

Post a Comment

 
Top