0

 



PANDANGAN UMUM

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP


1.PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

2.  PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

3.   PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

4. RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SLEMAN TIMUR TAHUN 2021-2040

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

 

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

 

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksiterhadap  Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040 dalam keadaaan yang penuh keberkahan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita mendapatkan safaatnya. Amin.

 

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapka terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum terhadap keempat Raperda tersebut.
Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan Nota Pengantar Raperda tersebut diatas, pada Rapat Paripurna DPRD dua hari lalu. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus I, II, III dan IV, SKPD-SKPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran serta partisipasinya dalam pembahasan keempat raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi Fraksi PKB dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tesebut.

 

Rapat Dewan Yang Terhormat

Setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Raperda-raperda tersebut, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Pandangan Umum Fraksi PKB sebagai berikut:

 

Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka Pemerintah Pusat memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan terkait dengan pengarusutamaan gender di Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka hal yang berkaitan dengan narasi dan diskursus diskriminatif gender yang berdampak pada kesenjangan dalam pembangunan harus dihilangkan. Sehingga nantinya akan terwujud kesetaraan gender yang sangat dibutuhkan dalam percepatan pembangunan di daerah. Terkait dengan raperda ini FPKB memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

1.    Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri terkait dengan Pengarusutamaan Gender maka diperlukan jalinan kerjasama dengan Lembaga lain di luar Pemda seperti Instansi vertical, akademisi, lembaga social untuk mendukung rencana aksidaerah pengarusutamaan gender. Mohon Tanggapan

2.    Terkait dengan nomor 1, banyak organisasi dan lembaga-lembaga penggiat PUG yang ada di Kabupaten Sleman terutama organisasi-organisasi perempuan di bawah Ormas Keagamaan yang memiliki basis masa perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat, Aisyiah dan sebagainya. Maka perlu pelibatan organisasi tersebut dalam pengambilan kebijakan pengarusutamaan gender. Mohon Tanggapan

Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah dalam rangka mencermati rencana regulasi yang berkaitan dengan bagaimana  memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus dengan lebih memfokuskan pada pemenuhan hak-hak anak sehingga kedepan diharapkan dapat mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. Di Kabupaten Sleman sebenarnya telah memiliki regulasi tentang perlindungan anak yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun demikian dalam Peraturan Daerah dimaksud masih terdapat keterbatasan ruang lingkup pengaturan yang masih terfokus pada anak yang menjadi korban dan belum mengakomodasi lima klaster hak anak yang harus dipenuhi. Terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak FPKB memberikan catatan sebagai berikut:

1.    Raperda ini diharapkan bukan sekedar sebagai sarana meraih prestasi tertentu saja seperti halnya capaian sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), tapi benar-benar harus diimplementasikan demi terwujudnya pemenuhan hak-hak anak. Sebab masih banyak anak yang luput dari perhatian pemerintah daerah, bahkan dieksploitasi oleh orang tuanya, Mohon tanggapan

2.    Pemerintah Daerah perlu menggandeng seluruh stake holder untuk berperan serta secara aktif dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak tersebut termasuk berbagi peran kepada stake holder tersebut, sehingga jelas apa yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Mohon tanggapan

Raperda Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Penataan ruang publik merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah daerah, salah satu yang demikian, dilakukan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang akan memberikan manfaat langsung dan tidak langsung. Penataan dilakukan melalui pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Terkait dengan raperda penyelenggaraan ruang terbuka hijau ini FPKB memberikan catatan sebagai berikut:

1.    Proporsi penyediaan ruang terbuka hijau menurut luas wilayah paling sedikit tiga puluh persen, yang terdiri dari dua puluh persen ruang terbuka publik, dan sepuluh persen ruang terbuka hijau privat pada kawasan perkotaan tidak akan tercapai tanpa penegakaan aturan yang ketat, banyak pengembang perumahan yang melanggar aturan termasuk penyediaan RTH di lokasi perumahan yang dibangun. Mohon tanggapan

2.      Larangan penebangan pohon yang dikuasi/milik Pemerintah Daerah sebagaimana pasal 42 ayat 1, harusnya ada pengecualian misalnya dikecualikan untuk kepentingan pencegahan potensi bahaya terhadap instalasi listrik, bahkan masyarakat pun bisa melakukan terkait dengan pertimbangan untuk keselamatan umum misalnya takut pohon terlalu tinggi jika ada angin besar bisa tumbang mengenai rumah warga. Mohon tanggapan

3.      Terkait dengan lahan pertanian khususnya tamanan padi. Demi peningkatan produksi padi di Kabupaten Sleman perlu adanya reward bagi petani yang telah melakukan penanganan hama khususnya hama tikus secara mandiri. Banyak petani padi yang memasang galfalum dan memasang perangkap untuk menanggulangi hama tikus, perlu disupport dengan pemberian bibit dan obat-obatan pertanian agar kemudian menjadi motivator bagi petani-petani lain melakukan hal yang sama. Mohon tanggapan.

Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040

Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kawasan atau wilayah. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040 disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang saat ini, hal tersebut menjadi penting dan dibutuhkan untuk mencapai peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan. Terkait dengan raperda ini FPKB memberikan catatan kritis sebagai berikut:

1.    Meskipun Rancangan Peraturan Daerah tentang  Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Sleman Timur Tahun 2020 – 2040  tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 namun perlu penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sebagai contoh tentang penentuan Kawasan Perkotaan Yogyakarta berbeda antara dua perda tersebut. Mohon tanggapan

2.    Terkait dengan rencana jalan tol yang akan melewati di 5 desa yaitu di Kecamatan Kalasan Desa Tamanmartani, Selomartani, Tirtomartani, dan Purwomartani. Sedangkan Kecamatan Prambanan di Desa Bokoharjo, Sebagaimana disebutkan dalam raperda tersebut pada pasal 48 ayat 2 dan pasal 117 ayat 2, di masyarakat masih terjadi kebingunan terkait dengan ganti untung atau ganti rugi yang akan diterima. Termasuk makam yang harus dibongkar, bahkan ada satu makam saat ini yang sudah tidak mau menerima pamakaman lagi, karena takut nanti ketika dibongkar jenasah masih dalam keadaan utuh. Mohon tanggapan

 

III. Penutup

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040, Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin. Kami tutup dengan satu pantun

Perawan Seksi,  wajahnya nan menawan

Hari-harinya, diisi dengan perawatan

Pandangan Fraksi telah kami sampaikan

sudi kiranya, bupati memberi jawaban

 

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

 

Sleman, 9 September 2020

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)

 

 

 

 

Rahayu Widi Nuryani, S.H,.M.H.                                                 Ani Martanti, S.T.

            Ketua                                                                                          Sekretaris           

 

Posting Komentar

 
Top