PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NO.5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NO.5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan atas Perda No.5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar terhadap Raperda tersebut. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman anggota DPRD di akhir-akhir masa jabatan ini, masih memiliki semangat sehingga secara marathon menyelesaikan tugas-tugas ke-Dewan-an khususnya yang ada di pansus dalam menyelesaikan pembahasan atas kedua Raperda tersebut dengan beberapa stakeholder terkait. Sehingga kita harapkan Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda baru di Sleman ini akan menjadi instrumen regulatif yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan di Sleman.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Setelah mencermati nota pengantar dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum fraksi terhadap Raperda, yakni  Perubahan atas Perda No.5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

I.              Pendahuluan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah memiliki regulasi tentang tatacara pemilihan kepala desa, dimulai dari Perda Nomor 3 Tahun 2007, Perda Nomor 1 Tahun 2014, namun   seiring diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemillihan Kepala Desa, maka Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Tahun 2015 pemerintah daerah kembali menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian dirubah lagi dengan Perda No. 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Sleman   Nomor 5 Tahun 2015, dan sekarang kita sedang melakukan penyesuaian lagi dengan raperda yang kita bahas.

II.            Pembahasan

          Semangat dari raperda tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala Desa ini adalah penyempurnaan dari perda lama sekaligus penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga tidak bisa ditawar lagi. Terkait dengan tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa Fraksi PKB memberikan beberapa point tanggapan sebagai berikut:

1.    Terkait dengan diktum mengingat agar ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti yang kami sampaikan di mukadimah tentang landasan-landasan hukum terkait dengan tatacara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Mohon tanggapan

2.    Sesuai dengan Permendagri No.5 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades, maka pilkades di Kabupaten Sleman  akan disesuaikan dengan amanah Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak, sehingga pelaksanaannya tidak di tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut maka akan banyak desa yang melakukan pengisian Penjabat Kepala Desa yang akan diisi oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa. Untuk itu perlu dibuat Peraturan Bupati tentang pengangkatan penjabat kepala Desa, sehingga pemerintahan desa tetap dapat berjalan meskipun dipimpin oleh seorang penjabat kepala Desa, yang tentu saja akan berbeda kewenangan yang dimiliki oleh kepala Desa. Mohon tanggapan.

3.    Terkait dengan isu yang berkembang, hingga penyampaian aspirasi yang dilakukan secara bersama-sama dari masyarakat, perlu disikapi dengan bijak, termasuk implementasi e-voting dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana panambahan yang termaktub dalam Pasal 5A “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan Pemilihan Kepala Desa secara elektronik”, kemudian bagaimana sosialisasinya di masyarakat dengan waktu yang relatif sempit. Mohon tanggapan.

4.    Terkait dengan Masjid Agung Sleman, kami belum melihat masjid kebanggaan Kabupaten Sleman tersebut ramah anak, sehingga perlu disediakan sarana dan arena bermain bagi anak. Kami juga menyampaikan keluhan petani khususnya di Sleman barat terkait penanganan hama tikus yang belum serius dilakukan oleh pemerintah daerah. Mohon tanggapan.

III Penutup

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pandangan umum F-PKB terhadap Raperda Perubahan atas Perda No.5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa,  Mohon tanggapan yang proporsional dari eksekutif dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Sleman, 7 Agustus 2019 DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
Tri Nugroho,SE Ketua		Rahayu Widi Nuryani, SH.MH  Sekretaris