0

 



TANGGAPAN

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

1. PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ASET PASCA PENGAKHIRAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

2. PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

3. PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAERAH

4. PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

 

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati Dan Wakil Bupati Sleman
Yang kami hormati Unsur Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali pada kesempatan yang baik ini dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka penyampaian Jawaban Fraksi-fraksi atas Pendapat Bupati Sleman  terhadap 4 (empat) Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sleman. Untuk itu, kami dari Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di komisi-komisi yang telah mengambil inisiatif mengusulkan raperda-raperda termaksud. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan  : Jawaban Fraksi PKB PendapatBupati Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Sleman tentang: Pengelolaan Kegiatan dan Aset Pasca Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan, Pengawasan Keamanan Pangan, Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah dan Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik

 

Rapat Dewan Yang Terhormat

Setelah mencermati dan mempelajari nota pendapat Saudara Bupati terkait Raerda tersebut diatas, dalam kesempatan ini, akan disampaikan secara berurutan Tanggapan Fraksi PKB sebagai berikut:

 

Pertama,   Pengelolaan Kegiatan dan Aset Pasca Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan,

Sejalan dengan berakhirnya pelaksanaan PNPM Mandiri pada 29 Desember 2014 seiring dengan berakhirnya kontrak kerja Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, maka muncul masalah terkait dengan pengelolaan asset dari hasil pelaksanaan PNPM Mandiri, banyak sekali aset yang ditinggalkan sebagai wujud hasil PNPM Mandiri yakni aset nilai dan prinsip, kelembagaan, aset sumberdaya manusia dan aset kegiatan pinjaman bergulir. Raperda ini diusulkan agar aset PNPM Mandiri tersebut perlu dilestarikan agar bisa memberi manfaat secara berkelanjutan terutama bagi warga miskin sebagai penerima manfaat. Terkait dengan pendapat, tanggapan yang sangat korektif Saudara Bupati terhadap Raperda ini. Kami dapat memahami dan memberikan beberapa komentar sebagai berikut:

1.    Kami bersepakat dengan pendapat Saudara Bupati  baik di poin (a), (b) dan c, terutama di point (b) , perlu penegasan di Peraturan Bupati terkait dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menjadi Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMDes)  dengan tetap mempertahankan aset kelembagaan dan dan bergulir yang di miliki. Hal ini untuk mengantisipasi keberadaan BUMDes yang lebih dulu daripada Peraturan Bupati yang merubah UPK Menjadi BUMDes.

2.    Masih terkait dengan poin 1, perlu ditinjau ulang dengan memperhatikan Perda No, 3 tahun 2013 tentang tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar tidak terjadi benturan dengan regulasi yang sudah ada.

 

Kedua, Raperda Pengawasan Pangan

Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah memberikan jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat telah memenuhi kriteria sebagai makanan aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama. Hal inilah yang menjadi substansi dari Raperda Pengawasan Pangan ini, setelah mencemati pendapat Saudara Bupati yang hanya 1 komentar, FPKB memberikan tanggapan Sebagai Berikut:

Kami Sepakat untuk menghapus frasa “secara berkala” pada Pasal 2 huruf d.

Ketiga, Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah

Raperda tentang Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah merupakan bentuk penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka memberikan hak protokoler bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Angggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Lurah. Tanggapan FPKB sebagai berikut:

Kami sepakat dengan 2 point dari Pendapat Saudara Bupati karena hanya penyesuaian pada ketentuan penutup saja dan sifatnya penyempurnaan dari Raperda Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah ini.

Keempat, Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat khususnya berbagai hal yang terkait dengan informasi publik. Sebagai amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Raperda ini dalam rangka mewujudkan hal tersebut. FPKB tidak perlu menanggapi karena Saudara Bupati sudah sepakat untuk segera disahkan menjadi peraturan daerah.

Penutup

Demikian tanggapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pendapat Saudara Bupati dan selanjutnya kami akan membawa Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD ini pada Pembahasan yang lebih mendalam, cermat, dan Komprehensif pada tingkatan lebih lanjut, baik melalui Badan, Komisi, ataupun Panitia Khusus. Tujuan utama pembahasan ini untuk mendapatkan keyakinan yang cukup bahwa Raperda yang akan dibahas tidak tumpang tindih dengan peraturan/perundang-undangan lain yang ada di atasnya.

 


Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Aamiin.

 

Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.

 

Sleman, 18 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KAB. SLEMAN

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahayu Widi Nuryani, SH.MH

Ketua

 

 

 

 

 

 

               Ani Martanti, S.T.

Sekretaris

Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Posting Komentar

 
Top