0


TANGGAPAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2018

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,
Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan pada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali dikesempatan yang berbahagia ini dalam Rapat Paripurna Tanggapan Fraksi-frkasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sleman Tahun 2018 dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Semoga acara ini berjalan lancar serta dipenuhi limpahan barokah, Amin.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan-Nya dan mendapatkan safaatnya kelak di hari akhir. Tak terasa 5 hari lagi kita menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1440 H, mari kita sambut bersama kedatangannya dengan niat yang suci pula.
Sebelum kami menyampaikan Tanggapan Fraksi, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan Masjid Agung Sleman, Pertama, beberapa waktu lalu kami menyampaikan permasalahan parkir Masjid Agung yang tidak lagi mencukupi, terlebih ketika sholat jum’at, pada kesempatan ini kami menanyakan progres dari perluasan lahan parkir Masjid Agung tersebut. Kedua, kami mengusulkan agar disediakan “pojok baca” yang menyediakan buku-buku agama Islam bagi jamaah yang ingin menambah pengetahuan agama sembari istirahat maupun menunggu waktu sholat. Ketiga, kami juga ingin mengetahui perencanaan jangka panjang pembangunan Masjid Agung Sleman sehingga bisa menginformasikannya kepada masyarakat.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan tanggapan fraksi terhadap Laporan LKPJ Bupati Tahun 2018. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada rekan-rekan anggota dewan yang tergabung dalam Pansus I, II, III, dan IV yang telah bekerja keras untuk mencermati dan membahas LKPJ Bupati termaksud dengan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan tanggapan terhadap laporan hasil kerja LKPJ Bupati Sleman Tahun 2018 sebagai berikut:
A. Pendahuluan
Sesuai dengan konstitusi bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan laporan pelaksanaan tugas (progress report) dari Bupati kepada DPRD selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. FPKB dalam memberikan penilaian terhadap LKPJ 2018 ini secara umum melakukan kajian terhadap indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dimana hal tersebut mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, RKPD, KUA dan PPAS termasuk RKA dan DPA SKPD serta Perda APBD 2018. Selanjutnya evaluasi dan penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian kinerja dengan target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dokumen perencanaan tersebut di atas.
B. Pembahasan

1. Bidang Pemerintahan
Dari hasil pencermatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Sleman Tahun Anggaran 2018, pengamatan masing-masing anggota Pansus terhadap realisasi di lapangan dan studi komparasi ke daerah lain serta masukan dari Narasumber, maka diperoleh beberapa catatan-catatan yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam Bidang Pemerintahan yaitu:
1.      Terkait dengan Visi “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2021”, dengan misi “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.”. Harus betul-betul didasarkan pada perkembangan arah layanan Pemda Sleman yang berbasis daring /jaringan internet. Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan, sebagai contoh: perlunya sosialisasi secara masif tentang aplikasi-aplikasi pemerintah daerah yang bisa diunduh dismartphone dan pemanfaatannya, disamping itu perlu diperbanyak free wifi area dilingkungan pemerintah daerah. Perlu ada Upgrade kompetensi ASN agar sekiranya bisa menyesuaikan diri dengan keterbukaan informasi dan teknologi. Mohon Tanggapan

2.      Terkait dengan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil perlu updating data status kependudukan warag yang sudah terdigitalisasi, agar tidak terjadi lagi data kependudukan ganda, data yang invalid seperti orangnya sudah meninggal tetapi masih aktif dalam Kartu Keluarga. Dari sisi pelayanan pembuatan KTP Elektronik perlu dipastikan ketersediaan bahan baku, sehingga tidak ada lagi keluhan waktu tunggu yang lama dan tidak pasti. Mohon Tanggapan

3.      Terkait tata ruang dan pertanahan, beberapa permasalahan diantaranya; Masih cukup tinggi alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian; Progresivitas pembangunan perumahan, pemukiman, apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan yang belum terkendali dengan baik; Keberadaan regulasi mengenai pengendalin pertanahan dan pemanfaatan ruang yang belum memadai; Upaya hukum yang masih lemah terkait penindakan dan penertiban atas pelanggaran pemanfaatan ruang, semakin berkurangya zona peresaan air sehingga memberi dampak yang signifikan terhadap ketersediaan air tanah di wilayah Sleman. Mohon Tanggapan

4.      Terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu penguatan program pencegahan “konflik social-politik” seperti konflik social, sentiment SARA, intoleransi agama. Karena biaya yang akan di keluarkan manakala terjadi konflik akan sangat besar dengan biaya social yang sulit diukur. Untuk itu penguatan terhadap lembaga-lembaga formal mitra pemerintah terkait, seperti FKUB perlu mendapat prioritas dan fasilitas yang memadai. Mohon Tanggapan

5.    Salak pondoh sebagai salah buah yang menjadi ikon Kabupaten Sleman, saat ini mengalami penurunan nilai ekonomis bahkan telah berhasil di tanam diberbagai daerah dengan varietas yang lebih unggul, harga jual ditingkat petani juga sangat rendah, sehingga banyak petani yang beralih ke sektor lain yang lebih menjanjikan, sehingga ada kekhawatiran salak pondok akan ditinggalkan oleh petani. Pemerintah daerah harus segera mengambil kebijakan agar salak pondoh tetap bisa bertahan, salah satunya adalah dengan mewajibkan kepada semua SKPD agar pengadaan buah untuk konsumsi rapat-rapat adalah buah salak pondoh. Apakah kita tidak malu memakai batik parijotho yang merupakan visualisasi daun salak pondoh, jika salak pondohnya lama kelamaan punah. Mohon Tanggapan

Rapat Dewan Yang Terhormat, dan hadirin yang berbahagia
2. Bidang Keuangan
Setelah mencermati kerangka anggaran dan laporan hasil pansus II yang melakukan pencermatan Bidang Keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai Pendapatan Asli Daerah :
1.    Pencapaian PAD sebesar Rp. 894.230.891.251,85 atau  108,91% dari target, patut mendapat apresiasi.  Namun jika dibandingkan dengan kinerja pencapaian PAD tahun 2017 yang lalu yaitu 114,97% dari target, maka kinerja pencapaian PAD tahun 2018 merosot 42,02% bahkan kinerja tahun 2018 tidak lebih baik dari kinerja pengenaan pajak tahun 2016, meskipun telah ada upaya untuk melakukan peningkatan dari sektor pajak, namun ada kesan bahwa upaya penyelesaian masalah tersebut tidak dilakukan dengan dukungan hukum formil yang memadai. Mohon Tanggapan
2. Dalam hal pengenaan pajak dan retribusi, perlu implementasi teknologi informasi selaras dengan penerapan e-government sehingga SKPD terkait harus mulai serius untuk mengembangkan sistem dan prosedur pajak dan retribusi berbasis IT agar Pemerintah Daerah lebih mampu melakukan pengawasan dan penggalian pajak secara terarah dan lingkup yang lebih luas dibanding saat ini. Mohon Tanggapan
3.   Terkait dengan nomor 2 diatas perlu integrasi aplikasi-aplikasi yang berbasis IT untuk memperkuat koordinasi antar Dinas yang memungut pajak/retribusi dengan Dinas yang berwenang memberikan ijin atas sesuatu obyek/subyek pajak. Jangan sampai ijin terbit, namun potensi pajak/retribusinya tidak terpungut. Mohon Tanggapan
4.  Terkait belanja, bahwa realisasi belanja tahun 2018 adalah 88,59% dan 89,33% dari target. Tingkat serapan anggaran belanja ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2017 yaitu 87,41% dan 87,98%. Angka ini tidak jauh beda dengan dua tahun berturut-turut sebelumnya dimana serapan hanya ada di kisaran 80-an persen memberikan gambaran kinerja anggaran yang hanya ada di level cukup. Artinya selama 2 periode ada setidaknya 20% anggaran yang tidak dapat dipakai. Hal ini menunjukkan indikasi buruknya perencanaan anggaran atau ketidakmampuan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang sudah direncanakan sendiri. Mohon Tanggapan
3. Bidang Pembangunan
Perlu dipahami bahwa realisasi pelaksanaan kebijakan/program yang baik, belum tentu berpengaruh secara positif terhadap capaian kebijakan. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa antara capaian program (sebagai instrumen kebijakan) dengan tujuan kebijakan, tidak terlalu berkorelasi linear, karena sesungguhnya linear tidaknya kedua hal tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana program/kebijakan itu didasarkan pada akar masalah sehingga kebijakan/program yang diambil benar-benar mengarah pada pemecahan masalah yang ditemukan dalam analis SWOT dan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu Fraksi PKB berkaitan dengan bidang pembangunan memberikan catatan-catatan sebagai berikut:
1.    Terkait kehadiran Sleman City Hall, selain sebagai ikon Kota Sleman, harus juga memperhatikan  aturan dan kaidah yang dapat memberikan  kesejahteraan kepada warga lokal di sekitar Mall baik dari sisi keterwakilan tenaga kerja lokal yang tidak hanya pada level “pekerja kasar” tetapi tenaga kerja terdidik juga harus diakomodir, demikian pula dengan produk-produk lokal UMKM harus ikut menjadi produk  yang dipajang dan ditawarkan dalam Sleman City Hall; Mohon Tanggapan
2.    Terkait dengan maintenance/ perawatan jalan raya, baik jalan kabupaten maupun jalan desa perlu ditingkatkan; Perbaikan drainase dan gorong-gorong perlu dilakukan secara berkala seiring meningkatnya debit air hujan; Pengawasan kepada petugas kebersihan dalam penyapu sampah jalanan agar tidak membuang sampah di selokan/ sungai yang nantinya dapat menimbulkan banjir atau genangan air di jalanan karena aliran sungai menjadi terganggu; Lampu penerangan jalan umum perlu diadakan perawatan, di beberapa titik tidak menyala lagi; Pengadaan lensa cembung di beberapa titik belokan jalan kabupaten perlu ditingkatkan sebagai tindakan preventif mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas; Penyediaan fasilitas untuk kaum difabel di beberapa titik fasilitas umum sesuai dengan standar perencanaan fasilitas publik. Mohon Tanggapan
3.    Optimalisasi fungsi dan peruntukan Rusunawa. Dibeberapa tempat peruntukan masih banyak yang belum layak, ada beberapa lokasi yang dihuni orang yang mampu; Mohon Tanggapan
4.    Banyaknya rumah atau bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini menandakan belum adanya kepatuhan hukum dari masyarakat dan belum seriusnya Pemda dalam menegakkan aturan yang dibuatnya.  Oleh karena itu perlu ada program dan kegiatan eliminasinya secara konseptual dan terintegrasi, misalnya melalui kegiatan pemutihan IMB. Mohon Tanggapan
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Laporan Pansus IV yang bertugas mencermati dan mambahas LKPJ Bupati dibidang Kesejahteraan Rakyat telah merangkum banyak hal baik urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan masyarakat desa, budaya, pemberdayaan perempuan dan anak, Keluarga Berencana dan  pariwisata. Banyak hal telah dilaporkan, FPKB memberikan apresiasi, beberapa tambahan diantaranya:
1.    Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi, pada tahun 2018 tercatat 31.355 keluarga masuk kategori miskin atau mencapai 8,77%, meskipun angka tersebut telah mengalami  penurunan ketimbang 2017 sebanyak 34.128 KK atau 9,48% dari total penduduk Kabupaten Sleman. Angka yang relatif besar tersebut perlu dikaji lebih jauh tentang akurasi data yang dihimpun oleh BPS Sleman, baik dari sisi petugas yang melakukan pendataan maupun penentuan kriteria keluarga miskin tersebut. Mohon tanggapan
2.    Terkait dengan Indeks Gini yang kembali membesar atau melebar pada tahun 2018 setelah setahun yang lalu bisa menyentuh angka 0,39, harus menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah, karena menandakan bahwa kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya, sedangkan yang sudah kaya justru lebih cepat untuk bertambah kaya. Di dalam LKPJ belum dijelaskan penyebab meningkatnya Indeks Gini sehingga perlu dieksplorasi lebih lanjut mengapa kondisi tersebut bisa terjadi. Mohon Tanggapan
3.    Kami sepakat dengan teman-teman pansus Tiga (3) indikator Aspek Pelayanan Umum yang belum bisa dievaluasi karena tidak muncul kuantifikasinya dalam LKPJ sesuai format RPJMD maka perlu dilakukan beberapa hal, sebagai berikut: Pertama, agar dalam Bidang Sosial dicantumkan jumlah Lembaga Sosial yang berada di Kabupaten Sleman berikut jumlah Lembaga Sosial yang masih aktif, Kedua, agar dalam Bidang PORA dipaparkan jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum berikut jumlah kasusnya yang telah tertangani, dan Ketiga, agar dalam Bidang PORA dipaparkan target olahraga prestasi dan capaian dari target yag telah ditetapkan tersebut dalam bentuk prosentase. Mohon Tanggapan
4.    Sehubungan dengan belum tergambarkannya kondisi moralitas pelajar, perlu ada pemaparan dalam LKPJ kondisi tersebut mengingat terjadinya beberapa perilaku negatif bahkan menjurus kriminal di kalangan remaja seperti narkoba, klitih, pernikahan dini, perkelahian remaja antar suporter, dan lain-lain. Mohon Tanggapan
5.      Masalah tingginya angka pernikahan dini (belum cukup umur) di Sleman kurang mendapatkan perhatian, sebagaimana data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman pada tahun 2018 bahwa dari 332 pernikahan 97 atau 34% diantaranya berasal dari pernikahan dini, mirisnya lagi dari data yang ada, terjadinya pernikahan dini disebabkan karena faktor kecelakaan. Untuk itu pemerintah daerah perlu menggandeng Ormas keagamaan untuk menanggulangi terjadinya pernikahan dini dan demoralisasi remaja sehingga terjadi hubungan sex pranikah sehingga terjadi kecelakan. Mohon Tanggapan
C. Penutup
Rapat Dewan yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia
Demikian tanggapan Fraksi PKB terhadap Laporan Pansus LKPJ Bupati Sleman Tahun 2018, Selanjutnya kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman untuk dapat ditindaklanjuti dan dijadikan rekomendasi secara komprehensif dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan tanggapan fraksi ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.
Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.
Sleman, 30 April 2019
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)





Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH. Sekretaris


Post a Comment

 
Top