0

TANGGAPAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
 TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
1.  Penyelenggaraan Usaha Pondokan
2.  Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh


Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,


Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan pada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali dikesempatan yang berbahagia ini dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap usulan dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sleman dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Semoga acara ini berjalan lancar serta dipenuhi limpahan barokah, Amin.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan-Nya dan mendapatkan safaatnya kelak di hari akhir. Amiin

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan tanggapan terhadap dua Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sleman. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada rekan-rekan anggota dewan yang tergabung dalam Komisi-komisi terkait atas kinerja dan inisiatifnya untuk mengusulkan raperda ini.
Selanjutnya setelah kami membaca, mencermati pendapat saudara Bupati dan berdiskusi tentang keempat usulan draft tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan Tanggapan Fraksi PKB sebagai berikut:

PERTAMA: Raperda Penyelenggaraan Usaha Pondokan
Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pondokan ini dilandaskan pada banyak pertimbangan, mengingat Kabupaten Sleman merupakan penyumbang terbesar jumlah mahasiswa di DIY, tahun 2019 perkirakan seperti tahun-tahun sebelumnya mahasiswa baru di DIY sekitar 370.000 mahasiswa,  dan separo lebih dari jumlah tersebut ada di kabupaten Sleman. Kondisi ini dimungkinkan bagi para mahasiswa tersebut membutuhkan pemondokan sebagai tempat tinggal sementara selama menimba ilmu di perguruan tinggi. Pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sangat penting sehingga dapat menghasilkan norma-norma yang dapat menjawab persoalan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Usaha Pondokan. Meskipun demikian beberapa tanggapan, pertanyaan dan saran dari saudara Bupati, kami memberikan beberapa tanggapan sebagai berikut:
1.    Kami sepakat dengan tanggapan saudara Bupati bahwa pemondokan dari sisi substansi pendiriannya beda dengan homestay maupun hotel, pemondokan sebagai rumah kedua khususnya bagi mahasiswa sudah seharusnya ada “Ibu Kos” sebagai pengganti orang tua dirantau sehingga tidak ada lagi pemondokan yang berbayar harian.
2.    Kami juga sepakat dengan pengaturan pengecualian yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Raperda perlu ditata kembali menyesuaikan dengan substansi yang diatur, bahwa yang dikecualikan adalah kegiatan yang tidak termasuk dalam pondokan bukan kegiatan yang dikecualikan dalam perizinan pondokan, begitu juga dengan tanggapan tentang jenis kegiatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) perlu ditambahkan menyesuaikan dengan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti untuk apartemen, kondotel, jasa akomodasi pariwisata lainnya



KEDUA: Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah perkotaan yang serius, karena pertambahan laju pertumbuhan penduduk dan kekurang tersediaannya tempat tinggal yang dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Kabupaten Sleman yang memiliki  kawasan seluas ±162,4 HA dengan 17 Kecamatan harus memiliki master plan untuk mewujudkan permukiman tanpa kumuh, salah satunya adalah membuat regulasi terkait dengan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, karena hingga saat ini Kabupaten Sleman belum memiliki Peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Terkait dengan Raperda ini FPKB memberikan tanggapan sebagai berikut:
1.    Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh harus didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan dan ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan, salah satunya adalah dengan memetakan wilayah kecamatan yang memiliki potensi kumuh, dimana terdapat 6 (enam) kecamatan yang rawan kumuh dan perlu diatasi dengan prioritas penanganan kawasan kumuh, yakni Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Godean.
Demikian tanggapan kami terhadap 2 (dua) Raperda inisiatif ini, Fraksi PKB setuju dengan sedikit tambahan pemikiran dan elaborasi ide untuk dilakukan finalisasi serta keputusan akhir kami serahkan kepada pimpinan DPRD.
Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan tanggapan fraksi ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.
Sleman, 5 Agustus 2019
DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)





Tri Nugroho,SE
Ketua

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Sekretaris


Post a Comment

 
Top