0

 






FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021

 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

 

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sleman

Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,

Yang kami hormati Saudara Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

 

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Pemurah atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap  Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 pada saat ini  dalam keadaaan sehat dan penuh keberkahan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kelak kita sekalian senantiasa mendapatkan safaatnya. Amin.

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan umum ini, izinkanlah kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih :

·        Yang pertama kepada Saudara Bupati Sleman yang telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021 pada hari Senin, 19 Oktober 2020.

·        Yang kedua, kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan : Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Anggaran 2021

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, perkenankan kami mengucapkan Selamat Hari Santri yang bertepatan hari ini 22 Oktober 2020, teriring doa Santri Sehat Indonesia Kuat

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah mencermati, dan mempelajari Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk memberikan catatan, pertanyaan dan pernyataan dalam pemandangan umum ini terhadap raperda tersebut:

 

I. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya UU 23 tahun 2014, peran APBD harus mencerminkan respon Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan masyarakat dan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat.

II TANGGAPAN

A.    HAL UMUM

1.      Terkait dengan Penyusunan Nota Keuangan Raperda APBD 2021 ini ada beberapa koreksi terhadap penulisan dari nota tersebut, semoga ini hanya karena kesalahan copy paste saja: pada point 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, tertulis 2019 bukan 2021. Pada point 1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan Sistematika penulisan Nota Keuangan APBD Tahun 2018  bukan 2021, satu kesalahan kecil yang berulang-ulang. Mohon tanggapan

 

2.      Penyusunan Raperda APBD 2021 harus berpedoman kepada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut: a.penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; b.penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan c.penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net. Kami mencermati masih banyak program yang bukan prioritas dalam  Raperda APBD 2021 ini.  Mohon tanggapan

 

B.     PENDAPATAN

1.      Asumsi yang digunakan pada Garis besar Pendapatan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.703.85 miliar apakah sudah mempertimbangkan kemungkinan belum berjalannya sektor swasta akibat pandemi covid-19 di tahun 2021, sedangkan pendapatan asli daerah masih mengandalkan sektor pajak dan retribusi sebesar Rp. 482.40 miliar. Mohon tanggapan

 

2.      Masih terkait dengan nomor 1, dari sisi pendapatan perlu dilakukan optimalisasi di sektor non pajak, terutama bagi hasil penyertaan modal pada beberapa BUMD (BPD, Bank Sleman dan PDAM), saatnya pengelolaan BUMD-BUMD tersebut dilakukan secara profesional. Mohon Tanggapan

 

C.     BELANJA

1.      Berkaitan dengan penatausahaan belanja daerah terutama dari SKPD-SKPD perlu didorong agar ada koordinasi yang intensif antar SKPD agar informasi-informasi tentang penyedia barang dan jasa yang baik, murah dan berkualitas dapat disampaikan baik terkait dengan belanja ATK, belanja jasa, makan minum dan lain-lain sehingga dapat dilakukan efisiensi dari sisi belanja SKPD. Mohon tanggapan

 

III. PENUTUP

Rapat Dewan yang Terhormat, dan hadirin yang berbahagia Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ,  Mohon tanggapan yang proporsional dari Bupati dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.

Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

 

Sleman, 22 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)

 

 

 

 

 

 

 

Rahayu Widi Nuryani, S.H,.M.H.                                      Ani Martanti, S.T.

Ketua                                                                              Sekretaris

Posting Komentar

 
Top