0

 



PANDANGAN UMUM

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP  RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

 

  1. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
  2. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
  3. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
  4. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

 

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

 

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap  Raperda Pemberian insentif dan kemudahan investasi, Raperda Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, Raperda pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan Raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam keadaaan yang penuh keberkahan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

 

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap keempat Raperda tersebut.
Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD hari Senin, 14 Desember 2020 kemarin. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus I, II, III dan IV, SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan keempat raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tesebut.

 

Rapat Dewan Yang Terhormat

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB, kami mengingatkan bahwa terkait dengan ketahanan pangan khususnya ketersediaan beras yang terus menyusut di Kabupaten Sleman yang disebabkan karena hama burung pipit (emprit) selain hama tikus yang belum bisa ditangani secara maksimal. Mohon SKPD terkait untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Selanjutnya setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Raperda-raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

 

Pertama,  Raperda  Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan dalam rangka memberikan kepastian hukum serta sebagai pedoman baik untuk Pemerintah Kabupaten Sleman maupun masyarakat dan/atau investor. Sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Raperda ini diharapkan mampu mengatur terkait dengan pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk insentif sekaligus memberikan kemudahan kepada investor dengan penyederhanaan dan percepatan perizinan berinvestasi. Terkait dengan Raperda ini Fraksi PKB memberikan catatang sebagi berikut:

1.    Terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi ini, secara sederhana pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu daerah tercermin dari pendapatan daerah, investasi berkorelasi positif dengan pendapatan daerah, sehingga secara umum dapat dikatakan, jika investasi naik, maka pendapatan daerah cenderung naik. Kami sepakat dengan Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi ini

2.      Terkait dengan nomor 1, masih banyak daerah yang menerapkan perda tentang pemberiaan insentif dan kemudahan investasi, namun ternyata mengalami kegagalan tidak bisa mendongkrak kenaikan investasi. Salah satu factor penyebab kegagalan tersebut adalah kurang sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu tentang pemberian kemudahan dalam berinvestasi di suatu daerah. Mohon tanggapan

 

3.      Masih terkait dengan nomor 2, kelemahan lain adalah tidak adanya skala prioritas terhadap sektor yang akan diberi insentif dan kemudahan investasi, apakah sektor UMKM atau perusahaan swasta bersaka besar. Mohon tanggapan

 

Kedua Raperda Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat

 

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lancar. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut dengan menegakkan peraturan daerah sebagai bentuk ikhtiar menjaga budaya tertib di wilayah Kabupaten Sleman. Sehingga dibuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Terkait dengan Raperda ini FPKB memberikan catatan sebagai berikut:

  1. Salah satu permasalahan klasik yang terjadi terkait penyelenggaraan ketertiban umum adalah masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman. Kepastian hukum akan terwujud ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain. Mohon tanggapan
  2. Masih terkait dengan nomor 1, kepastian hukum akan terwujud ketika terdapat kepatuhan hukum dan kesadaran hukum dari masyarakat, kepatuhan dan kesadaran itu akan terwujud ketika sosialisasi terkait peraturan daerah yang ada sampai kepada masyarakat. Disamping itu perangkat penegakan hukum dari pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan seperti Satpol PP maupun Satlinmas untuk menegakan peraturan daerah yang sudah ada. Mohon tanggapan

 

Ketiga, pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Bencana kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, tidak hanya pemukiman warga tetapi lahan kosong pun mengalami hal yang sama sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kelalaian dalam menggunakan api atau bahkan kesengajaan pembakaran dengan niat jahat dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini kebakaran sebagian besar terjadi pada pemukiman masyarakat maupun perkantoran

Di sisi lain ketidaksiagaan Pemadam Kebakaran dan jaraknya yang lumayan jauh dari sumber kebakaran tentunya menjadi kendala dalam mematikan api dini dari api liar yang masuk, sehingga meningkatkan luas areal terbakar. Untuk memperbaiki masalah inilah maka diperlukan peraturan daerah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Terkait dengan Raperda pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini FPKB memberikan catatan sebagai berikut:

1.    Meskipun Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kab. Sleman ini nantinya berpeluang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme layanan pemeriksaan terhadap sarana proteksi kebakaran. Namun kami berharap landasan filosofis yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tetap menjadi dasar dalam memberikan layanan bagi seluruh golongan masyarakat pengguna jasa pemadam kebakaran yang pada akhirnya memberikan sumbangan bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. Mohon tanggapan

2.      Terkait dengan ketersediaan personil Damkar maupun mobil Damkar, mobil tangki maupun skylift yang masih jauh dari ideal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang petugas pemadam kebakaran, Maka sudah seharusnya dilakukan rekruitmen personil Damkar dan penyediaan tambahan mobil Damkar mengingat luas cakupan dan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman. Mohon tanggapan

3.      Terkait dengan mitigasi bencana kebakaran, untuk meminimalisir kerugian baik harta maupun korban jiwa khususnya ditingkat Kelurahan perlu ditumbuhkan kesadaran bersama dan didukung dengan peraturan desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada di Kelurahan. Pencegahan maupun penanggulan perlu ditingkatkan salah satunya dengan membentuk Satuan Sukarelawan Pemadam Kebakaran (Satlakar) dan penyediaan Alat Pemadam Api baik ringan maupun berat. Mohon tanggapan

 

Keempat, bantuan hukum bagi masyarakat miskin

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang  kemudian di atur dalam undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Hak dasar terdiri dari hak atas sandang, pangan, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Dalam Raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini diharapkan mampu mengurai kebutuhan masyarakat berdasarkan pemenuhan hak dasar tersebut sekaligus memfasilitasi orang atau sekelompok orang miskin yang menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya. Terkait Raperda ini FPKB memberikan catatan sebagai berikut:

1.    Permasalahan utama dalam raperda ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut, bahwa masyarakat miskin tidak tahu bahwa ada jaminan dari pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak warga negara miskin terkait dengan bantuan hukum, sehingga selalu muncul istilah hukum di Indonesia Tumpul keatas tajam kebawah. Mohon tanggapan

2.    Masih terkait dengan Nomor 1, Masyarakat tidak tahu  ketika terkena masalah hukum harus mengadu kemana, bahkan tidak tahu bahwa ada Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hulkum yang siyap mendampingi warga masyarakat dalam menangani permasalahan hukum. Masyarakat cenderung pasrah ketika berhadapan dengan masalah hukum dan adanya rasa takut dengan bayangan bahwa biaya penasehat hukum mahal. Mohon tanggapan

 

 

 

 

III. Penutup

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Pemberian insentif dan kemudahan investasi, Raperda Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, Raperda pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan Raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin. Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

 

Sleman, 15 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahayu Widi Nuryani, S.H,.M.H.                                             Ani Martanti, S.T.

Ketua                                                                       Sekretaris

 

Posting Komentar

 
Top