0


PANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
1.    Administrasi Kependudukan
2.    Badan Usaha Milik Desa
3.    Taman Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat
4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
5. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati
dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang: Administrasi Kependudukan, Badan Usaha Milik Desa, Taman Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.
Selanjutnya kami menyampaikan bahwa hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2018, kepada saudara kami umat kristiani perkenankan kami menyampaikan ucapan berikut:
Pak Mamad pergi ke jakal, Beli duku buat sang istri
Selamat Hari Natal, Bagi Saudaraku Umat Kristiani
Ke kaliurang membawa bantal, Hati-hati jangan niat tidur melulu
Sekarang ucapkan selamat Natal, Lima hari lagi selamat tahun baru
.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi perkenankan kami menyampaikan hal berikut:
1.    Terkait dengan pengelolaan Masjid Agung Sleman, kami menyampaikan perlunya penataan ulang, sebagai contoh saat ini lahan parkir yang tersedia sudah tidak mencukupi lagi terlebih jika waktu sholat jum’at parkir kendaraan sampai di jalan raya, disamping itu Pemerintah Daerah perlu perencanaan yang matang terkait keberadaan Masjid Agung termasuk pemanfaatan menara yang baru.
2.    FPKB sudah menyampaikan surat permohonan kepada Sekretaris Daerah sebagai takmir masjid terkait dengan permasalahan-permasalahan Masjid Agung, mohon segera mendapat tanggapan.

Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap kelima Raperda tersebut.
Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan Nota Pengantas Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 19 Desember 2018 yang baru lalu. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus, dan SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan keempat raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tesebut.

Rapat Dewan Yang Terhormat
Setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan kelima Raperda tersebut diatas, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:



Pertama,  Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, Namun dengan adanya perubahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dengan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah tersebut pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan dan regulasi yang ada diatasnya.
Terkait dengan Reperda Administrasi Kependudukan tersebut, Fraksi PKB memberikan beberapa catatan sebagai berikut:
1.    Pentingnya penyesuaian dalam raperda tersebut terhadap peraturan-peraturan diatasnya terutama terkait dengan pencatatan penduduk non permanen sangat diperlukan, mengingat Kabupaten Sleman merupakan tujuan studi para mahasiswa dari berbagai penjuru nusantara. Selama ini jumlah mahasiswa yang tinggal di Kabupaten Sleman tidak diketahui secara pasti karena belum adanya regulasi tentang penduduk non permanen. Mohon Tanggapan
2.    Dalam raperda Administrasi Kependudukan tersebut belum ada pengaturan tentang bagaimana cara pendataan orang terlantar dan perlu pengaturan lebih lanjut mekanisme pendataannya dengan Peraturan Bupati. Mohon Penjelasan

Kedua,   Raperda  Badan Usaha Milik Desa
Rapat Dewan yang Terhormat,
Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan akronim BUMDes meskipun sudah ada sebelum adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun demikian, semangat mendirikan BUMDes baru masif digalakkan setelah UU Desa hadir terutama dengan bergulirnya Dana Desa. Perlu diakui bahwa kehadiran UU Desa menjadi spirit baru kelahiran Bumdes. Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 khusus mengatur mengenai Bumdes. Pengaturan lebih lanjut diturunkan dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bumdes walaupun sebelumnya telah ada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa yang tidak secara implisit menyebutkan Bumdes. Spirit pendirian BUMDes tersebut di Kabupaten Sleman juga semakin terasa, beberapa BUMdes baru bermunculan.
1.Pada Pasal 12 (1) Organisasi pengelola BUMDes terdiri dari: a. Penasehat; b. Direktur ; c. Pengawas; dan d. Pelaksana operasional,  masih rancu dengan pasal 24 ayat (1) Pengelola BUMDes diangkat oleh kepala desa (padahal penasihat adalah ex officio Kepala Desa) . Harus diperjelas yang dimaksud dengan pengelola BUMDes. Mohon Tanggapan
2.Masih terkait dengan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) Pelaksana operasional juga masih rancu dengan Pasal 17 ayat (2) dimana Kepala Unit Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BUMDes (Direktur). Usulan kami Pelaksana operasional dipisahkan menjadi ayat tersendiri dan tidak perlu diangkat oleh Kepada Desa, tetapi menjadi wewenang Direktur. Mohon tanggapan
3.Pada pasal 23 ayat (2) Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari warga desa. Harus diperjelas, jika yang dimaksud adalah Penasihat, Direktur dan Pengawas tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika sampai ke Pelaksana Operasional, bisa jadi BUMDes butuh tenaga profesional yang didatangkan dari luar Desa. Mohon tanggapan
  1. Tugas dan wewenang penasehat yang dijabat ex officio Kepala Desa dalam raperda ini sangat dominan bahkan melebihi tugas dan wewenang  Direktur sebagaimana disebutkan dalam pasal 13,14,15,16. Dalam pengelolaan sebuah usaha yang modern dan profesional hal ini tidak baik, sebagaimana pengelolaan pada BUMN maupun BUMD. Mohon tanggapan
  2. Untuk memberikan support kepada BUMDes yang telah beroperasi , ada baiknya pemerintah daerah memberikan dukungan kepada SKPD terkait yang ada di Kabupaten Sleman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kedinasan pada BUMDes yang sudah ada, sebagai contoh BUMDes Desa Tridadi (Puri Mataram) memiliki rumah makan yang bisa digunakan untuk pertemuan dan rapat-rapat. Mohon tanggapan.

Ketiga, Raperda Taman Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat.
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka kebutuhan akan pemakaman umum juga semakin meningkat berbanding lurus dengan kenaikan jumah penduduk. Pemerintah daerah sudah semestinya menyediakan  fasilitas pemakaman umum, terkait dengan hal tersebut regulasi tentang taman pemakaman umum dan menyelenggarakan jasa pelayanan pembakaran atau pengabuan mayat sudah saatnya dirumuskan. Dalam menyusun kebijakan  tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan ,sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang permakaman. Terlepas dari biaya operasional yang harus dikeluarkan, peran serta masyarakat juga dibutuhkan guna mendukung pelayanan dimaksud dengan besaran biaya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan.
Terkait dengan raperda Taman Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat tersebut, FPKB memberikan catatan-catatan sebagai berikut:
1.    Terkait dengan pengenaan retribusi taman pemakaman umum dan pengabuan mayat terutama kepada pihak atau masyarakat tidak mampu, untuk dipertimbangkan dan dikaji ulang agar diberikan keringanan sampai dengan pertimbangan dibebaskan dari retribusi tersebut. Mohon tanggapan
2.    Perlu sosialisasi yang massif terkait dengan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berkaitan dengan tempat pemakaman umum dan pengabuan mayat baik yang di Kecamatan Seyegan maupun Kecamatan Prambanan, terutama di perumahan-perumahan yang semakin marak di kabupaten Sleman. Banyak yang tidak tahu pemerintah daerah memiliki TPU, sehingga banyak kejadian jenazah dibawa ke daerah asal. Mohon tanggapan
3.    Terkait dengan fasilitas ambulan yang tersedia di UPT TPU dan menurut informasi jarang sekali digunakan karena (beberapa organisasi masyarakat, organisasi politik, LSM termasuk PMI) memberikan fasilitas ambulans gratis. Alangkan bijaknya jika pemerintah daerah memberikan layanan mobil ambulans gratis juga di UPT TPU tersebut. Mohon Tanggapan
Keempat, raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung merupakan instrument penting untuk mengendalikan penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sleman.  Perda bangunan gedung menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perda bangunan gedung perlu dibuat sebagai peraturan yang bersifat operasional di KabupatenSleman.
Terkait dengan raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung tersebut, FPKB memberikan catatan sebagai berikut:
1.    Masih banyaknya bangunan gedung yang tidak sesuai dengan regulasi lama (perda nomor 5 tahun 2011 tentang bangunan gedung) yang ada di Kabupaten Sleman perlu ditertibkan, baik dari aspek teknis, administratif, yuridis, kelembagaan, sehingga SKPD terkait harus pro aktif untuk melakukan penindakan. Mohon tanggapan
2.    Bahwa raperda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung ini merupakan penyempurnaan dari perubahan pertama yang telah dilakukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, kami melihat substansi perubahan dan penambahan dari beberapa ayat adalah penyesuaian dengan peraturan diatasnya dan dalam rangka penyempurnaan peraturan daerah. Mohon tanggapan


Kelima, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
Sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan Perundang-undangan, khususnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Permendagri tersebut, ditegaskan bahwa Ketentuan mengenai Penyusunan perencanaan pembangunan desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota.
Terkait dengan raperda termaksud FPKB dan berdasarkan amanat pasal 89 Permendagri Nomor 114 tahun 2014, maka perencanaan pembangunan Desa tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah, namun cukup diatur oleh Bupati dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa selayaknya dicabut.

Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat,
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda tentang: Administrasi Kependudukan, Badan Usaha Milik Desa, Taman Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa,
Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 26 Desember 2018

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Sekretaris




Post a Comment

 
Top