0

PANDANGAN
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
1.    Penyelenggaraan Usaha Pemondokan;
2.    Penyelenggaraan Perizinan Reklame;
3. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
4.    Pelayanan Kepemudaan;

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Ketua Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan  Fraksi-Fraksi terhadap 4 Raperda inisiatif yaitu: Penyelenggaraan Usaha Pemondokan; Penyelenggaraan Perizinan Reklame; Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh; serta Pelayanan Kepemudaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu setia mengikutinya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amien.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan terhadap keempat Raperda tersebut.
Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada temen-teman pengusul di Bapemperda atas inisiatifnya terhadap keempat raperda dimaksud.



Setelah kami mencermati penjelasan dari Bapemperda dan diskusi dari Fraksi PKB, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Fraksi PKB sebagai berikut:

Pertama, Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Pondokan
Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pondokan kami sepakat dengan penjelasan Bapemperda. Dalam hal ini, sudah sejak tahun 2016 kami sudah mengusulkan agar permasalahan pemondokan ini diatur secara tegas dalam peraturan daerah, karena kami melihat merebaknya kos-kosan eksklusif yang memiliki fasilitas sekelas hotel namun tidak ada regulasi yang mengaturnya, sehingga tidak ada pemasukan bagi PAD. Usulan kami terkait dengan raperda ini adalah adanya sanksi yang tegas kepada pengelola kos-kosan eksklusif, yang akhir-akhir ini bermunculan istilah kos-kosan harian, mingguan dan bulanan.
Kemudian jika dimungkinkan diatur dalam repaerda ini nantinya, yaitu tentang penghapusan istilah asrama, terutama asrama-asrama yang bersifat kedaerahan seperti asrama Bangka, Papua, Ambon, Jambi dan lain-lainnya. Karena adanya asrama-asrama kedaerahan tersebut justru menimbulkan ego kedaerahan yang tinggi.
Kedua Raperda tentang Penyelenggaraan Peizinan Reklame
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi tentang APBD 2019 kami sudah mengusulkan tentang optimalisasi PAD dari sektor retribusi papan reklame, bahkan kami menyampaikan tentang banyaknya papan-papan reklame yang tidak jelas legalitasnya dan merusak keindahan, terutama di jalan-jalan protokol. Terkait dengan raperda penyelenggaraan perizinan ini, kami FPKB memberikan masukan: bahwa Kami sepakat dengan Bapemperda dalam hal menata dan mempertegas rangkaian proses perizinan dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman dan menguatkan upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman, melalui penekanan pada sanksi administratif dan sanksi pidana. Di satu sisi tepat untuk peningkatan PAD, disisi yang lain adalah agar jalan-jalan tidak menjadi “hutan papan reklame” karena banyaknya papan reklame yang ditanam.




Ketiga Raperda tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini kami sepakat dengan penjelasan Bapemperda, meskipun kami belum mengerti betul urgensi dari raperda ini karena memiliki data primer tentang perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Keempat dengan Raperda tentang Pelayanan Kepemudaan
Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan kami sepakat dengan adanya sasaran yang hendak dicapai yaitu memberikan landasan pengaturan kepemudaan berdasarkan fase perkembangan pemuda dan mempertegas peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepemudaan. Fenomena klitih di Kabupaten Sleman sudah pada fase “darurat klitih”. Dengan raperda ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dari sisi fasilitasi pemerintah daerah terhadap permasalahan sosial yang melatar belakangi terjadinya klitih. Sehingga pemuda yang mempunyai potensi dan sebagai penggerak pembangunan daerah perlu di maksimalkan potensinya dan dijauhkan dari faktor destruktif melalui pelayanan kepemudaan.
Penutup
Demikianlah pandangan Fraksi PKB atas penjelasan Bapemperda terkait dengan rancangan peraturan daerah ini kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat untuk dapat menindaklanjuti kepada teman-teman pansus yang telah dibentuk agar dibahas lebih lanjut.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.
Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.
Sleman, 11 Januari 2019
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Sekretaris


Post a Comment

 
Top