0

PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
 TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD TAHUN 2016-2021

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,
Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan pada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali dikesempatan yang berbahagia ini dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-frkasi Terhadap Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021 dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Semoga acara ini berjalan lancar serta dipenuhi limpahan barokah, Amin.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan-Nya dan mendapatkan safaatnya kelak di hari akhir. Tak terasa 2 hari lagi kita menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1440 H, mari kita sambut bersama kedatangannya dengan niat yang suci pula.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021. Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
A. Pendahuluan
RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
B. Pembahasan
Perubahan kedua atas Perda RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 memang sudah seharusnya dilakukan selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Permendagri tersebut telah diubah sistematika penyusunan RPJMD, dan adanya penyesuaian-penyesuaian data terbaru sebagai acuan penyusunan RPJMD. Selain daripada itu terkait juga dengan rencana pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman sudah seharusnya melakukan perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Sehubungan hal tersebut, maka Fraksi PKB menyampaikan pandangan yang bersifat kritis beberapa diantaranya:
1.    Berkaitan dengan revisi perubahan capaian kinerja pemerintah daerah, data yang digunakan pada perubahan awal adalah data dari Tahun 2011-2015 sedangkan pada Raperda Perubahan RPJMD Kedua ini mengggunakan data dari Tahun 2013-2017. Pertanyaannya adalah mengapa tidak digunakan data yg lebih up to date dengan data hingga tahun 2018. Mohon Tanggapan
2.    Berkaitan dengan Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, angka tahun anggaran 2018 sebenarnya sudah bisa dimasukkan sebagai realisasi, agar gambaran keuangan daerah jelas peningkatannya, meskipun LKPJ Bupati baru mendapatkan tanggapan dari fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna Tanggal 30 April 2019 yang lalu. Mohon tanggapan
3.    Kami sepakat dengan penambahan pada Isu Strategis ke 8 tentang Tata Kelola Pemerintahan dengan kalimat: “Di bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Sleman harus terus meningkatkan persentase kontribusi PAD untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi Badan Usaha Milik Daerah”. Hal tersebut selaras dengan salah satu syarat untuk menetapkan Perda BUMD Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan perubahan dokumen RPJMD terkait dengan urgensi pendirian, isu strategis, arah kebijakan dan proyeksi rencana pembiayaan BUMD. Mohon Tanggapan
4.    Kami juga sepakat terkait strategi dan arah kebijakan peningkatan PAD dengan menghilangkan Pengurangan deviasi Target PAD dan realisasinya dan melakukan penambahan perubahan pada kebijakan peningkatan PAD dari sisi BUMD baru yaitu Bank Pembiyaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) yang masih dalam proses penetapan raperdanya.
5.    Kami juga sepakat dengan penyesuaian yang dilakukan terhadap target capaian indikator program pada setiap urusan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan realisasi  indikator program pada tahun 2016, 2017 dan 2018. (sebagaimana terlihat pada dokumen Rancanagan Perubahan kedua Perda RPJMD 2016-2021). Mohon Tanggapan
6.    Terkait dengan penunjukan Kabupaten Sleman sebagai Pengguna Anggaran (PA) bukan lagi sebagai Kuasa Penguna Anggaran (KPA) sebagaimana selama ini diterima oleh Kabupaten Sleman, sehingga Program Urusan Keistimewaan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam RPJMD 2016-2021 tersebut.  Dimana pertanggungjawabannya juga satu kesatuan dengan dokumen perencanaan yang ada di kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, apakah hal ini sudah ada perencanaannya. Mohon tangggapan


C. Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia
Demikian Pandangan Umum Fraksi PKB terhadap Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021, Selanjutnya Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan. Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.
Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 2 Mei 2019
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)






Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH. Sekretaris

Post a Comment

 
Top