0



PANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RAPERDA TATA TERTIB DPRD

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh


·      Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman
·      Yth. Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh  anggota DPRD Kabupaten Sleman
·      Yth. Sekretaris Dewan serta seluruh undangan Rapat Paripurna yang berbahagia.


Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap  Raperda Tata Tertib DPRD dalam keadaaan yang penuh keberkahan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amiin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda tersebut. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus pembahas raperda termaksud.

Rapat Dewan Yang Terhormat
Sebelum kami menyampaikan pandangan umum, perkenankan kami mengingatkan kembali tentang keberadaan Masjid Agung Sleman yang merupakan ‘wajah’ dari Umat Islam di Kabupaten Sleman. Seiring dengan pembangunan menara yang hampir selesai, perlu revitalisasi fungsi Masjid Agung tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, namun harus difungsikan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan, pusat perekonomian  umat dan tempat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial keagamaan. Sebagai contoh, saat ini muncul permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan dengan adanya fenomena “Klitih”. Masjid Agung bisa berperan untuk memberikan pendidikan akhlak kepada remaja-remaja kita agar terhindar dari aktivitas yang menjurus kepada perilaku klitih, tentu saja dengan bekerja sama dengan stake holder terkait.

I. Pendahuluan
Tata tertib DPRD memiliki arti sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan etik dan filosofis sikap dan perilaku setiap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Kegunaan tata tertib pada prinsipnya adalah sebagai acuan, landasan dan batasan yang sifatnya mengikat baik ke dalam maupun keluar, terhadap segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan organisasi DPRD. Tata tertib memiliki tujuan dan kegunaan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas sebagai anggota dewan. Penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten Sleman ini adalah penyesuaian beberapa pasal agar tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

II. Pembahasan
Selanjutnya terkait dengan Raperda Tata Tertib DPRD, setelah kami mencermati draft raperda tersebut dan membahasnya dalam rapat fraksi, kami memberikan catatan-catatan sebagai berikut:
1.      Fraksi PKB menyambut baik terhadap beberapa perubahan yang terjadi di dalam Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD yang sedang di bahas ini. Perubahan Tata Tertib DPRD dilakukan untuk mensinergikan peraturan yang ada dengan peraturan baru. Dalam prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. Mohon tanggapan
2.      Pada konsiderans ”mengingat” perlu ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penambahan ini agar sinkron dengan pasal 96 ayat (2) huruf (I), “Anggota DPRD mempunyai hak Keuangan dan Administratif”. Mohon tanggapan
3.      Pada pasal 122 ayat 92) tentang  Tata urutan acara untuk pelaksanaan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kami mengusulkan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembukaan dan pelaksanaan rapat, Pimpinan Rapat Paripurna mengawali dengan memimpin berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, demikian pula ketika akan menutup rapat paripurna, Pimpinan Rapat Peripurna juga memimpin untuk berdoa bersama baru kemudian menutup rapat paripurna secara resmi. Mohon tanggapan
4. Terkait dengan keberadaan Staf Ahli dan Staf Administrasi sebagaimana disebutkan pada  Pasal 146 dan 147 dimana ketugasannya melekat pada masing-masing fraksi  dan rekruitmennya menjadi domain Sekretariat DPRD maka kami mengusulkan agar pengaturannya tidak perlu secara detail dimasukkan dalam tata tertib DPRD sehingga persyaratan umum dan khusus dalam pasal 147 angka (4) dan (5) yang mengatur tentang staff ahli sebaiknya dihapus. Mohon tanggapan
5.  Pada pasal 146 ayat (6) ”Jumlah  administrasi sebagaimana dalam ayat (3) menyesuaikan dengan jumlah Anggota Fraksi, mungkin yang dimaksud adalah Jumlah  Staf administrasi sebagaimana dalam ayat (3) menyesuaikan dengan jumlah Anggota Fraksi. Mohon tanggapan

III. Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Tata Tertib DPRD, Selanjutnya kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman untuk dapat ditindaklanjuti dan diselaraskan kebutuhan dan kepentingan DPRD Kabupaten Sleman.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.
Akhirul kalam, wassalaamu’alaikum Wr. Wb
Sleman, 7 Januari 2019
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)





Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.,MH Sekretaris


Post a Comment

 
Top