0

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP:

RANCANGAN PERATURAN DARAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2018


Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Ykh. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Ykh. Saudara Bupati dan Wakil Buapti Sleman
Ykh. Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Ykh. Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Ykh. Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan  nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahim dalam Sidang Paripurna DPRD hari ini. Sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan  Kabupaten Sleman Tahun 2018. Demikian pula kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar terhadap Raperda ini dan tidak lupa teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sleman yang telah mencermati angka-angka dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sleman 2018 ini sekaligus mengkritisi dan memberikan masukan demi kesejahteraan rakyat Kabupaten Sleman.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,
Setelah mencermati, berdiskusi dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018, dalam kesempatan ini, akan disampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda tersebut:

I. PENDAHULUAN
          Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa anggaran (termasuk di dalamnya APBN maupun APBD) adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat akuntabilitas, anggaran berfungsi menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai alat manajemen maka anggaran mempunyai asas profesionalitas dan proporsionalitas, sedangkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Konsekuensi bahwa anggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi sudah seharusnya dapat diamati, dan dibahas secara seksama.

II. PANDANGAN UMUM
Berkaitan dengan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terutama berkaitan dengan perubahan pendapatan daerah, sebagai berikut:


1.    Dari sisi pendapatan, ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih tinggi, dimana pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana perimbangan sebesar 52,86%. Dari dana perimbangan yang ada sebagian besar berasal dari DAU sebesar 71,37%. Fraksi PKB sudah sering mengusulkan bahwa pembangunan daerah harus mulai mengandalkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah baru sebesar 31,08%, kami belum melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan. Sedangkan dari sisi belanja, alokasi belanja pada Raperda Perubahan APBD Tahun 2018 yang direncanakan sebesar Rp 2.898,78 miliar, dimana komposisinya; belanja tidak langsung Rp 1.455,95 miliar (50,23%) dan belanja langsung Rp 1.442,83 miliar (49,77%). Menurut kami hal tersebut masih belum ideal dan kedepan masih bisa ditingkatkan pada porsi belanja langsungnya, karena belanja langsung dinikmati langsung oleh masyarakat melalui program pembangunan di bidang insfrastruktur, pertanian, perekonomian, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya. Mohon Tanggapan

2.    Terkait dengan peningkatan PAD, Fraksi PKB melihat potensi dari retribusi pasar masih bisa ditingkatkan dengan telah selesainya revitalisasi beberapa pasar tradisional. Terkait dengan pasar tradisional yang telah selesai proses revitalisasi dan telah beroperasi tersebut, khususnya Pasar Prambanan kami masih melihat perputaran ekonomi lebih berpihak kepada warga non lokal karena para pedagang banyak yang berasal dari luar daerah (khususnya dari Kabupaten Klaten) sehingga warga masyarakat lokal lebih menjadi obyek, yang menikmati kemanfaatan secara ekonomi warga luar Kabupaten Sleman, sehingga perlu ada kajian lebih lanjut apakah sudah saatnya ada pembedaan tarif retribusi pasar bagi warga lokal dan non lokal dalam rangkat peningkatan PAD. Mohon tanggapan

III. PENUTUP
Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,
Sebagai penutup kami menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita semua berharap, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalan Raperda ini  akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.



Sleman,  1 Agustus 2018
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Sekretaris


Post a Comment

 
Top