PANDANGAN UMUM FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

PANDANGAN UMUM

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

1.             PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2.             PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN

3.  PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN      SLEMAN NOMOR TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali hari ini Kamis, 27 Juni 2019 dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang: Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan Pasar Kabupaten dan Pencabutan Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi, hari ini masih dalam bulan Syawal, perkenankan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah dengan ucapan

Ikan bawal dimasak rica-rica

Rasanya enak dicampur pala

Bulan syawal masih tersisa

Mari sejenak melebur dosa

Dari lubuk hati yang terdalam kami mohon maaf lahir dan bathin

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Pada kesempatan ini kami mengingatkan kembali pentingnya master plan pembangunan Masjid Agung Sleman sebagaimana telah kami sampaikan dalam rapat paripurna beberapa bulan yang lalu, Selain itu kami mohon perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan hama tikus yang banyak menyerang tanaman padi di banyak lokasi Kabupaten Sleman, dikhawatirkan akan menurunkan hasil panen terutama di lumbung padi wilayah barat Sleman, kami mengusulkan dilakukan pemberantasan hama tikus dengan Demontration Plot (demplot) terlebih dahulu terhadap petani padi di Kabupaten Sleman. Jika memang dipandang perlu, pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sebagaimana dilakukan di beberapa kabupaten lain.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini pula, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pandangan Umum terhadap ketiga Raperda tersebut. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 Juni 2019 yang baru lalu. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus, dan SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan ketiga raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tesebut.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan keempat Raperda tersebut diatas, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

Pertama,   Raperda  Penyelenggaraan Perpustakaan

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa. Hal tersebut perlu ditopang salah satunya oleh kegiatan yang mampu menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat. Penumbuhan kegemaran membaca tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, karena masyarakat tersebutlah yang kemudian menjadi tolok-ukur tinggi atau rendahnya minat baca.

Keberadaan Perpustakaan bisa menjadi sarana untuk membantu meningkatkan minat baca dan mendukung program pembelajaran melalui penyediaan akses layanan informasi untuk semua warga masyarakat. Sayangnya di Kabupaten Sleman fasilitas perpustakaan umum belum tersedia dengan baik, perpustakaan yang banyak dikunjungi adalah perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi yang artinya hanya bisa diakses oleh mahasiswa dan pelajar. Sedangkan masyarakat umum tidak bisa mengakses dengan leluasa. Hal ini menjadi salah satu faktor mengakibatkan penurunan atau rendahnya minat baca di Kabupaten Sleman.

Terkait dengan Reperda Penyelenggaraan Perpustakaan tersebut, Fraksi PKB memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1.    Rendahnya minat baca tidak hanya terjadi di Kabupaten Sleman, namun merata di semua daerah, disamping itu kemajuan teknologi informasi sedemikian cepat sehingga menggerus bahan bacaan fisik, orang malas membaca koran dan lebih memilih media online yang lebih up to date bahkan realtime. Orang lebih suka membaca e-book dari telepon pintar yang bisa dibawa kemana-mana dibandingkan pada buku teks yang tebal. Dunia telah bergeser ke digital, buku tidak lagi diminati bahkan tidak lama lagi akan bergeser ke paperless (tanpa kertas). Kondisi ini perlu disikapi dengan bijak, untuk menumbuhkan minat baca tidak cukup pemerintah daerah membangun banyak perpustakaan tetapi memahami kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan dan fasilitas pendukungnya juga sangat penting. Mohon tanggapan

2.    Masih terkait dengan nomor 1 (satu) hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sleman selain menyediakan perpustakaan sebagaimana disebutkan dalam raperda tentang perpustakaan kecamatan, desa, hingga perpustakaan masyarakat, Pemerintah Daerah juga harus menyediakan akses internet yang cepat dengan sebaran hotspot gratis diberbagai wilayah sehingga masyarakat bisa mengakses bahan bacaan yang versi digital, dan juga selaras dengan pencapaian target smart regency yang sudah dicanangkan sejak tahun 2016. Mohon tanggapan

3.    Pemerintah daerah disamping menyediakan perpustakaan hingga di Desa-desa, juga harus menyediakan perpustakaan online maupun repositori yang menampung bahan bacaan digital sehingga bisa diakses oleh semua orang secara online. Sekaligus melakukan proses digitalisasi bahan-bahan pustaka untuk menyelamatkan bahan pustaka tersebut dari proses pelapukan karena umur maupun serangan ngengat/rapay dan micro organisme lainnya. Mohon tanggapan

4.    Masih terkait dengan nomor 3 (tiga), penyediaan koleksi digital hanya disebutkan pada Pasal 34 ayat (33) huruf b, itupun hanya “penyediaan naskah dan koleksi digital di perpustakaan umum” bukan menyediakan perpustakaan online ataupun repositori yang menampung bahan bacaan digital. Mohon tanggapan

5.    Terkait dengan penyediaan layanan perpustakaan, khususnya yang akan dikelola oleh pemerintah daerah, dimana anggarannya telah disetujui namun hingga saat ini masih ada masalah terkait dengan lokasi akan didirikannya gedung perpustakaan daerah tersebut. Mohon tanggapan

Kedua,   Raperda  Pengelolaan Pasar Kabupaten

Rapat Dewan yang Terhormat,

Revitalisasi pasar terhadap 21 pasar kabupaten yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sebenarnya masih menyisakan pertanyaan di masyarakat, pemerintah seakan-akan melakukan terobosan agar pasar kelihatan modern dan mampu menarik minat pembeli, memberikan keuntungan bagi pedagang sehingga dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian di wilayah Kabupaten Sleman. Namun disisi lain pemerintah daerah juga masih memberikan ijin operasional hypermarket dan mall yang notabene pesaing dari dari pasar kabupaten tersebut.

Pengaturan tentang pengelolan pasar kabupaten sebenarnya sudah ada peraturan hukumnya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten, namun ternyata perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian dengan regulasi yang baru sesuai dengan kondisi perkembangan pasar  kabupaten. Terkait dengan raperda pengelolaan pasar kabupaten, Fraksi PKB memberikan catatan sebagai berikut:

1.      Dalam draft raperda belum disebutkan tentang prioritas pemberian SITU (surat ijin tempat usaha), bagi warga Kabupaten Sleman. Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberadaan pasar-pasar di Kabupaten Sleman banyak dihuni oleh pedagang-pedagang ‘import’ dari luar daerah, sebagai contoh pasar Sleman banyak dari Muntilan atau Magelang, Pasar Prambanan pedagang-pedagang yang jualan malah banyak yang dari Wedi, Jogonalan, Manisrenggo Klaten. Sehingga manfaat ekonomi banyak yang dinikmati oleh orang luar daripada warga Kabupaten Sleman, Mohon tanggapan 

2.      Perlu adanya monitoring jika perlu dilakukan sidak terhadap oknum-oknum pedagang yang menyalahgunakan SITU (surat ijin tempat usaha), yang seharusnya dipakai sendiri tetapi disewakan kepada orang lain, bahkan selama bertahun-tahun, dilapangan banyak terjadi pedagang menyalahgunakan surat ijin tersebut. Mohon tanggapan

3.      Terkait dengan kualitas SDM, perlu dilakukan pembinaan terhadap petugas-petugas UPT pasar baik petugas keamanan dan ketertiban pasar maupun petugas penataan pasar, sehingga memiliki kemampuan yang mencukupi dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan profesional. Mohon tanggapan

4.      Larangan sebagaimana disebutkan dalam nota penjelasan Bupati tentang raperda pengelolaan pasar kabupaten point 6 (enam) “Melarang jual beli makanan atau mata dagangan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti boraks, formalin dan Rhodamin B, serta makanan atau bahan-bahan yang telah kadaluwarsa.” justru malah tidak dimasukkan dalam draft raperda sebagaimana larangan terhadap pedagang Pasal 32 ayat (3).  Mohon tanggapan

5.      Pemberdayaan dan penyediaan produk lokal sebagaimana disebutkan dalam nota penjelasan Bupati point 2 dan selaras dengan Pasal 36 draft raperda, sebaiknya disebutkan secara jelas produk-produk lokal sleman, beras sleman, air minum sleman, salak pondok, batik parijoto dll. Mohon tanggapan

Ketiga, Raperda Pencabutan Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Hadirin yang kami hormati,

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyaratan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mengamanatkan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa  diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, maka pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Sleman yang saat ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Maka peraturan daerah tersebut perlu dicabut agar memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyaratan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Penutup

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda tentang: Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan Pasar Kabupaten dan Pencabutan Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 27 Juni 2019 DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
Tri Nugroho,SE Ketua		Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Sekretaris

Tweet

Subscribe to receive free email updates: