PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB RAPERDA APBD 2019

PANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP:

RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman

Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,

Yang kami hormati Saudara Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Pemurah atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap  Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 pada saat ini  dalam keadaaan sehat dan penuh keberkahan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita sekalian senantiasa mendapatkan safaatnya. Amiin.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan umum ini, kami ingin menyampaikan perlunya dialokasikan anggaran PHL Dokter Hewan dan insinyur pertanian di setiap kecamatan agar sektor pertanian dan peternakan bisa menjadi penopang perekonomian di kecamatan.

Selanjutnya izinkanlah kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih :

·        Yang pertama kepada Saudara Bupati Sleman yang telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2019 pada hari Selasa, 16 Oktober 2019.

·        Yang kedua, kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Anggaran 2019

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah mencermati, dan mempelajari Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk memberikan catatan, pertanyaan dan pernyataan dalam pandangan umum ini terhadap raperda tersebut:

I. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya UU 23 tahun 2014, peran APBD harus mencerminkan respon Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan masyarakat dan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan maksud penyusunan dan tujuan Nota Keuangan APBD tahun 2019 yang telah disampaikan Saudara Bupati beberapa hari kemarin, yaitu menginformasikan strategi pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan situasi dan menyediakan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah bagi organisasi perangkat daerah, serta untuk men-justifikasi apakah alokasi dana tersebut sudah selaras dengan rencana pencapaian program pembangunan terutama dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019 mendatang.

II TANGGAPAN

A.   HAL UMUM

Dari sisi kebijakan umum kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 32,87%. Dimana estimasi Pendapatan Daerah tahun 2019 sebesar Rp  2.647,34 milliar atau naik sebesar 5,22% dari tahun 2018. Sementara itu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi belum dapat mengimbangi dinamika kebutuhan belanja dalam mendukung program prioritas pembangunan. Persoalan ini menuntut peningkatan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah,  sehingga perlu dicari solusi lain yang tidak memberatkan masyarakat.

Dari sisi belanja, alokasi belanja pada Raperda APBD Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 2.766,04 miliar. Belanja tersebut terdiri atas belanja tidak langsung Rp 1.478,64 miliar (53,46%) dan belanja langsung Rp 1.287,39 miliar (46,54%). Permasalahan utama Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 adalah keterbatasan dana untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. Dimana tahun 2019 ini merupakan lanjutan pelaksanaan RPJMD 2016-2021 yang akan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengambil sikap secara bijak agar pelaksanaan anggaran dapat dioptimalkan dengan dukungan aliran kas yang memungkinkan.  

B.     PENDAPATAN

1.    Dari sisi pendapatan perlu dilakukan optimalisasi di sektor retribusi parkir, serta pajak restoran, hotel dan rumah makan. Begitu banyak hotel-hotel baru, kos eksklusif, spa, rumah kebugaran, panti pijat dan tempat hiburan lainnya, namun belum memberikan kemanfaatan dari sisi PAD di Kabupaten Sleman. Dan yang paling utama adalah pajak reklame yang belum dikelola secara optimal, bahkan kalo kita lihat papan-papan reklame tersebut tidak ada “tanda bukti retribusi”, sehingga kita tidak tahu papan reklame tersebut legal atau illegal. Di tambah lagi, kita ketahui banyak papan-papan reklame yang menjorok ke jalan sehingga merusak estetika dan membahayakan pengendara jalan jika terjadi hujan dan angina. Mohon penanganan yang serius tentang papan reklame ini karena selain merusak keindahan juga tidak jelas kontribusi pajak reklame bagi pendapatan asli daerah.  Mohon Tanggapan

C.     BELANJA

1.    Berkaitan dengan penatausahaan belanja daerah terutama dari OPD-OPD perlu didorong agar ada koordinasi yang intensif antar OPD agar informasi-informasi tentang penyedia barang dan jasa yang baik, murah dan berkualitas dapat disampaikan, sehingga dapat dilakukan efisiensi dari sisi belanja OPD. Sebagai contoh, untuk kebutuhan belanja air minum dalam kemasan (AMDK) harus menggunakan produk DAXU dari PDAM Kabupaten Sleman. Mohon tanggapan

III. PENUTUP

Sebagai penutup pandangan umum kami, perkenankan kami mengucapkan “Selamat berjuang bagi semua teman-teman anggota dewan yang kembali akan berlaga di pemilihan legislatif 2019 yang akan datang, mari kita jaga bersama-sama suasana damai dan sejuk di daerah pemilihan kita masing-masing.

Pergi kemalang dengan si mamat, Beli dipan untuk bawa kopi

Mari berjuang wahai sahabat, Tahun depan kita jadi lagi

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2019.  Mohon tanggapan yang proporsional dari Bupati dan  mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Amiin.

Akhirul kalam, wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 19 Oktober 2018 DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
Tri Nugroho,SE Ketua		Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Sekretaris