0

 






PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP:
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020

 

 

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Ykh. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Ykh. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Ykh. Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Ykh. Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Ykh. Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

 

Alhamdulillah, puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan  nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga Kita dapat bersilaturahim dalam Sidang Paripurna DPRD hari ini, meskipun dilakukan secara daring dan mengikuti protokol kesehatan dalam kondisi tanggap darurat pandemi Covid 19. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepaada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan  Kabupaten Sleman Tahun 2020. Demikian pula kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar terhadap Raperda ini pada sidang paripurna, Hari Senin 10 Agustus 2020 dan tidak lupa teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sleman yang telah mencermati angka-angka dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sleman 2020.

 

 

 

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Setelah mencermati dan berdiskusi, berkaitan dengan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020, dalam kesempatan ini, akan disampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda tersebut:

I. PENDAHULUAN

          Sebagaimana disebutkan dalam nota pengantar bahwa tujuan penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD tahun 2020 ini adalah menyediakan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah bagi satuan kerja perangkat daerah. Dalam perspektif yang lebih luas, penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD tahun 2020 ini dapat digunakan untuk memastikan apakah alokasi anggaran dimaksud sudah selaras dengan rencana pencapaian program pembangunan. Dimana pelaksanaannya merupakan  kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 tentunya diselaraskan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

          Hal yang penting untuk disadari bersama bahwa, rencana Perubahan APBD 2020 ini adalah dalam rangka menyesuaikan kondisi yang disebabkan oleh pandemi covid-19, sehingga alokasi tambahan belanja sudah seharusnya digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetep memperhatikan untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

II. PANDANGAN UMUM

Berkaitan dengan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terutama berkaitan dengan penyesuaian terhadap pandemi covid-19 di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

  1. Ada beberapa program yang mendapatkan sorotan dari masyarakat terkait dengan lemahnya kepekaan sosial dari pemerintah daerah terhadap pandemi covid-19 yang sedang menimpa bangsa Indonesia, dimana pada saat masyarakat sangat membutuhkan bantuan justru pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program-program yang tidak prioritas, salah satunya adalah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang dialokasikan anggaran sebesar 12.138.623.710. Mohon tanggapan
  2. Masih terkait dengan program yang menjadi sorotan, kami  menanyakan besaran alokasi anggaran untuk operasional penyelenggaraan PKK sebesar 1.428.348.250 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa apa urgensinya saat pandemi covid-19 ini. Padahal masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa akibat pandemi covid-19 ini. Bukankah akan lebih tepat sasaran jika dialokasikan untuk membantu masyarakat yang tidak ada penghasilan karena kehilangan pekerjaan. Mohon tanggapan
  3. Dalam bidang pendidikan masih ada yang harus dipertegas kembali baik dari systemnya, waktu pelaksanaannya, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK yang tidak ada kejelasan dari Dinas Pendidikan. Termasuk kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya menghadapi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau dalam jejaring (daring), karena harus membeli paket data atau kuota internet yang tidak murah, ditambah lagi beban orang tua yang harus menjadi ‘guru’ bagi anaknya dirumah dan anak-anak juga sudah mulai bosan dirumah, ingin sekolah secara normal dengan tatap muka. Mohon tanggapan  
  4. Terkait dengan minimnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman perlu langkah konkrit dari pemerintah daerah untuk menambah personil, termasuk jumlah anggota pemadam kebakaran yang ada. Mohon tanggapan
  5. Terkait dengan penundaan pelaksanaan Pilkades serentak sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4528/SJ. Dimana pelaksanaan Pilkades serentak dilakukan setelah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, kami ingin menanyakan pembekaan anggaran terutama terkait dengan Rekruitmen TTU (Tenaga Teknis Utama) sebanyak 60 orang dan TTL (Tenaga Teknis Lapangan) sebanyak 1200 orang yang telah dilakukan pelatihan dan Bimtek. Mohon tanggapan
  6. Terkait dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu melakukan pemberdayakan ekonomi keluarga dengan mengadakan program workshop dan pelatihan-pelatihan bagi Ibu-ibu rumah tangga sehingga memiliki skill dan jiwa wirausaha sekaligus membantu memasarkan produk yang dihasilkan khususnya menghadapi keterpurukan ekonomi di masa pamdemi covid-19 ini. Termasuk membantu penguatan modal bagi koperasi-koperasi yang sudah berjalan agar tetap bisa bertahan dimasa pandemi ini.
  7. Terkait dengan kesulitan ekonomi yang di alami oleh masyarakat kecil khususnya pedagang-pedagang pasar yang selama ini terjerat rentenir, khususnya pihak-pihak yang memberikan pinjaman harian dengan bunga yang tinggi. Peran pemerintah daerah untuk membantu masyarakat kecil tersebut sangat diharapkan, khususnya memberikan pinjaman tanpa jaminan/agunan dengan bunga rendah dan administrasi yang mudah. Sehingga pedagang-pedagang kecil bisa mengakses pinjaman dari pemerintah dengan mudah.  Mohon tanggapan

III. PENUTUP

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Sebagai penutup kami menyampaikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita semua berharap, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalan Raperda ini  akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

Sleman, 12 Agustus 2020

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)

 

 

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH Ketua

 

 

 

Ani Martanti, S.T.

Sekretaris

Posting Komentar

 
Top